Pisah Kelas = Solusi Kerusakan Moral?

Membaca halaman 25, Harian Kompas hari ini, 10 Agustus 2006, terpampanglah sebuah artikel pendek mengenai dunia pendidikan, yang membuat hati ini “berdetak” karena bingung, ingin tertawa, dan tak paham. Pokonya campur aduk lah.

Bagaimana tidak, Bupati Pandeglang, A Dimyati Natakusuma, mengeluarkan suatu surat keputusan “aneh” dan lucu. Agaknya ia ingin menanggulangi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di daerahnya dengan cara “cepat,” kebut semalam, hanya tinggal teken suart keputusan dan semua persoalan “beres.”

Belum lama ini ia mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 421/Kep.198-Huk/2006, tentang mulai tahun ajaran 2006/2007 diberlakukan sistem satuan terpisah siswa dan siswi SMP/Mts, SMA/MA, dan SMK. Alasannya, kebijakan tersebut guna meminimalisasi kerusakan moral generasi muda. Surat Keputusan ini menurut kabar akan digolkan menjadi peraturan daerah (PERDA).

Pertanyaanya adalah apakah dengan pisah kelas (dan mungkin masih satu sekolah), akan menjawab persoalan kerusakan moral para siswa. Toh mereka akan tetap bertemu didalam satu sekolah. Apakah perbuatan amoral yang terjadi selama ini dilakukan siswa didalam kelas. Kan mereka sedang mengikuti pelajaran, yang notabene dihadiri oleh guru. Jika demikian artinya gurulah yang tak mampu mengawasi dan mencegah muridnya melakukan perbuatan amoral selama ia mengajar. Ini sama saja melemparkan ketidakmampuan pengajar menjadi beban kesalahan siswa/i. Lucu juga.

Jika ingin lebih baik, mengikuti logika Pak Bupati, sekalian saja sekolah mereka dipisah. Ada pertanyaan lagi, apakah pemerintah daerah memiliki dana untuk membangun sekolah baru. Beberapa kelas yang rusak saja masih jauh dari rencana perbaikan, menurut Banten Clean Community (BCC). Beberapa sekolah, umumnya yang berada dibawah naungan yayasan-yayasan pendidikan Katolik, memang menerapkan pemisahan sekolah antara laki-laki dengan perempuan, sebutlah di Jakarta ada Santa Ursula, Regina Pacis, Pangudi Luhur, atau Kanisius. Namun pemisahan ini bukanlah hasil dari penetapan pemerintah daerah, melainkan kebijakan yang ada dalam tubuh gereja, dan lagipula dimungkinkan karena merupakan yayasan pendidikan swasta. Jika perda yang akan dibuat oleh Bupati Pandeglang nantinya jadi, apakah tidak bertentangan dengan UU pendidikan nasional atau katakanlah kebijakan pendidikan nasional.

Lebih dari itu, pemisahan kelas (atau pemisahan sekolah sekalipun) tak lah menjadi jaminan moral (jika memang rusak) para siswa sekolah akan menjadi lebih baik. Persoalannya bukan pada bertemu atau tidak bertemunya para siswa yang berlainan jenis kelamin, namun pada apakah pesan moral yang selama ini ada didalam masyarakat, keluarga, atau sekolah telah mampu disampaikan kepada mereka dengan cara dan metode yang benar. Apakah sang pengajar telah mampu menyampaikannya dengan “bahasa” yang dimiliki oleh kaum muda tersebut. Ingatlah kata pepatah “guru kencing berdiri murid kencing berlari.” (Dan sekarang memang rata-rata untuk guru lelaki, yah harus berdiri di toilet, kecuali untuk guru perempuan mungkin…).

Pemisahan juga tak menjawab persoalan, lebih ektrim, jika dipisahkan kelas lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan, mungkin saja banyak diantara mereka nantinya akan menjadi lesbian atau homo seksual…he..he..he….:) Bagaimana???

4 responses to “Pisah Kelas = Solusi Kerusakan Moral?

  1. Bukti empiris seperti saya bahas di sini menunjukkan sekolah pisah jenis kelamin tidak selalu buruk. Namun, jika ini bukti yang, menurut Dinas Pendidikan, adalah bagian dari “kajian yang matang”, Dinas perlu membaca studi Jimenez dan Lockheed (1988) yang saya kutip itu lebih seksama, terutama pada kesimpulan terakhirnya.

  2. Selaku putra Pandeglang, saya merasa malu dengan kebijakan Bupati pandelang, dengan perda-nya memisahkan siswa dan siswa. Harusnya Dimyati lebih memfokuskan peningkatan pendidikan dengan cara, membuat sekolah yang nyaman, bukannya sekolah yang rawan ambruk, seperti bangunan SD di cadasari yang ambruk padahal baru dibangun beberapa tahun. Dimyati juga pernah berjanji untuk membebaskan SPP sampai SMP, tapi sampai sekarang mana?….. Kesejahteraan guru masih terabaikan. Tingkat pendidikan siswa pandeglang, masih kalah sama Serang, apalagi Cilegon dan Tangerang. Jadi,…… kebijakan ini adalah menutupi ketidakbecusan Dimyati dalam menata sistem pendidikan di pandeglang dan menutupi kebobrokan mentalnya.
    Kalau begini, kata yang pantas adalah “innalillahi wainnailaihi roziun” untuk pendidikan Pandeglang.

  3. Untuk jangka pendek memang belum kelihatan hasilnya, namun untuk jangka panjang sangat baik, Paa wanita yang tak mengenal pria karena pisah kelas akan malu untuk berinteraksi demikian sebaliknya, para siswa akan lebih fokus belajar tanpa tergoda kondisi kondisi yang memancing syahwat di dalam kelas, karena karakter wanita bebeda dengan pria, sering terjadi gangguan terhadap siswa wanita pada kelas yang dicampur, dan banyak godaan seksual dalam kelas bagi siswa pria.

  4. pemisahan kelas sangatlah diperlukan, karena islam memerintahkan untuk menjaga pandangan, dan bagaimana bisa menjaga pandangan kalau dalam satu kelas terjadi campur baur antara siswa dan siswi. dan satu hal yang perlu diingat bahwa dengan pemisahan kelas siswa dan siswi menjadi lebih mudah menghafal dan menerima pelajaran.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s