Korupsi Dalam Dimensi Sejarah Indonesia (bagian keempat – penutup)

Penutup
Pada akhirnya praktek KKN tersebut jualah yang membawa Soeharto turun dari tahtanya pada tahun 1998. Gerakan mahasiswa, yang menyuarakan reformasi, sejak tahun 1997 merupakan akumulasi dari kekecewaan terhadap kinerja rezim Orde Baru. Krisis ekonomi yang muncul pada tahun 1997 merupakan wujud dari kebijakan-kebijakan ekonomi Orde Baru yang sarat dengan KKN serta ketergantungannya pada modal asing dan utang.

Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah salah satu agenda yang diperjuangkan oleh gerakan reformasi 1997. Pemberantasan ini bermakna mengusut praktek KKN yang telah dilakukan oleh Soeharto dan kroninya di masa Orde Baru serta menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN di masa yang akan datang. Beberapa perangkat hukum yang mengatur soal pemberantasan dan menciptakan aparat pemerintahan yang bersih ini segera dibuat oleh Habibie saat ia naik menjadi presiden menggantikan Soeharto. Beberapa peraturan tersebut adalah;

  1. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
  2. UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
  3. Inpres No. 30 tahun 1998 tentang pembentukan komisi pemeriksa harta pejabat.
  4. Gagasan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Berdasarkan TAP No XI/MPR/1998 Habibie sebenarnya mendapat mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pengusutan KKN Soeharto sesegera mungkin. Namun entah apa yang menjadi alasan, bukti untuk menyeret Soeharto ke pengadilan tak jua ditemukan. Laporan yang dimuat dalam majalah Time, tentang kekayaan Soeharto dan keluarganya, tak cukup menjadi modal untuk menyeretnya ke pengadilan. Yang ada justru penghentian penyelidikan kasus tersebut. Oleh karenanya langkah pencabutan SP3 Soeharto yang dilakukan oleh Jaksa Agung yang baru, Marzuki Darusman, membawa sedikit harapan terhadap upaya pengusutan dan pemberantasan korupsi di
Indonesia. Kemampuan pemerintah untuk menuntaskan perkara Soeharto ini akan menjadi batu ujian, untuk membuktikan bahwa rezim yang baru ini memang berniat untuk melakukan pemberantasan korupsi.

M. Husni Thamrin
(Tulisan ini merupakan bagian dari artikel yang disiapkan bagi program pelatihan Indonesia Corruption Watch ada tahun 2000)   

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s