Ekonomi Pasar Sosial (penutup)

Dari pengalaman yang terjadi di Jerman, seperti yang disarikan diatas, yang penting untuk dicermati adalah bagaimana ide Liberalisme diterima ditengah-tengah masyarakat modern dan bagaimana prinsip-prinsip yang ada dalam philosopinya dapat diterapkan pada berbagai perubahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Menjawab pertanyaan ini tak lah mudah. Ide mengenai Ekonomi Pasar dan keberadaannya didalam mekanisme liberal demokrasi harus dapat dipahami dan diberikan arti.

Salah satu kuncinya adalah melihat bahwa kompetisi yang ada dalam ekonomi pasar harus dapat tersedia dan berguna bagi semua pihak. Sejak eksperimen sosialis gagal dan reformasi di negara-negara paska sosialis justru menunjukkan bagaimana buruknya kondisi yang pernah mereka alami, semakin jelas menujukkan muncul kembalinya agenda liberal. Negara-negara seperti China, Viet Nam, Polandia, Hungaria dan juga Jerman Timur, telah memperoleh keuntungan yang luar biasa dari transisi menuju ekonomi pasar. Hal ini dapat dikaitkan sebagai suatu perkembangan yang positif dari Neo-liberal. Dan hal ini juga mendapatkan respon dari spectrum politik kiri dengan konsesi neo-sosial demokratik terhadap ekonomi pasar, seperti yang dikembangkan oleh Anthony Giddens dan menerapkanya sebagai sebuah agenda politik seperti yang dilakukan oleh Toni Blair dan Gerhard Schroeder.

Bagaimanapun, masih belum jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan neo-liberalisme, Apakah itu sebuah paradigma baru tentang pasar terbuka ataukah itu sebuah cara dari lembaga-lembaga Bretton Woods guna memaksa negara-negara membuka pasar mereka. Pengalaman di Asia Tenggara dengan pinjaman dan kebijakan IMF memberikan kontribusi terhadap pelecehan agenda liberal. Terutama di Indonesia lembaga tersebut memberikan dukungan yang panjang terhadap skema pembangunan terpimpin negara yang dijalankan oleh rezim diktator Soeharto.  Mereka hanya menemukan kembali prinsip-prinsip pasar setelah mereka melakukan bail-out bank-bank asing dan pemerintah selama krisis dan pada akhir 1990’s. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan agenda liberal untuk sebuah sistem pasar.

Liberal klasik bahkan mempertanyakan keberadaan berbagai institusi tersebut, karena kesemuanya merupakan agen-agen pendistribusian kembali bentukan negara. Negara sebagai sebuah agen redistribusi merupakan sebuah sumber terbesar dari infesiensi, ketidakefektifan, dan korupsi. Semakin rumit sebuah sistem pendistribusian ulang, semakin tinggi ongkos yang harus ditangung. Kelompok Liberal berpendapat sebaiknya negara terlibat dalam jumlah yang minimum dalam proses redistribusi.

Ketika menyangkut wilayah sistem jaminan sosial, maka negara harus membatasinya pada safeguard survival dan basic care. Otonomi inisiatif pribadi harus tetap tak tersentuh dan tidak boleh dikompromikan oleh penggantian government transfer. Ekonomi pasar Barat dan juga liberalisme sering dituduh mengkotak-kotakkan masyarakat dan mengorbankan nilai-nilai komunal bagi kepentingan berlebihan dari individualisme.

Meskipun benar bahwa konsep liberalisme dibangun dengan dasar individualisme yang kuat, bagaimanapun, adalah negara kemakmuran (welfare state) yang menggantikan inisiatif pribadi dan menggantikan funsgi komunal, seperti layaknya self-organized care dengan skema pemerintah. Hal ini acapkali menciptakan ketidakpuasan bagi mereka yang menginginkan dan berkemauan lebih dalam mengalokasikan waktu, uang dan upaya. Dalam ekonomi, negara sama dengan investor buruk yang menciptakan inefisiensi yang tak penting, ketidakefektifan, dan korupsi. Pasar akan menciptakan tatanan spontan mereka sendiri. Tindakan interfensi pemerintah akan menyebabkan distorsi dari tatan tersebut.

Ambil sebagai contoh sebuah argumen bagi industri yang baru berdiri. Apa sebenarnya mahluk itu? Hampir diseluruh dunia, pemerintah mengimbau bagi perlindungan terhadap industri yang baru tumbuh dan berinvestasi dalam membangun keunggulan nasional. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah banyak yang ditinggalkan untuk bertahan sendiri di pasar, baik di negara-negara Eropa maupun negara Asia. Pemerintah berkosentrasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki jumlah pekerja dan potensi investasi yang besar.

Sebagai hasilnya perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang bertahan didalam pasar semakin kuat, sementara yang lain yang lebih besar kadang menjadi political animal dan mendistorsi alokasi sumber-sumber sosial. Banyak negara-negara Eropa yang menciptakan perusahaan-perusahaan besar sebagai kompetitor bagi dominasi perusahaan Amerika Serikat terbukti lebih banyak menghabiskan biaya saja. Satu hal yang menjadi catatan adalah bukan pertumbuhan perusahaan yang akan mendorong adanya daya saing, namun daya saing lah yang akan mampu menciptakan pertumbuhan perusahaan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s