Perda Syariah dan Negara

Dalam perbendaharaan pemahaman liberal, semaksimal mungkin intervensi negara yangislam-liberal-4.jpg berlebihan terhadap persoalan private atau individu dihindari. Negara berperan mengatur berbagai persoalan yang melibatkan kepentingan dan kebutuhan setiap individu secara umum, seperti adanya rasa aman, surat kependudukan, surat ijin mengemudi, akta kelahiran, akta tanah, dan sebagainya. Persoalan individu, seperti hak beragama, persoalan menjalankan beribadah, dan sebagainya merupakan persoalan private yang tidak diatur oleh negara. Negara hanya memberikan garansi ibadah dapat dilakukan dengan aman dan tak mengalami gangguan.

Di Indonesia terjadi kebalikan dari itu. Perda-perda syariah yang tentang kewajiban dan aturan seorang pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya kian marak bermunculan.

Ada satu pernyataan yang justru menimbulkan senyum tatkala juru bicara Hizbuth Tahrir, Ismail Yusanto, dalam sebuah diskusi yang membicarakan tentang perda syariah ditinjau dari sudut hukum dan empiris, di Jakarta, Senin 24 Juli 2006. Menurutnya perda yang ada sekarang belum menyentuh persoalan bernegara, baru bersifat individual, seperti pelarangan berjudi, pelacuran, wajib baca Al Qur’an, atau larangan peredaran minuman keras. (lihat “Perda Syariah Baru Sentuh Aspek Pribadi” pada Harian Kompas, 25 Juli 2006).

Mungkin Ismail Yusanto tak menyadari bahwa pemerintah daerah, yang melahirkan perda-perda tersebut, adalah bagian dari sebuah struktur negara. Sehingga produk peraturan yang dilahirkan pun adalah produk negara. Sehingga perda-perda tersebut dapat dikatakan telah mengatur kehidupan bernegara, walaupun ditujuan kepada individu. Ini sama saja dengan peraturan wajib mengenakan helm atau larangan menghisap rokok, yang ditujukan kepada individu, namun merupakan produk negara dan dihasilkan oleh institusi negara.

Satu hal lain, yang lebih mencengangkan, Andi Patabai Pabokori (mantan bupati Bulukumba), mengatakan bahwa penerapan perda zakat di Bulukumba bukan saja telah menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat, namun juga telah meningkatkan penghasilan PAD (pendapatan asli daerah) sembilan kali lipat!!!.

Lucu kembali…..karena, pertama, masyarakat membayar zakat karena terpaksa, ada aturan negara yang menharuskan dan akan terkena hukuman (duniawi) jika tak membayar. Padahal hukuman tak membayar zakat, sebagai salah satu rukun iman, akan ditentukan Allah pada hari akhirat kelak. Kedua, aturan tersebut tidak lagi bertujuan keagamaan, melainkan negara, karena pada ujungnya toh peningkatan PAD yang menjadi sasarannya.

16 responses to “Perda Syariah dan Negara

  1. Sepengetahuan saya nilai-nilai perda dapat dibuat sesuai dengan adat dan budaya atau nilai-nilai yang dianut daerah atau masyarakat setempat (kurang lebih demikian) dan diakui oleh negara, apalagi sekarang ada otonomi daerah.

    —————
    Me: independent (freedom) person, no sponsored and connected to any ever community or organization

  2. Bung Fusi (maaf, saya ambil saja dari nama yang muncul dalam box komentar ini. terima kasih atas komentarnya.

    Benar bahwa perda dapat dibuat sesuai dengan adat dan budaya yang ada di daerah tersebut, lebih jauh lagi harus sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga model atau proses pembangunan yang dilakukan bukanlah suatu langkah yang tak memiliki pijakan. Namun sebagai sebuah aturan hukum, ia terikat pada aturan hukum lain yang mungkin lebih tinggi. Walaupun dalam era otonomi daerah, aturan hukum yang dibuat di daerah pun tetap harus mengacu pada aturan hukum yang lebih tinggi, yang mengatur negara ini. Di negara-negara berbentuk federal sekali pun, dengan independensi yang lebih tinggi, tetap mereka harus mengacu pada aturan federal state dalam membuat peraturan.

    Hal kedua, dalam pemahaman saya hak menjalankan ibadah agama adalah hak masing-masing individu yang berkaitan langsung dengan Sang Pencipta berdasarkan apa yang ia percayai. Jika dibuat menjadi sebuah peraturan pemerintah, maka menurut saya hak tersebut telah dicabut dan nilai keagamaan dan cara serta bagaimana ia harus beribadah harus mengikuti kriteria yang dibuat oleh pemerintah (negara). Lantas apa yang menjadi jaminan? Dalam Islam misalnya, apakah saya harus berpatokan pada Al Qur’an dan Hadist atau pada Perda?

  3. Jujur…ini peraturan yg bisa membuat orang islam menjadi musyrik. Bukan lagi keyakinan nya pada Allah, tapi malah pada Bupati

  4. Saya sangat setuju dengan pendapat yang dikemukan oleh Bapak Ismail Yusanto bahwa perda syariah belum menyentuh masalah kenegaraan baru menyentuh masalah individual. karena menurut saya seharusnya perda syariah itu peraturannya menyangkup segala aspek kehidupan wara negaranya, seperti pada masa berjayanya Daulah Khilafah islamiyah yang terakhir di Turki tahun 1924. Perda Syariah seharusnya menyangkup segala aspek kehidupan manusia termasuk masalah ekonomi, hukum, sosial , politik, pergaulan, dan lain-lain. bukankah Allah SWT sudah menyiapkan aturan yan lengkap untuk manusia, dan manusia tinggal melaksankannya.
    semoga Allah meridhai kita semua dngan brdirinya Khilafah Islamiyah. amien.

  5. ya ya,,, saya selalu miris melihat kita hampir berjalan mundur dalam hal kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan agama.

    http://www.toilet-kecil.tk

  6. BerIman kepada Allah Subhanahu wa ta’ala & Rasul-Nya, serta Hari Akhir..maka konsekuensi logisnya adalah MELAKSANAKAN SELURUH PERINTAH-NYA & MENJAUHI SELURUH LARANGAN-NYA.

    Melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi seluruh larangan-Nya adalah dengan melaksanakan HUKUM-HUKUM/PERATURAN yang telah termaktub dalam AL-QURAN & AS-SUNNAH, tanpa kecuali dan tanpa pilih-pilih berdasarkan hawa nafsu, selera, & pemikiran masing2 pribadi/kelompok.

    Justru, keimanan kepada Allah SWT ini megharuskan MENUNDUKKAN HAWA NAFSU, SELERA, PEMIKIRAN sesuai dengan ATURAN ALLAH SWT yaitu SYARIAH ISLAM, sepenuh jiwa dan raga, meskipun penilaian manusia terhadap hal tsb “aneh”.

    Syariah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan MANUSIA (Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika!), mulai dari dasar AQIDAH, aturan untuk individu, masyarakat, bahkan NEGARA. Bagaimanapun, hukum-hukum Islam dapat terlakasan secara SEMPURNA dan dapat eksis/terjaga pelaksanaannya jika ada NEGARA yang menerapakan kebijakan yang berpijak pada aturan Allah SWT tsb.

    Sehingga…kita patut sangat bersyukur kepada Allah SWT, bahwa sebagian kecil saja aturan Islam dilakasanakan melalui PERDA SYARIAH, maka KEMASLAHATAN dapat dirasakan oleh warga masyarakat baik Muslim & Non-Muslim! Apalagi bila Syariah Islam dilaksanakan seluruhnya secara Kaffah, dalam wadah negara KHILAFAH ISLAM…

    Subhanallah…Insya Allah…rahmat & barakah Allah SWT akan keluar dari langit & bumi meliputi seluruh manusia di bumi ini.

    Ya Allah, mudahkanlah hati & pikiran kami dalam menerima & memahami kebenaran al-Islam, kebenaran hakiki, kebenaran yang menenangkan jiwa…& menguatkan langkah perjuangan.

    Allahumma Amiiin.

    Wallahu’alam bis-shawab.

    Sehingga, jangan mengatakan bila perda syariah Islam dilaksanakan, maka umat Islam diajak bila perjika perda-perda yang mengatur tentang

  7. * Mbak Mila,….amien…..!!! Jika kita sudah dapat menahan hawa nafsu, mengukur selera, pemikiran, dan memahami aqidah serta aturan yang telah digariskan Allah, tak perlu kiranya ada sekelompok manusia yang mengatas namakan Tuhan mengatur kehidupan kita…..Amien…!!!

  8. Bahwa pemerintah daerah, yang melahirkan perda-perda tersebut, adalah bagian dari sebuah struktur negara sehingga produk peraturan yang dilahirkan pun adalah produk negara adalah benar. Namun perlu dicermati bahwa substansi dari produk tersebut hanya bersifat individual, hanya mengatur masalah-masalah yang dijalankan oleh individu/pribadi. Sedangkan persoalan publik seperti bagaiamana kekayaan alam diatur, bagaimana pendidikan dijalankan, bagaimana struktur pemerintahan yang dibenarkan oleh syara, bagaimana pergaulan di masyarakat di atur belum disentuh oleh perda-perda syariah yang ada. Begitupun ternyata ketika hukum syara ini diterapkan – meskipun baru parsial – telah tampak efek positifnya seperti yg terjadi di Bulukumba.
    Bahwa masyarakat membayar zakat karena terpaksa bisa jadi sebagian benar. Namun hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menerapkan aturan syariah, karena bukankan aturan dibuat untuk memaksa masyarakat agar taat. Jika logika seperti ini dipakai buat apa ada aturan lalu-lintas, buat apa helm diwajibkan, buat apa ada kewajiban bayar pajak bukankan sebagian masyarakat mengikuti aturan ini juga karena terpaksa ??

  9. Umar al filsafati

    Menurut saya sih perda syariah saat ini perlu dikaji ulang. Saya sangat sepakat perlunya di gunakan peraturan yang berlandaskan hukum Tuhan tetapi bukan berarti harus tekstual seperti apa yang digunakan nabi dan sahabatnya saat itu. Menurut saya ada kerangka universal dari aturan hukum yang dibuat oleh Allah yag tidak hanya bisa didekati oleh wahyu tetapi juga ilmu pengetahuan. Justru yang harus diketahui terlebih dahulu adalah tujuan dari hukum Allah itu seperti apa sehingga kita bisa menerjemahkan hukum Allah bagi kemaslahatan umat. So perlu terus dikaji hal itu.
    Mengenai pemerintahan khilafah sepakat sih tapi tunggu dulu pada kondisi saat ini apabila hal itu terus didengungkan terlalu jauh dan terkesan utopis. Lihat saja siapa yang nguasai dunia saat ini orang kafir kan!!! seluruh sistem dipegang olehnya, lantas kita mau ngomong bahwa kafir itu salah ya kita donk yang kalah. Kalo emang islam itu bener tunjukin secara ilmiah dengna pertanggung jawaban yang ilmiah serta etis-etis penyampaian maka sedikit demi sedikit orang akan tertarik dengan islam. Pada akhirnya harapan kita islam tegak di dunia tetapi untuk menuju kesana perlu ilmu pengetahuan tidak asal teriak di jalanan. Kita bisa mengaca dari cara rosul berdakwah.
    Trus buat yang tidak sepakat penggunaan hukum Tuhan, anda bisa berfikit siapa zat yang maha mengetahui selainNya. Kalo kita menolak jelasnya kita akan hancur. Tapi kalo masalah kekakuan hukum Tuhan bisa jadi yang salah cara penafsiranya kalo gak terlalu kaku ya terlalu bebas kayak JIL. Oke….

  10. Penerapan syariat dalam berbagai aspek kehidupan tidak perlu ditakuti, sebab diterapkannya syariat bukan berarti menghilangkan keberagaman yang ada di tengah bangsa Indonesia, tetapi justru menghadirkan maslahat (manfaat) sebanyak-banyak bagi masyarakat.

    Demikian ditegaskan Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid (HNW) ketika berbicara dalam Talkshow “Peluang dan Tantangan Islam dalam Mewujudkan Indonesia Bermartabat”, dalam rangkaian acara Festival Wajah Muslim Indonesia di Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Depok, Kamis (24/7).

    Menurutnya, secara prinsip sebetulnya syariat sudah diterima dalam kehidupan publik di Indonesia. Terbukti dengan berkembangnya Bank Syariah, Asuransi Syariah dan lembaga syariah lainnya. Bahkan perbankan konvensional pun juga sudah membuka konter-konter layanan syariah. “Ternyata terbukti, syariah itu juga tidak selalu menjadi momok, ” katanya.

    Namun, lanjutnya, ada sebagian pihak yang menafsirkan syariah sebagai sesuatu yang serba tidak boleh, sehingga akibatnya orang jadi phobia pada syariat.

    Selain itu, Hidayat mengatakan, ada juga yang memang sengaja menghadirkan phobia terhadap syariat, dengan membuat kajian bahwa seolah-olah jika syariat diterapkan maka Indonesia akan bubar dan semacam itu.

    “Dua-duanya sama-sama salah. Yang benar, dalam Al-Qur’an dan Sunnah, syariat tidak eksplisit dimaknai sebagai hukum. Jadi, syariat adalah yang merealisasikan kemaslahatan. Di mana ada maslahat, di situlah syariat, ” paparnya.

    Kemaslahatan bagi bangsa Indonesia, kata Hidayat, adalah tetap NKRI, masyarakat yang tidak lagi miskin, menjadi sejahtera dan maju, itulah makna syariat. Hal inilah yang semestinya ditampilkan oleh umat Islam Indonesia.

    Wajah muslim Indonesia sendiri, Ia menyatakan, sesuai dengan bhinekanya wajah bangsa Indonesia. Sejarah mencatat, pejuang-pejuang muslim di seluruh Indonesia mendarmabaktikan perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia.

    “Sejarah mencatat, Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam yang berwajah damai. Masuk dengan cara damai, berkembang dengan damai pula. Tetapi, tetap mampu menunjukkan etos perjuangan yang tinggi untuk memerdekaan bangsa dari penjajahan, ” ujarnya.

    Etos perjuangan itu, tambahnya, harus terus dipertahankan dan dikembangkan oleh umat Islam Indonesia saat ini. Kata kuncinya adalah pembinaan dan keteladanan dari semua pihak.

    “Saat ini kita sedang krisis keteladanan. Maka, semua harus berupaya menjadi figur teladan. Sekecil apapun, setiap kita harus menghadirkan keteladanan. Jangan takut menghadirkan wajah muslim yang bermartabat, karena inilah yang akan melahirkan Indonesia yang bermartabat, ” tandasnya. (novel)

  11. Menurut pendapat saya adanya Perda Syariah sangat relevan diberlakukan pada daerah dengan mayoritas pemeluk Islam. Otonomi daerah membebaskan daerah menentukan peraturan daerahnya sesuai dengan karakteristik daerah itu. Tentunya karena kebutuhan masyarakat daerah tersebut juga. Lagipula Indonesia bukan negara LIBERAL. Tidak ada alasan tidak suka terhadap pemberlakuan perda syariah toh untuk kepentingan mayoritas muslim juga dan bertujuan baik, misalnya menaikkan pendapatan daerah hingga 9x lipat. Be positive thinking please! Daripada mendapat kenaikan pendapatan daerah 9x lipat tapi berasal dari bisnis prostitusi?

  12. Jangan mengikuti hawa nafsu, iri dan dengki. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Presidennya muslim hingga pengemisnya muslim. Keadaan harusnya memberikan kharakteristik pada corak kehidupan bangsa Indonesia.

    Islam adalah Rahmatan lil’alamin. Selama tujuan perda itu positif kenapa harus dipusingkan dan dipermasalahkan? Apakah Islam mengekang kebebasan beragama umat agama lain dengan adanya Perda syariah?

    Lalu bagaimana dengan Bank Syariah? Adalah bukti bahwa Syariah Islam tujuannya selalu baik. Kalau tidak ingin dicambuk makanya jangan berzina! Terus apakah setiap agama melegalkan berzina? Aku yakin tidak!

    Mari kita buang pikiran negatif dan rasa iri berlakunya perda syariah! Biarkan muslim di Indonesia menjadi dirinya sendiri!

    Al-Qur’an adalah the newest and the perfect Holy in the world. Al-Qur’an diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu kitab-kitab sebelumnya sudah pasti termasuk dalam Al-Qur’an tapi apa yang ada dalam Al-Qur’an belum tentu ada dalam kitab-kitab sebelumnya.

    Oleh karena itu pemberlakuan Perda Syariah dan atau Syariah Islam di Indonesia sebenarnya sangat bertujuan dan bermanfaat baik untuk kemajuan baik pembangunan dan moral bangsa Indonesia itu sendiri.

    Ingat hindari iri hati dan hawa nafsu!

  13. Hukum syariah hanya bisa dilakukan di beberapa daerah istimewa!
    Jgn semua daerah pakai syariat, INGAT dasarnya semua mengacu pada pancasila !!!
    Ini NKRI, bukan Negara Islam Indonesia !

  14. Memisahkan agama dengan kehidupan baik secara individu, golongan atau negara adalah menghianati nilai islam yang sebenarnya adalah rahmatan lil alamin. Okelah, kita menerima kehidupan berbangsa dengan kenyataan kemajemukan di Indonesia, tapi ingat, bila Perda Syariah dibuat, dilaksanakan dan diterapkan oleh dan untuk umat islam sendiri, negara harus menghormati itu sebagai kebebasan menjalankan ibadah setiap pemeluk agama. Dalam khilafiyah islam mengenal “wajib taat” pada amirul mukminin (yg dibaiat atau dipilih oleh umat). Ini adalah bagian dari nafas islam yg sangat penting. Dan setahu saya, di daerah mayoritas muslim yg menerapkan perda syariah, tidak ada tuh paksaan bagi umat non muslim utk menjalankan syariah. Yang ada, wajib menghormati, tenggang rasa dan tepo seliro terhadap saudaranya yg muslim yg wajib syariah itu. Dan itu sangat wajar kan?

  15. perda syariah, menurut saya tak masalah bla d’gunakan atau d’berlakukan dalam masyarakat yang mayoritas beragama islam namun yang menjadi permasalahan untuk masyarakat yang beragama lain, apa tidak akan menimbulkan perpecahan??? mengingat negara indonesia yang plural, memang bagus syariah d’berlakukan krn untuk kemaslahatan orang banyak……. namun pemikiran setiap orang itu berbeda-beda bukan?????

  16. perda syariah, menurut saya tak masalah bla d’gunakan atau d’berlakukan dalam masyarakat yang mayoritas beragama islam namun yang menjadi permasalahan untuk masyarakat yang beragama lain, apa tidak akan menimbulkan perpecahan??? mengingat negara indonesia yang plural, memang bagus syariah d’berlakukan krn untuk kemaslahatan orang banyak……. namun pemikiran setiap orang itu berbeda-beda bukan?????

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s