Daily Archives: Juli 14, 2006

Korupsi Dalam Dimensi Sejarah Indonesia (bagian keempat – penutup)

Penutup
Pada akhirnya praktek KKN tersebut jualah yang membawa Soeharto turun dari tahtanya pada tahun 1998. Gerakan mahasiswa, yang menyuarakan reformasi, sejak tahun 1997 merupakan akumulasi dari kekecewaan terhadap kinerja rezim Orde Baru. Krisis ekonomi yang muncul pada tahun 1997 merupakan wujud dari kebijakan-kebijakan ekonomi Orde Baru yang sarat dengan KKN serta ketergantungannya pada modal asing dan utang.

Baca lebih lanjut

Korupsi Dalam Dimensi Sejarah Indonesia (bagian ketiga)

Pemerintahan Orde Baru dimasa Soeharto diwarnai oleh tiga fenomena yang menarik. Pertama, adalah kerjasama antara pimpinan militer dengan bisnisman keturunan Cina. Kedua, adalah kompetisi antara pengusaha pribumi dengan pengusaha keturunan Cina. Ketiga, adalah pengaruh perusahaan-perusahaan negara yang dikontrol oleh militer melawan tehnokrat yang mendukung liberalisasi dan intervensi Barat.

Dalam upaya mereka untuk menumbuhkan “kesejahteraan,” para penguasa militer banyak bekerjasama dengan pengusaha keturunan Cina (yang dikenal dengan sebutan Cukong), salah satunya adalah Liem Sioe Liong, pengusaha yang sudah memiliki hubungan dengan Soeharto sejak ia menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Beberapa jendral juga memiliki perusahaan pribadi yang pada umumnya menjadi “topeng” dari perusahaan yang didukung oleh pengusahapengusaha keturunan Cina.

Baca lebih lanjut

Korupsi Dalam Dimensi Sejarah Indonesia (bagian kedua)

Dalam catatan banyak ahli sejarah, periode pendudukan Jepang dipercaya sebagai masa merajalelanya korupsi. Pemerintah pendudukan Jepang memberlakukan Indonesia sebagai arena perang, dimana segala sumber alam dan manusia harus dipergunakan untuk kepentingan perang bala tentara Dai Nippon. Bahkan akibat langkanya minyak tanah, yang diprioritaskan bagi kepentingan bala tentara Jepang, rakyat diwajibkan untuk menanam pohon jarak, yang akan diambil bijinya sebagai alat penerangan. Sangat sulit untuk mendapatkan beras atau pakaian pada saat itu.

Namun kesulitan tersebut “agak tertolong” jika ada yang mau berkolaborasi dengan pemerintah pendudukan Jepang. Jika ada yang mau menjadi corong kampanye Jepang, salah satunya adalah kampanye gerakan tiga A, maka kesulitan untuk mendapat pakaian atau bahan makanan sedikit teratasi.

Baca lebih lanjut

Korupsi Dalam Dimensi Sejarah Indonesia (bagian pertama)

Di tahun 1799 asosiasi dagang VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) diplesetkan menjadi Verhaan Onder Corruptie, runtuh lantaran korupsi.

Catatan sejarah memang menunjukkan bahwa pada paruh kedua abad 18 VOC digerogoti oleh korupsi yang akut. Pada tanggal 12 Desember 1642 Gubernur Jendral Antonio Van Diemen bahkan menyurati Heeren XVII tentang parahnya korupsi yang terjadi di tubuh VOC. Berbagai upaya ubtuk memberantas korupsi di dalam tubuh asosiasi dagang ini tak berhasil. Sehingga tak jarang dikatakan bahwa korupsi saat itu sudah menjadi suatu kenyataan hidup.

Pasal utama penyebab korupsi ini adalah kecilnya gaji yang diterima oleh para pegawai VOC. Sementara gaji pegawai rendahan VOC, yang hanya berkisar antara 16 gulden hingga 24 gulden per bulan, tak sesuai dengan gaya hidup di Batavia pada saat itu. Para pegawai setingkat juru tulis rata-rata menerima gaji 24 Gulden setiap bulan, sementara seorang Gubernur Jendral menerima 600 hingga 700 Gulden setiap bulan. Para pejabat VOC, mulai dari Gubernur Jendral hingga juru tulis, banyak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Bahkan dalam banyak kasus ditemukan jabatan-jabatan khusus yang berhubungan dengan perdagangan diperjualbelikan dan diberikan kepada orang yang memberikan penawaran tertinggi.

Baca lebih lanjut

Kompetisi dan Liberalisme; Kunci Melawan Korupsi

Diskusi ini sebenarnya telah lama berlangsung, di pagi hari, 8 Mei 2006 lalu, di kantor Partnership, Gedung Surya Lt. 15, Jl. M.H. Thamrin, dengan menampilkan Direktur Global Program World Bank Institute, Daniel Kaufmann, yang berbicara tentang “The Governance Dividend: International Lessons from Measuring and Monitoring Corruption.” Namun apa yang didiskusikan dalam pertemuan tersebutnya agaknya masihlah relevan hingga kini.

Hal menarik yang dikemukankan oleh Kaufmann adalah, korupsi bukanlah dosa sejarah peninggalan masa lalu dan budaya bangsa yang tak dapat diubah. Banyak contoh yang menunjukkan korupsi dapat dikurangi dibeberapa negara yang semula mengganggap korupsi sebagai bagian dari budaya masyarakat. Kuncinya terletak pada penegakkan hukum, transparansi, serta adanya kebebesan press serta kebebasan memperoleh informasi. 

Baca lebih lanjut