Mogoknya Supir-Supir PPD

Sudah dua hari ini ratusan supir PPD mogok. Menurut kabar mereka akan melanjutkan hingga besok hari atau hingga tuntutan mereka terpenuhi. Jalan pun menjadi lenggang, namun dengan resiko banyak pekerja di Jakarta yang terlambat karena sulitnya mencari transportasi.

Tuntutan para sopir perusahaan BUMD/BUMN ini adalah sederhana, meminta gaji mereka yang belum terbayarkan selama 8 bulan. Deadline mereka adalah sebelum perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus. Sungguh ironis. Mereka mengancam akan mengambil alih pengelolaan perusahaan.

Ada cerita satu orang karyawan PPD, saat berdemonstrasi, yang terpaksa harus kehilangan anaknya, meninggal, tatkala sakit dan ia antarkan ke Rumah Sakit Umum Bekasi, namun terlantar karena tak memiliki uang jaminan. Sang anak pun melayang nyawanya, tak tertolong. Sopir yang lain bercerita terpaksa harus menghentikan sekolah anaknya, karena tak memiliki biaya lagi. Cerita yang lain lebih banyak lagi dan tak cukup kiranya artikel ini memuat semuanya.

Fenomena ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah/negara, melalui BUMD atau BUMN, tak becus melakukan dan mengelola usaha. Lha wong ini memang bukan fungsi mereka. Birokrasi terlalu panjang dan rumit. Yang ada ratusan atau bahkan ribuan karyawan tak terurus. Belum lagi berbicara efek beruntun dari salah kelola ini, yaitu keluarga mereka.

Menteri BUMN Sugiharto sudah barang tentu taklah mampu memikirkan ratusan atau ribuan perusahaan milik negara yang kini berada dibawah tanggung jawabnya. Lantas masihkan relevan mempertanyakan “mengapa harus dilakukan privatisasi?”

Tunjukkanlah satu BUMD atau BUMN yang memiliki kinerja baik. Baik dalam arti keseluruhan, memiliki keuntungan, karyawan terjamin, dan tak terindikasi persoalan korupsi. Pertamina adalah cerita lama. Menyusul apa yang terjadi didalam BULOG, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Jamsostek, Garuda, Jasa Marga, PT. Pelindo, dan banyak lainnya yang berada dalam daftar panjang.

Bandingkan dengan kinerja yang dimiliki oleh Sampoerna misalnya, atau persahaan-perusahaan rokok lainnya, seperti Jarum, Gudang Garam, atau Jambu Bol misalnya. Semua dikelola dengan baik dan berada ditangan privat. Menguntungkan pemilik perusahaan, menguntungkan karyawan, dan membayar pajak secara rutin kepada pemerintah. Berbalik kembali pada cerita perusahaan milik pemerintah. Yang ada adalah saling tuding soal mati listrik tempo hari antara Pertamina dan PLN atau berita mengenai tunggakan pembayaran listrik oleh departemen-departemen pemerintah. Mungkin alasannya sederhana, “wong sama-sama milik pemerintah kok harus bayar?”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s