Pernyataan Sikap Indonesia Migrant Workers Union

Berita ini sudah agak lama memang, saya menemukannya kembali diatara belantara posting yang masuk dalam email saya. Namun mungkin masih layak, ditengah perdebatan soal angka kemiskinan yang diucapkan oleh Presiden SBY pada pidato kenegaraan 16 Agustus lalu.

Siapa tahu jika dibenahi dengan benar dan mendapat perhatian yang serius, menghapus berbagai pungutan yang masih lah banyak, pasar tenaga kerja di luar negeri ini menjadi solusi mengatasi pengangguran dan kemiskinan, yang menurut para pengkritik pemerintahan SBY, konon semakin meningkat jumlahnya.

Simak pula tulisan Anthony de Jasay mengenai posisi atau pandangan liberal terhadap persoalan imigrasi, yang berjudul “Immigration: What is the Liberal Stand?” yang dapat dilihat pada alamat situs http://www.econlib.org/library/Columns/y2006/Jasayimmigration.html. Anthony de Jasay adalah seorang ekonom Anglo-Hungarian yang tinggal di Perancis. Ia adalah penulis beberapa buku, yang antara lain adalah The State (Oxford, 1985), Social Contract, Free Ride (Oxford 1989) dan Against Politics (London,1997). Bukunya yang terakhir, Justice and Its Surroundings, telah dipublikasikan oleh Liberty Fund pada musim panas tahun 2002.

_______________________________________________________

 

Pernyataan Sikap INDONESIAN MIGRANT WORKERS UNION (IMWU)

Stop Underpayment dan Cabut UU No 39/2004

HONG KONG – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (P2TKLN) telah mencabut Surat Edaran No 625/2006 tentang Pedoman Pelayanan TKI Cuti per tanggal 1 Agustus 2006. Namun pencabutan Surat Edaran ini tidak otomatis menghilangkan keruwetan yang terjadi dalam proses cuti para buruh migran Indonesia (BMI).

Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa TKI cuti yang mempunyai paspor yang masih berlaku dan masih dalam masa kontrak dapat kembali bekerja ke luar negeri melalui embarkasi laut, udara maupun pintu perbatasan dan bisa langsung mendapat fasilitas Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN) sesuai perundangan yang berlaku.

Sebelumnya, dengan Surat Edaran No 625/2006, para BMI harus mendapatkan surat rekomendasi dari Balai Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) untuk mendapatkan BFLN. Dalam proses pengurusan surat rekomendasi inilah banyak terjadi tindak pemerasan terhadap BMI. Sehingga ketika Surat Edaran No 625/2006 dicabut, sekilas masalah pemerasan BMI yang terjadi dalam proses masa cuti, bisa diselesaikan. Namun dalam poin tiga dari Surat Pencabutan yang ditandatangani Dirjen P2TKLN I Gusti Made Arke bernomor B2360 tersebut disebutkan bahwa TKI Cuti yang telah selesai masa kontrak (perpanjangan kontrak) maka proses keberangkatan kembali disesuaikan dengan UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Sehingga proses penempatan kembali masih dilakukan oleh BP2TKI.

Penggunaan UU No 39/2004 ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemerintah masih memosisikan BMI sebagai komoditas ekspor, bukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Isi dari UU No 39/2004 sama sekali tak mencerminkan sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri yang berpihak kepada BMI. UU ini justru berpihak kepada kepentingan perusahaan penempatan BMI yang semata berorientasi bisnis.  Perusahan penempatan tenaga kerja diberi kewenangan untuk merekrut, menampung, melatih, menempatkan dan sekaligus melindungi BMI selama masa pra penempatan, pada masa penempatan dan pasca penempatan. Namun orientasi bisnis yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut membuat mereka, dalam praktiknya, sama sekali tak bisa diandalkan untuk melindungi BMI. Di tangan mereka, BMI justru menjadi ajang pemerasan.

Orientasi bisnis membuat penempatan BMI pada akhirnya tak bisa selektif. Akibatnya, sejumlah persoalan muncul, dari penganiayaan, pelecehan seksual, tidak dibayar upahnya, penipuan, pemerasan, underpayment, dan lain-lain. Ironisnya, sampai sekarang, sama sekali tak ada ketentuan yang melarang penempatan BMI secara tak selektif. Belum lagi ditambah dengan tingginya biaya agen sebesar HKD 21.000 yang diambil dengan memangkas upah BMI selama tujuh bulan Kondisi ini diperparah dengan masih diberlakukannya kebijakan pemerintah soal Terminal III untuk pemulangan BMI. Banyak bukti dan saksi yang menunjukkan bahwa Terminal III Bandara Soekarno-Hatta selama ini menjadi momok bagi BMI dengan maraknya
pemerasan di lokasi tersebut.

Kita mengkhawatirkan bahwa perkembangan ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia saat ini membuat posisi BMI semakin lemah.  Padahal pemerintah, seperti ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada pidato Rapat Koordinasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri baru-baru ini, menjanjikan mencabut semua peraturan yang memberatkan BMI.

Untuk itu, sebagai organisasi Serikat Buruh Migran Indonesia di Hong Kong, Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) menyerukan kepada elemen BMI di Hong Kong untuk berjuang bersama-sama agar pemerintah Indonesia mencabut semua aturan dan perundangan yang memberatkan posisi BMI. Karena itui, IMWU menuntut pada pemerintah:

  1. Hentikan Upah di bawah standard minimum.
  2. Cabut UU No 39/2004 tentang perlindungan Buruh Migrant.
  3. Segera Umumkan Agen dan PJTKI Bermasalah; Cabut ijin bisnis Agen dan PJTKI yang telah menyalurkan buruh migran dengan gaji dibawah upah minimum serta melanggar hak-hak perburuhan mereka di Hong Kong.
  4. Segera buat kebijakan yang berpihak dan melindungi buruh  migrant.


Hong Kong, 13 Agustus 2006
Sartiwen Binti Sanbardi
Ketua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s