Proses Perizinan di Pusat Akan Menjadi 59 Hari

Mendengar judulnya saja kita sudah sedikit tersenyum, kalau tidak ingin terlalu bergembira dengan tertawa. Bayangkan saja, proses perizinan akan berkurang sepertiga dari selazimnya yang sekarang terjadi, yaitu sekitar 151 hari. Perizinan di daerah pun nantinya akan berkurang menjadi 56 hari dari yang selama ini terjadi, 180 hari. Luar biasa dasyat.

Tekad ini diungkapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi tatkala dimintai komentar mengenai prakondisi kerangka kerjasama Indonesia – Singapura dalam membangun Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI). Menurutnya dalam kerangka kerjasama tersebut, Indonesia telah mengujicobakan pelayanan satu atap yang telah dimulai sejak 23 Juli 2006, untuk melayani perizinan di wilayah kerjasama KEKI yang mencakup Batam, Bintan, dan Karimun. Bahkan, menurut Lutfi, proses pelayanan satu atap tersebut berhasil diselesaikan dalam satu bulan, yang bahkan lebih cepat dari target presiden, 100 hari. (berita terkait dapat dilihat pada Harian Kompas, 2 Agustus, 2006, “Singapura Ragukan KEKI.”)

Sukses untuk Kepala BKPM yang kali ini berhasil memenuhi target Presiden, dalam hal layanan satu atap.

Namun, tunggu dulu. Ini terjadi di daerah Batam, Bintang, dan Karimun, yang sedang disorot dan menjadi proyek unggulan pemerintah untuk kawasan pertumbuhan ekonomi. Apa yang terjadi jika sudah tak lagi menjadi fokus perhatian. Kasus yang terjadi di Batam dapat menjadi contoh baik. Pada awalnya pulau ini dibangun dan menjanjikan berbagai kemudahan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya disana. Namun apa lacur setelah proyek ini berjalan dari tahun ke tahun, berbagai pungutan baru, proses perizinan yang berbelit-belit serta biaya tinggi lah yang bermunculan. Oleh karenanya optimisme Muhammad Lutfi maih perlu diuji oleh perjalanan waktu dan proses yang terjadi di lapangan.

Soal pelayanan satu atap pun masih diragukan efektifitasnya. Soal lamanya proses perizinan, Walikota Solo dalam sebuah seminar di jakarta tentang iklim investasi bahkan menjanjikan dibawah 56 hari, yaitu 36 hari. Lantas apa kurangnya. Pelayanan satu atap tidak akan efektif jika “pintu” dibawah satu atap tersebut masih banyak, dan membuat orang yang ingin berusaha harus masuk dari satu pintu ke pintu yang lain. Terlebih jika ia diharuskan terlebih dahulu memasuki pintu “a” misalnya, sebelum ia dapat memasuki pintu “b.” Akan berbahaya jika yang dimaksud dengan layanan satu atap hanyalah mengumpulkan birokrasi perzinan yang selama ini tercerai-berai dibawah satu gedung. Sama saja hasilnya.

Tatkala saya mengunjungi City Council of Pattaya pada awal Februari lalu, mereka menguraikan proses perizin pada kota ini hanya membutuhkan waktu SATU HARI. Seorang yang ingin membuka usaha di Pattaya dapat mendaftar secara langsung pada website Pattaya City Council atau datang langsung ke kantor mereka. Mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan berbagai surat yang dibutuhkan, dan sudah dapat membuka usaha mereka pada keesokan harinya. Tentunya para staff perizinan City Council Pattaya tidak tinggal diam. Mereka segera mencek kelengkapan dan kesahan surat serta dokumen yang dilampirkan. Jika belumlah lengkap mereka akan memint sang pengusaha melengkapinya sampai pada batas waktu tertentu yang diberikan. Jika tak mampu memenuhi persyaratan tersebut sang pengusaha akan diminta untuk angkat kaki dari Pattaya.

Prinsip yang terkandung didalam proses ini adalah, membiarkan pengusaha tersebut masuk ke dalam “rumah” dan menunggu didalamnya, daripada membiarkan mereka menunggu di luar “pintu rumah” dan memiliki kesempatan untuk melirik rumah lain yang lebih terbuka. Bagi pengusaha, proses ini akan lebih menguntungkan. Modal mereka tak dapat didiamkan berhari-hari menjadi onggokan mati. Modal harus berjalan secepatnya, karena mereka mengejar untung. Dan sebaliknya tidak ada seorang pengusaha, yang telah menganggap daerah tersebut menguntungkan bagi usaha mereka dan telah membuka usaha pula, mau angkat kaki dan menutupnya. Mereka pasti akan melengkapi berbagai surat dan dokumen yang dibutuh.

Sekali lagi, harus dilihat prinsip apa yang terkandung didalam proyek layanan satu atap, memudahkan usaha atau sekedar memendekan birokrasi. Tujuan harus menjadi prinsip utama, yang lain hanyalah alat semata.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s