Tak tahukah kita akan sejarah?

Hari ini saya mau tidak mau harus mengurut dada, merasa miris. Bagaimana tidak, muncul pernyataan yang aneh dari Ketua MPR, Hidayat Nurwahid soal perjalanan sejarah Indonesia, menyangkut kemerdekaan. Cukup memancing komentar, karena pernyataan ini dikeluarkan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Terlepas dari resmi atau tidak resmi (pernyataan pribadi), simaklah artikel yang dimuat dalam satu situs berikut ini:

Ketua MPR: Belanda Masih Anggap Indonesia Jajahannya

Jakarta – Hampir 61 tahun merdeka, namun Belanda belum pernah mengeluarkan pengakuan de jure kemerdekaan Indonesia. Belanda pun dinilai masih menganggap Indonesia sebagai negara jajahannya.”Belanda itu baru memberikan pernyataan de facto, tapi de jure belum. Kalau belum, menimbulkan pertanyaan besar, Belanda masih menganggap Indonesia jajahannya,” cetus Ketua MPR, Hidayat Nurwahid.

Pernyataan itu disampaikan dia dalam sambutan melepas 14 orang dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) dan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) berangkat ke Libanon, di Mesjid Istiqlal, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2006). Hidayat berharap dalam peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-61 pada 17 Agustus nanti, Belanda mengeluarkan pengakuan de jure itu.“Kita berharap Belanda bisa memberikan pengakuan de jure pada peringatan kemerdekaan kita besok,” ujar dia.

Menurut Hidayat, wajar-wajar saja jika Belanda saat ini mengakui secara de jure kemerdekaan Indonesia .“Kita kan sama-sama di PBB, sama-sama negara merdeka. Tidak ada salahnya Belanda memberikan pengakuan itu,” tandas dia. (nvt)

Tulisan ini berasal dari situs cbn.net, jika anda ingin membacanya ulang http://cybernews.cbn.net.id/detilhit.asp?kategori=Politic&newsno=17199

Muncul pertanyaan, darimana analisa ini berasal, data sejarah apa yang dipakai oleh Hidayat Nurwahid?

Simak apa yang tertulis di wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/27_Desember_1949. Secara jelas ditulis bahwa pada tanggal 27 Desember 1949 bahwa di Istana Dam, Amsterdam, Belanda, dilakukan penandatanganan soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan), yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, pada saat itu. Menurut pemahaman saya yang awam, ini adalah sebuah pengakuan secara de jure, jika dianggap secara hukum, kedaulatan tersebut telah diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia, dari negara penjajahnya Belanda. Secara de facto, 17 Agustus 1945 adalah sebuah pernyataan kemerdekaan, lepas dari negara yang melakukan koloni. Pernyataan Ketua MPR semakin membingungkan pada paragraf terakhir artikel yang ditulis oleh CBN.net ini, “Kita kan sama-sama di PBB, sama-sama negara merdeka, tidak ada salahnya pemerintah Belanda memberikan pengakuan itu.” Jika sudah sama-sama menjadi anggota PBB, lembaga tinggi bangsa-bangsa di dunia, untuk apa lagi memutuhkan pengakuan Belanda sebagai negara merdeka. Diterima sebagai anggota PBB berarti diakui sebagai sebuah negara merdeka, secara de facto dan de jure? Pernyataan ini bukan saja menunjukkan ketidakpahaman terhadap perjalanan sejarah Indonesia (sungguh ironi yang terjadi terhadap seorang Ketua MPR), tapi juga tak menghargai arti pernyataan Proklamasi pada 17 Agustus 1945. Pernyataan tersebut adalah sebuah statement kemerdekaan, yang menyatakan kemerdekaan lepas dari negara penjajah, tanpa harus meminta pegakuan secara de jure. Inilah yang mengakibatkan munculnya perang kemerdekaan dan agresi Belanda I dan II hingga 1949, karena mempertahankan pernyataan lepas dari negara penjajah, yang baru diakui secara de jure pada 27 Desember 1949.  Lebih jauh, pernyataan ini dapat dianggap kontroversial, karena seolah kemerdekaan Indonesia tidak menjadi berarti jika tak ada pengakuan secara de jure dari pemerintah Belanda (yang sudah diberikan sebenarnya), dan menihilkan arti perlawanan rakyat Indonesia pada perang kemerdekaan (saya menggunakan kata perang karena yang terjadi pada 1945 – 1949 adalah pertempuran antara dua negara, Indonesia dan Belanda).Yang saya takutkan adalah Hidayat Nurwahid tertelisut dengan kontroversi persoalan “permintaan maaf” dari pemerintah Belanda dan Ratu Beatrix dan apakah 17 Agustus 1945 dianggap secara resmi sebagai hari kemerdekaan Indonesia atau 27 Desember 1949, yang dianggap hanya sebagai Republik Indonesia Serikat. Kontroversi ini sudah muncul sebenarnya sejak tahun 1995 saat sang ratu berencana menghadiri upara perayaan kemerdekaan, yang sayangnya gagal karena dilarangoleg Perdana Menteri Belanda Wim Kok. Tentang hal ini juga dapat dibaca pada wikipedia. Menjelang perayaan 17 Agustus 2005, Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Rudolf Bot, sebenarnya kembali ingin menghadiri perayaan tersebut di Jakarta, namun disambut dengan dingin oleh pemerintah Indonesia.

Hanya saja setelah 61 tahun merdeka dan telah diakui oleh PBB serta masyarakat dunia, masih perlukan kontroversi ini kembali diulang dan diungkap, seolah kita menjadi bangsa pengemis yang meminta pengakuan. Sejarah memang menjadi sebuah pelajaran namun tak selamanya kita selalu menoleh kebelakang.

One response to “Tak tahukah kita akan sejarah?

  1. Untuk sementara no comment dulu lah… Soalnya kurang ahli dalam sejarah…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s