MUI Ingin Langkah Hukum Tangani “Playboy”

Setelah Front Pembela Islam sedikit tiarap soal “playboy” kini yang mulai giat menggugat keberadaan majalah “syuur” ini adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dien Syamsudin. Ia mengutarakan hal tersebut dalam pembukaan rakernas MUI di Istana Wapres, di Jakarta, Senin, 23 Juli 2006. (lihat isi berita cybernews CBN.net.id “SBY Diminta Tangani Playboy”)

Keberadaan mantan tim sukses SBY pada pemilu 2004, M. Ponti Carolus, diduga berada dibelakang majalah Playboy, sebagai direktur PT. Velvet Silver Media, penerbit majalah tersebut. Namun Dien mengatakan tidak mau tahu dan tidak mau perduli tentang siapa yang berada dibelakang majalah tersebut, yang jelas menurutnya majalah ini telah menyebarkan “cabulisme.”

Kita tunggu saja lanjutan kisah ini, yang jelas Playboy kini telah terbit tiga edisi. Mungkin kepindahan kantor mereka ke pulau Bali, membuat kru majalah ini untuk sementara dapat lebih berkosentrasi. Kontroversi yang acap dilontarkan FPI atau Dien Syamsudin seperti hari ini sebenarnya justru semakin menaikkan pamor majalah ini dan semakin dicari. Bahkan sudah ada yang mau membeli dengan harga Rp 90,000,- hingga Rp 100,000.

Yang jelas uang yang mengalir ke kantung penanam modal di majalah ini semakin deras, sementara tak ada survey yang menunjukkan peningkatan “cabulisme” atau prostitusi ataupun aktivitas sex dengan adanya majalah Playboy.

2 responses to “MUI Ingin Langkah Hukum Tangani “Playboy”

  1. Saya rasa ini pandangan yang induktif dan sekular. Ya saya kan juga bebas donk berpendapat demikian…
    Etos seorang muslim adalah:
    1. Rahmatan lil alamin.
    2. Menjaga dan menghidupkan syiar islam (implementasi nilai-nilai ISLAMI).
    3. Menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat dengan disertai nilai berpikir deduktif, mencegah yang mungkar, mencegah fitnah dan memelihara kemashalatan dan memberikan manfaat baik bagi kaum muslimin (tanpa terjerembab dalam sekularisasi versi barat) maupun bagi masyarakat umum. Kalau ada yang bertentangan yag akan dicari pemecahannya barulah fakta di step terakhir dijadikan landasan langkah awal untuk mengambil dasar hukum, dan bukannya fakta sebagai penentu status hukum pada step awal. Mungkin ada yang kurang, silahkan kalau ada yg nambah.

    ————
    Liberal and freedom in Islam thought is valid value according to Islam, but liberalism and so is liberal in emphasised (neo liberalism in the perspective) is a concept and well known specific label. There is a different value and meaning. Mix these words can bring slander especially for muslimin people. I think, let’s having struggle, correcting the mistake and so on with Islam label…

    Me: Independent person, an ordinary human being (orang awam), not a member of specific community

  2. Oh ya ada tambahan. Kita memang bukan negara Islam, akan tetapi kaum muslimin tidaklah serta merta mengeyampingkan nilai-nilai (termasuk hukum-hukum) Islam. Kita kan mayoritas muslimin. Sama agamanya sendiri koq keberatan?
    Lebih mendekat, bukannya malah menjauh atau melebar?
    Perbaikan dari segi teknis (hukum-hukum negara, perda-perda, dsb) mungkin diperlukan, akan tetapi nilai-nilai islami seharusnya dipertahankan…

    Me: hanyalah orang awam, seorang muslim (yang juga berpikir tentang islam dan kebebasan bukan kebablasan).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s