Bupati Tangerang Diduga Terlibat Korupsi Rp 95 Miliar

Lagi-lagi soal korupsi. Kali ini Tempo Interaktif memberitakan rencana Kejaksaan Tinggi Banten yang akan memeriksa Bupati Tengerang Ismet Iskandar terkait dugaan kasus korupsi proyek jalan lingkar Selatan sebesar Rp 95 miliar. Bupati dianggap lalai karena membuat kebijakan penunjukan langsung dalam pengerjaan proyek. Dalam kasus ini kejaksaan telah menetapkan dua tersangka yakni Maryoso, bekas Kepala Dinas Pekerja Umum Binamarga dan Pengairan Kabupaten Tangerang dan Muchtar Lutfi, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Kemal Sofyan Nasution, pemeriksaan Bupati Tangerang Ismed Iskandar masih belum dipastikan hari dan tanggalnya.
Anda bisa membaca berita lengkapnya pada: http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/08/31/brk,20060831-82992,id.html

Yang jelas kelalaian ini adalah satu diantara sekian ratus kelalaian yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah terkait dengan persoalan tender proyek. Kok bisa yah….? Aturan main mengenai tender proyek bukankan sudah jelas. Aturan pengawasan yang harus dilakukan DPRD pun sudah jelas petunjuknya. Lantas jika berbagai undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri, serta perangkat aturan lainnya sudah jelas menguraikan mengenai proses yang terkait dengan soal tender proyek, apalagi yang menjadi alasan?

10 responses to “Bupati Tangerang Diduga Terlibat Korupsi Rp 95 Miliar

  1. Ketika Musim Proyek Tiba
    Oleh : Budi Usman , Direktur Eksekutif komunike Tangerang Utara, Tulisan ini adalah pengantar diskusi interaktif “Berharap Kualitas di tahun Kualitas” Minggu 17 Desember di aula balai Pertanian Teluknaga.

    Proyek prestisius idaman warga pantura yaitu Jalan Lingkar Utara (JLU) merupakan proyek termahal dari 280 proyek yang akan dikerjakan Pemda Kabupaten Tangerang tahun ini. Proyek yang menelan anggaran Rp 125 miliar itu bersama proyek lainnya mulai dikerjakan awal Juni lalu. Menurut catatan penulis, ruas jalan yang akan diperbaiki selain JLU termahal itu juga ada proyek yang panjang jalannya antara 300 m hingga 5 km dengan nilai proyek antara Rp 50 juta hingga Rp 1,5 miliar. Semua proyek jalan yang ada tahun ini adalah proyek perbaikan dan peningkatan mutu.

    Dengan demikian, dipastikan dalam APBD tahun ini tak ada pembangunan jalan baru. Sementara itu, tokoh masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tangerang menghendaki agar jalan yang dibangun selalu dijaga mutunya. Selama ini mutu jalan yang dibangun dan diperbaiki para kontraktor rendah sekali. Akibatnya, jalan-jalan tersebut cepat sekali rusaknya. Untuk mendapatkan jalan yang baik dan bermutu, masyarakat meminta adanya konsultan netral sebagai pengawas pembangunan jalan tersebut. Sebab, selama ini yang mengawasi pembangunan jalan itu hanya petugas DPU, yang dalam kenyataannya sering main mata dengan para pemborong. Akibatnya, ya itu tadi, jalan yang dibangun tak ada mutunya. Beberapa “sumber” dari pemborong mengatakan, rendahnya mutu jalan hasil kerjaan mereka disebabkan dana yang diterima dari pemkab minim sekali. “Sudah begitu, kontraktor juga harus mengeluarkan banyak biaya siluman, biaya tak terduga di luar biaya proyek resmi,” ujar seorang pemborong
    Pemerintah Kabupaten Tangerang memang berupaya memperbaiki jalan pantura ini dengan melakukan betonisasi. Namun, proyek betonisasi itu baru dikerjakan di sejumlah ruas mulai dari Kronjo hingga Mauk. Itu pun baru separuh jalan sehingga lalu lintas terganggu. Jalan yang dibeton itu mulai dari Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, Cituis, Sukadiri dan dikerjakan sejak medio 2006. Biayanya memang mahal, Rp 125 miliar. Pemkab Tangerang meminjam dana ini dari Bank Jabar. Jika jalan lingkar utara ini rampung, dampaknya pada investasi serta pembangunan industri
    Untuk membuka akses jalan dan mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang, pemerintah setempat membangun jalan lingkar utara sepanjang 64 Kilometer. Jalan ini akan mengubungkan wilayah pedesaan dengan Bandar Udara Internasioanl Soekarno-Hatta. Kepala dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Tangerang Hermansyah mengatakan jalan lingkar utara ini akan menghubungkan wilayah utara dengan wilayah barat, selatan, dan Bandara Soekarno Hatta. Proyek akan mulai dibangun awal 2006 ini. Sumber pendanaan proyek jalan senilai Rp 125 miliar itu didapat dari dana pinjaman Bank Jawa barat dan Anggararan pendapatan belanja Daerah (APBD).
    Sebagai pembelanja besar, sangat logis bila posisi Pemerintah Daerah sangat kuat di hadapan penyedia barang/jasa seperti supplier, kontraktor, dan konsultan. Dengan total belanja lebih dari 1 Trilyun, Pemerintah Daerah menjadi pasar yang sangat menggiurkan bagi penyedia barang dan jasa tersebut. Kita dapat mengupamakan sebuah Super Market besar di hadapan supplier-supplier kecil. Tentu sang Super Market dapat menerapkan standard kualitas cukup tinggi dengan harga yang kompetitif. Supplier kecil akan berkompetisi, berupaya dengan segenap daya untuk mendapatkan order dari Super Market besar tadi.
    Namun secara empiris ada fenomena yang mengherankan dalam belanja Pemerintah Daerah ini. Walaupun berbelanja lebih banyak dari grosir kertas umpamanya, harga kertas yang diperoleh Pemerintah Daerah jauh lebih mahal daripada harga yang ada di super market biasa. Mungkin pajak sering dituding sebagai faktor yang menaikkan harga tersebut, namun sayang argumen ini terlalu mudah untuk dipatahkan. Dalam transaksi dengan Pemerintah Daerah, pajak penghasilan penyedia barang/jasa dan kewajiban administratif PPN berkaitan dengan transaksi tersebut memang telah ditunaikan. Tidak ada tambahan beban pajak bagi penyedia barang/jasa dalam transaksi ini, kecuali apabila biasanya mereka memang tidak menunaikan kewajiban pajaknya dengan benar. Mengamankan segenap kewajiban pajak dalam transaksi pengadaan barang/jasa publik memang merupakan kebijakan umum Pemerintah. Lalu, mengapa pula belanja Pemerintah Daerah mesti lebih mahal dibandingkan misalnya belanja serupa yang kita lakukan untuk keluarga atau perusahaan kita???
    Menurut Arif Wahyudi wakil Ketua DPRD Kab Tangerang “bila kita menengok Keppres 80 tahun 2003 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 3 November 2003, kita akan menemukan pedoman yang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Filosofi pengadaan barang/jasa pemerintah disebutkan dalam poin menimbang yang diperkuat pada bagian maksud dan tujuan yaitu; agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, tandas Arif yang juga politisi PKS..
    Keppres 80 /2003 ini juga menjelaskan lebih lanjut makna yang terkandung dalam filosofi di atas. Pada bagian ketiga yang menjelaskan tentang Prinsip Dasar, pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:
    • efisien: berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
    • efektif: berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
    • terbuka dan bersaing; berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
    • transparan; berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
    • adil/tidak diskriminatif; berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan pada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun;
    • akuntabel; berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan baramg/jasa.
    Dalam suatu diskusi dengan masyarakat, penulis mendapati keluhan umum tentang rendahnya kualitas jalan-jalan kita. Ada aduan yang mengatakan jalan yang kita bangun hanya kuat tiga bulan, bahkan ada pengakuan pejabat dinas yang menyatakan jalan hanya kuat bertahan satu bulan. Lebih parah lagi ada aduan masyarakat yang menyatakan jalan di lingkungannya hanya tahan satu minggu setelah diperbaiki Pemerintah Daerah. Fenomena umum ini jelas tidak merefleksikan Akuntabilitas yang menjadi salah satu prinsip dasar pengadaan barang/jasa.
    Tidak akuntabelnya hasil pembangunan ini mengindikasikan penyimpangan prinsip-prinsip dasar di atasnya. Sudah adilkah dan tidak diskriminatifkah penyelenggaraan lelang kita? Sudah transparan, terbuka, dan bersaingkah pelaksanaan lelang kita? Sudah efisien dan efektifkah lelang kita? Bila melihat hasil pembangunan jalan-jalan kita, sangat mungkin banyak yang tidak-tidak atau yang bukan-bukan dalam pelaksanaan lelang pembangunan jalan-jalan tersebut. Dan apabila terhadap pembangunan jalan-jalan yang kasat mata dan terasa nyata saja banyak yang tidak-tidak dan bukan-bukan, sangat boleh jadi secara umum banyak pula yang tidak-tidak dan bukan-bukan dalam proses pengadaan barang/jasa kita. Conflict of interest yang terjadi juga perlu dicermati. Hal ini setidaknya terefleksi pada kelu lidahnya pejabat untuk menegur penyedia barang/jasa pemerintah yang kebetulan adalah kerabat yang bersangkutan. Dalam situasi seperti ini jargon tahun kualitas terancam dan hanya akan tinggal kandas.

  2. DESA JADI KELURAHAN DAN IMPLIKASINYA?
    Oleh : Budi Usman, Direktur Eksekutif Komunike Tangerang Utara.

    Hampir setahun sejak adanya perda perubahan status Desa menjadi Kelurahan, ternyata dari 77 Kelurahan yang sudah berubah statusnya, dalam berbagai bidang pelayanan serta penyediaan sarana infrastruktur penunjang masih belum tampak hasilnya sama sekali. Salbini Lc, salah seorang anggota Fraksi PKS, DPRD Kabupaten Tangerang mengungkapkan, saat ini 77 Kelurahan yang telah di naikan statusnya, dalam memberikan pelayanan masih sangat jauh dari apa yang di harapkan oleh berbagai pihak,” Hampir satu tahun ini belum ada perubahan seperti layaknya sebuah kantor Kelurahan, katanya.

    “Satu yang paling gampang adalah penyediaan SDM yaitu para PNS yang akan di tempatkan di kantor Kelurahan yang sampai saat ini belum terealisasikan, kemudian sarana infrastruktur yang masih minim, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Sepertinya ada indikasi politis di balik perubahan status Desa menjadi Kelurahan, karena pemkab sepertinya memaksakan kehendak supaya 77 desa ini di tingkatkan statusnya menjadi Kelurahan, padahal kami lihat, syarat – syarat untuk perubahan itu belum lengkap, seperti kajian dari berbagai elemen yang layak untuk di jadikan rekomendasi. Maka dari itu kami minta Kelurahan yang saat ini sudah ada di tinjau ulang oleh pemkab, tutur politisi asal PKS itu.

    Rencananyat pada paripurna HUT Kabupaten Tangerang 27 Desember nanti akan diratifikasi oleh DPRD dan Pemkab Tangerang ,Saat ini tengah mempersiapkan pemekaran kecamatan yang ada di Kabupaten, karena melihat dari berbagi aspek yang timbul, maka pemkab Tangerang akan segara mempersiapkan pemekaran kecamatan terutama di wilayah selatan Kabupaten, Pemekaran Kecamatan memang sah-sah saja, tapi ya harus dilihat juga hasil kerja yang sudah di capai saat ini, Kelurahan hasil peningkatan status Desa saja masih terkesan di abaikan pemkab, ini malah akan memekarkan kecamatan, kami sendiri sangsi apa bisa pemkab melakukan hal tersebut.
    Memang tidak ada kaitan antara pemekaran dengan Peningkatan status Desa menjadi Kelurahan, tapi ada beberapa hal kesamaan yang harus dipikirkan oleh pemkab, yaitu penyediaan sarana infrastruktur serta penyediaan Sumber Daya Manusia. Di harapkan pemkab Tangerang bila membuar rencana pemekaran serta Peningkatan status, semua ini melalui berbagai tahapan, seperti melihat aspirasi masyarakat, serta adanya dukungan dari DPRD setempat.

    Menurut Kepala Bagian Bina Wilayah Pemkab Tangerang M Jahri Kusuma (Kompas 8 September 2005), usulan perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan Perda No 19 Tahun 2004 tentang pembentukan, pengalihan dan penggabungan desa menjadi kelurahan. Desa atau kelurahan dan atau disebut dengan nama lain merupakan sebuah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan , mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan relatif homogen serta banyak tergantung pada alam ( pertanian,perkebunan dan kehutanan ). Komunitas tersebut selanjutnya berkembang menjadi suatu kesatuan masyarakat Hukum yang berhak untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dimana kepentingan bersama penduduk menurut hukum adat dilindungi dan dikembangkan.

    Ciri masyarakat hukum adat yang otonom adalah berhak mempunyai wilayah sendiri berdasarkan kesejarahan leluluhurnya dengan batas yang sah,berhak mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumahtangganya sendiri,memberlakukan hukum adat setempat, berhak memilih dan mengangkat kepala daerahnya atau majelis pemerintahan sendiri,berhak mempunyai sumber keuangan sendiri serta berhak atas tanahnya sendiri. Dalam konteks inilah ’Desa” menemukan identitasnya sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus kepentingannya sendiri yang dalam bahasa lain disebut otonomi aseli,dengan demikian secara alami telah memiliki otonominya sendiri semenjak masyarakat hukum ini terbentuk,dimana otonomi yang dimilikinya bukan pemberian pihak lain.

    Keinginan kuat dan ‘ngotot” Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan status 77 desa menjadi kelurahan sempat terganjal walau akhirnya disetujui oleh DPRD jumat 16/9/05 lalu. Ada warga desa menolak rencana itu, tetapi Bupati Tangerang Ismet Iskandar bersikeras segera mewujudkannya. Adakah kepentingan-kepentingan di balik pro dan kontra itu? Adakah kaitan antara rencana peralihan tersebut dan konsep pemekaran kota baru dan megapolitan yang akhir-akhir ini mulai dibicarakan?

    Tingkatkan layanan

    Menurut Kepala Bagian Bina Wilayah Pemkab Tangerang M Jahri Kusuma (Kompas 8 September 2005), usulan perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan Perda No 19 Tahun 2004 tentang pembentukan, pengalihan dan penggabungan desa menjadi kelurahan. Tiga tahun lalu ada kajian oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap desa yang layak jadi kelurahan,kata Jahri. Kelayakan didasarkan pada antara lain jumlah penduduk di atas 10.000 jiwa, luas wilayah, sarana dan prasarana, struktur masyarakat yang sudah mengarah ke kota sampai luas lahan pertanian yang makin mengecil dibandingkan dengan usaha di bidang jasa dan perdagangan. Semula hanya 64 desa di kabupaten itu yang layak ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Namun, jumlah itu bertambah menjadi 77 desa karena ditambah desa yang menjadi ibu kota kecamatan atau kabupaten, misalnya Tigaraksa.Tujuannya, tambah Kasubag Bina Wilayah Kabupaten Tangerang Lizia Sobandi, untuk meningkatkan pelayanan terhadap warga.

    Sistem administrasi akan lebih tertata. KTP misalnya, kelak cukup dibuat di kelurahan saja. Kelurahan pun mendapat dana rutin dari pemerintah sehingga bisa mengembangkan diri, menjadi lebih maju, masyarakat lebih sejahtera. Untuk dana operasional 77 desa yang akan jadi kelurahan, jauh-jauh hari Pemkab Tangerang sudah menganggarkan Rp 2,9 miliar atau Rp 162 juta per desa per tahun.

    Akhirnya perjalanan panjang 77 desa menjadi kelurahan sampai titik final. Dan pelantikan Plt 77 lurah baru bertempat di Kantor Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, berjalan dengan lancar. Acara pelantikan tersebut di hadiri oleh sejumlah Pejabat dan unsur Muspida Kabupaten Tangerang. Pelantikan para lurah baru itu dilakukan langsung Bupati Ismet Iskandar. Dalam sambutaanya, Ismet meminta agar perubahan desa menjadi kelurahan tak hanya berubah statusnya, tetapi terutama menyangkut pelayanan terhadap masyarakat. “Saya juga menekankan untuk mendukung tercapainya harapan itu perlu disempurnakan perangkat pendukung dan fasilitas. Maka seluruh unsur perangkat daerah, baik Badan, Dinas dan Kantor, agar secepatnya menyusun program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang diorientasikan kepada bentuk dukungan terhadap operasional kelurahan,” kata Ismet Iskandar seperti dilansir dari situs Pemerintah Kabupaten Tangerang 20/9/05.

    Pengamat politik lokal dari yang juga Alumni dan mantan ketua Himata bersama Ajis Rifai menilai sejak awal sudah menduga penyebab penolakan sebagian warga. Ia melihat kecenderungan tidak ada sosialisasi yang sebenar-benarnya, apalagi dialog, ujar Ajis. Selain itu Ajis melihat kemungkinan ada agenda lain seperti menuju konsep pemekaran yang mulai ramai menjadi wacana. Sebenarnya, membangun wilayah yang dulu desa menjadi modern baik-baik saja, tetapi ia mengingatkan jangan sampai malah warga setempat tersingkir oleh pendatang. Pengertian modern bukan berarti banyak muncul pusat belanja, lalu tak ada lagi ciri khas desa sebagai kekayaan bangsa ini. Jangan sampai terjadi penghancuran total ciri khas itu dan akan membuat berhala baru demi pembangunan ekonomi, katanya lebih lanjut.

    Baik pemerintah kabupaten maupun warga desa memiliki kepentingan dalam persoalan peralihan desa menjadi kelurahan.Warga desa mungkin ada yang tetap ingin menjadi kepala desa, sebuah jabatan bergengsi di wilayah itu. Mereka juga takut kehilangan kewenangan menentukan apa yang baik bagi desanya. Sementara pimpinan pemkab ingin menunjukkan mereka akan jauh lebih berkuasa atas wilayah yang menjadi kelurahan.Bagaimanapun memberi kesempatan warga desa menentukan pilihannya sendiri haruslah tetap diutamakan karena mereka lebih jujur dan bisa belajar dari kesalahan yang dibuat. Penulis berpendapat dalam proses pembangunan hendaknya, masyarakat baik yang pro atau kontra perubahan status desa tidak hanya menjadi penonton dan tidak bisa menikmati. Seluruh warga masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam pembangunan dan sekaligus dapat merasakan hasilnya dan implikasi sosial ekonominya.***

  3. Judul : REKLAMASI PANTURA
    Oleh : Budi Usman, Direktur Eksekutif komunike Tangerang Utara, tinggal di Teluknaga kabupaten Tangerang Banten ,HP 081386489810

    Aspek positif “reklamasi” memang diakui tidak sedikit. Tertatanya kawasan pantai, tersedianya ruang bisnis dan permukiman baru, lapangan kerja yang semarak yang berimplikasi menjadi solusi penangulangan kemiskinan dan penganguran , ataupun meningkatkan arus investasi yang akan tercipta tentu tidak mudah diperoleh saat ini. Pengembangan ruang wisata baru juga bermanfaat mengurangi arus wisatawan ke kawasan Puncak yang telah sangat padat.

    Wacana hangat dalam sejarah perpolitikan kebijakan perencanaan prioritas pembangunan daerah kabupaten tangerang adalah dengan diratifikasikanya rancangan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan reklamasi dan kawasan pengembangan perkotaan baru (KPPB). Secara mayoritas ,walau sempat diinterupsi dan walk out serta bersikap terhadap penundaan pengesahaanya oleh fraksi PKS. Akhirnya mayoritas “fraksi-fraksi” DPRD kabupaten tangerang dan Pemkab tangerang menyetujui raperda tersebut minus FPKS , kamis 7/6/2006 dalam rapat paripurna di gedung DPRD kabupaten Tangerang Tigaraksa .

    Menurut penulis dari perspektif komprehensif, Istilah dari hakikat “reklamasi pantai” seharusnya mengisyaratkan kegiatan murni perbaikan pantai yang rusak ke kondisi semula, membersihkan sampah berlebihan, dan memperkaya tumbuhannya, khususnya mengembalikan kemampuan fungsinya sebagai penyangga ekosistem dan perlindungan pantai. Mengubah fungsi lahan pantai menjadi daratan kering, bahkan mewujudkannya sebagai pusat bisnis dan permukiman seperti “rencana” yang tertuang dalam raperda penyelenggaraan reklamasi “versi” eksekutif-legislatif Kabupaten Tangerang bab 1 pasal 1 point e “bahwa reklamasi pantai adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut dibagian perairan laut tangerang banten”. Adalah “tentu bukan termasuk dalam terminologi “reklamasi” tadi. Masyarakat sepertinya dibutakan dan dibodohi dengan menggunakan istilah reklamasi.

    Entah siapa ? yang punya ide cemerlang mempersonifikasikan informasi ke-publik melalui pembelokan makna mulia reklamasi untuk menutupi kegiatan “komersial” yang akan berimplikasi terhadap rusaknya lingkungan itu. Kalau hendak membangun kawasan bisnis baru, mengapa pula harus di pesisir pantai, yang faktual telah jenuh dengan berkembangnya fasilitas umum, yang seharusnya, dialihkan ke daerah lain sekaligus mengurangi arus urbanisasi ke Jakarta. Masalahnya, nilai jual pusat bisnis dan permukiman masih akan sangat laku di kota besar dan kaya semacam Jakarta,Tangerang dan sekitarnya.

    Semua teori dan kekhawatiran yang diutarakan oleh para ahli tampak masuk akal. Artinya, kita benar-benar paham bahwa pengurukan dan pembangunan (bukan reklamasi) Pantura tersebut akan mengandung bahaya kelestarian ekosistem serta lingkungan hidup yang harus diperhitungkan secara mendalam dan akuntabel. Payung hukum raperda reklamasi yang tertuang dalam pansus 7 yang diketuai oleh Abdul Muin Basuni dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yaitu : Kepres nomor 73 tahun 1995 tentang reklamasi pantai Kapuk Naga kabupaten tangerang sudah diakomodir dengan Kepres baru,dimana kepentingan kabupaten tangerang sudah diakomodir sehingga raperda tersebut sudah tersosialisasi melalui kajian dengan fasilitator ditjen hukum dan perundang-undangan dan verifikasi dipropinsi banten,tidak bisa dijadikan dasar bagi pengesahan raperda ini menjadi perda, karena dalam kaidah hukum asumsi atau dugaan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

    Diperparah lagi oleh raperda tersebut tentang kaitan dan implikasi UU nomor 24 tahun 1992 tentang RTRW nasional,bahwa kawasan JABODETABEKPUNJUR ditetapkan sebagai kawasan tertentu yang merupakan kewenangan kebijakan ada pada pemerintah pusat. Berdasarkan UU No. 24/1992, pengertian penataan ruang tidak terbatas pada proses perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dibedakan atas hirarki rencana yang meliputi : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Propinsi, Kabupaten, dan Kota, serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci; pemanfaatan ruang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan; dan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW-nya. Selain merupakan proses, penataan ruang sekaligus juga merupakan instrument yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan sasaran pengembangan wilayah.

    Kawasan Jabodetabek-Punjur yang di dalam RTRWN (PP No. 47/1997) telah ditetapkan sebagai Kawasan tertentu yang antara lain memiliki ciri-ciri :
    1. Concern nasional yang penataan ruangnya diprioritaskan;
    2. Melibatkan lintas sector dan lintas wilayah (contoh : penanganan banjir);
    3. Satu kesatuan ekosistem;
    4. Mempunyai pengaruh yang besar terhadapupaya pengembangan tata ruang di wilayah sekitarnya.

    Merupakan satu kesatuan ekosistem wilayah dari hulu sampai dengan hilir. Untuk itu perlu upaya penataan ruang yang terintegrasi bagi Kawasan Bopunjur (sesuai Keppres 114/1999) dan Kawasan Jabodetabek (Rakeppres). Berdasarkan hal tersebut, Kawasan Jabodetabek-Punjur mempunyai peran sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian wilayah dan nasional sekaligus sebagai kawasan konservasi air dan tanah serta keanekaragaman hayati. Untuk mewujudkan keseimbangan dari aspek ekonomi dan lingkungan, maka penataan ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur perlu dilakukan agar tujuan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dapat tercapai melalui prinsip-prinsip penataan ruang yaitu harmonisasi fungsi ruang untuk kawasan lindung dan budidaya sebagai satu kesatuan ekosistem.

    Dalam Peraturan daerah Kabupaten Tangerang No 5/2002 (up to date) mengenai Perubahan Perda No 3/1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disebutkan selain sebagai kawasan wisata, Pantai-pantai di pantura juga termasuk dalam kawasan yang patut dilindungi. Pada Pasal 18 ayat 2 sesuai dengan Keppres No 32/1990 disebutkan, kawasan sempadan pantai meliputi kawasan sepanjang garis pantai di Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, Teluknaga, dan Kosambi, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter diukur dari air pasang tertinggi ke darat. Selain Kecamatan Kosambi juga disebutkan dalam Pasal 19 Perda Nomor 3/1996 itu sebagai kawasan Suaka Alam.

    Dalam RTRW itu disebutkan juga, Kecamatan-kecamatan dipantura khususnya Kosambi juga dijadikan Pusat Pertumbuhan Strata III, yakni sebagai kota-kota kecamatan yang melayani wilayah kecamatannya sendiri dan diproyeksikan dapat melayani wilayah kecamatan lain. Untuk mendukung pengembangan wilayah, Kosambi bersama Teluknaga juga disebutkan, sebagai daerah yang dipersiapkan untuk pengembangan perhubungan udara yang berorientasi pada pendayagunaan ruang dirgantara untuk menunjang kepentingan transportasi udara, pariwisata, pertahanan dan keamanan udara serta upaya pelestariannya dengan mengutamakan pada keselamatan penerbangan dan penataan ruang sekitar bandar udara.

    Kawasan dan kondisi Pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang keadaannya memang telah lama memburuk. Di samping kehilangan kemampuannya sebagai agen perlindungan ekosistem pantai, juga tampak tak terurus dan cenderung terabaikan. Rencana prestisius reklamasi Pantura yang pernah dirilis tahun 1985 pada pemerintahan Presiden Soeharto, awalnya tentu akan memperoleh pujian sebagai perhatian pemerintah atas kondisi areal yang menurut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997 merupakan kawasan lindung sempadan pantai.

    Namun, investor, pejabat pemerintah daerah dan DPRD harus bertanggung jawab terhadap penyelamatan kawasan lindung pantai tampaknya tidak obyektif lagi. Bahkan, dengan cerdas pengembang “reklamasi pantai” dan kolaborasi oknum “jajarannya”, menggunakan tameng eksekutif-legislatif dan ahli-ahli perguruan tinggi sebagai penyusun konsep “manis jambu” dan studi raperda serta Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) yang siap membela terdepan pembangunan daratan baru baru tersebut dengan sistim folder tersebut secara “ilmiah”. Padahal sudah sangat jelas bahwa persoalan reklamasi tidak semata-mata berbasis administrasi,tetapi harus berbasis ekosistem. Apalagi wilayah pesisir kabupaten tangerang ditetapkan sebagai green belt sebagaimana tertuang dalam UU nomor 5 tahun 1990 tentang konsep konservasi pantai.

    Dalam usaha memanfaatkan tanah atau lahan yang akan direklamasi timbul ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ada lahan “tanah” yang sudah dimanfaatkan ketika belum lagi berbentuk “tanah”, melainkan baru sebagai genangan air yang dangkal. Ada pula sebidang tanah timbul yang sudah dimanfaatkan, ketika sifat tanahnya masih belum pantas lagi diolah untuk menjadi tanah pertanian, karena kadar garam tanahnya masih tinggi. Dalam pertumbuhan tanah timbul, okupasi lahan oleh masyarakat belum tentu menunggu sampai benar-benar ada wujud “tanah”. Begitu tanah itu muncul kemudian dimulai pengolahannya menjadi tanah pertanian yang baik, okupasi masyarakat di atas tanah itu biasanya sudah mantap.

    Kiranya perlu juga diperhatikan UU No. 51/1960, tentang larangan untuk menggunakan tanah atau muka bumi bagi setiap orang yang tidak memiliki ijin yang sah dari penguasa tanah tersebut. UU No. 5/1960 melarang penggunaan secara liar bagi muka bumi dalam wujud tahapan manapun baik itu masih berwujud tanah yang tergenang air secara berkala, ataupun yang sudah berwujud tanah padat. Dengan adanya UU No. 5/1960 itu, Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan yang perlu apabila ada pelanggaran-pelanggaran hukum seperti tersebut di atas. Lahan tanah timbul, dalam tahapan yang manapun wujudnya, biasanya ada vegetasinya. Kalau ada yang menebangi pohon-pohon tetapi tidak langsung memanfaatkan tanahnya, orang tersebut dapat juga dituntut sebagai pelanggar hukum berdasarkan UU No. 5/1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. Apabila sampai terjadi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup, tuntutan dapat juga didasarkan UU No. 4/1982.

    Hal diatas akan berbeda kalau yang direklamasi itu sepenuhnya laut. Sebab, hak atas tanah hanya berlaku sampai batas pasir pantai. Karenanya, laut tidak dapat dilekati dengan hak atas tanah. Pemegang hak atas laut sampai ke batas yang ditentukan oleh “Konvensi Hukum Laut PBB” yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985 adalah negara. Jadi, seluruh kawasan perairan laut Indonesia dikuasakan kepada Departemen Perhubungan untuk kepentingan pelayaran. Masalah yang dapat timbul adalah bagaimana status tanah yang muncul akibat reklamasi. Selama belum ada ketentuan hukum yang pasti, permasalah itu dapat dipecahkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum tanah positif yang ada.

    Kalau diurut tahap-tahap kemunculan tanah baru itu menurut Prof Dr Maria Sumardjono SH MCL MPA dalam bukunya (tahun 2001) tentang kebijakan pertanahan adalah sebagai berikut
    Pertama, berbentuk laut yang dikuasai oleh negara. Kedua, direklamasi atas ijin yang diberikan oleh pemerintah dan ijin reklamasi itu dapat diberikan setelah dilakukan AMDAL sesuai dengan PP nomor 51 tahun 1993. Ketiga, muncul tanah baru yang tentunya dikuasai oleh negara, karena ijin reklamasi semata-mata hanya untuk melakukan reklamasi dan tidak untuk menguasai tanah hasil reklamasi. Setelah tanah baru itu jelas wujudnya, barulah masyarakat dapat memohon suatu hak atas tanah tersebut kepada pemerintah untuk digunakan sesuai dengan peruntukan yang ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan azas kepatutan, tentu pihak yang mereklamasi yang dapat prioritas pertama untuk memohon hak atas tanah tersebut.

    Alih fungsi pantai menjadi daratan kering dengan sebutan “reklamasi” dalam penjelasan raperda reklamasi pasal 6 ayat 2 adalah melalui sistem folder yang diintrepetasikan sebagai sistem tata air untuk suatu daerah tersebut permukaan tabah lebih rendah dari permukaan air sekitarnya oleh karena daerah tersebut dilindungi sekelilingnya oleh tanggul dengan menggunakan sistem penataan air,yang menampung air melalui system drainase kedalam satu atau beberapa tanggul,yang kemudian air tersebut dipompakan untuk dibuang kelaut.

    Tapi faktanya itu akan terjadi jelas dibangun dengan obsesi keuntungan bisnis. Biaya lima hingga 10 tahun tahun pertama yang disebutkan pengembang kini mungkin berlipat 10 kali pun akan tetap menjadi sangat kecil dibanding harga jual tanah yang akan sangat tinggi dan otoritas pengendalian perkembangan bisnis di daerah daratan baru tersebut yang sangat menguntungkan. Apalagi menurut mantan legal konsultan PT pembangunan jaya ancol Albert Sagala SH dihadapan Endang Sudjana ketua DPRD kabupaten Tangerang dan penulis bahwa sistem Polder ini mengganggu ekosistem dan rawan banjir seperti di pluit dan angke karena konstur tanahnya sama dengan pantura.

    Aspek positif “reklamasi” memang diakui tidak sedikit. Tertatanya kawasan pantai, tersedianya ruang bisnis dan permukiman baru, lapangan kerja yang semarak yang berimplikasi menjadi solusi penangulangan kemiskinan dan pengannguran , ataupun meningkatkan arus investasi yang akan tercipta tentu tidak mudah diperoleh saat ini. Pengembangan ruang wisata baru juga bermanfaat mengurangi arus wisatawan ke kawasan Puncak yang telah sangat padat. Namun, harus pula disadari bahwa aspek negatif yang muncul banyak yang berjangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Dalam skala yang sangat besar dan menyakitkan, atau yang tidak terasakan secara langsung, yang akan muncul pada awalnya adalah perubahan pola pasang surut dan pola aliran mati air limpas dari hulu ke hilir yang dipastikan akan memperparah Kuantitas dan kualitas banjir hilir .

    Sebagai seorang konservasionis dalam hal pembangunan Kabupaten Tangerang, saya lebih condong memilih langkah moderat. Membangun dengan tidak mengorbankan ekosistem lingkungan serta selalu berusaha meraih keuntungan ekonomis dari suatu upaya pembangunan justru melalui dukungan perbaikan maupun potensi lingkungan. Lantas, bagaimana halnya dengan Pantura ini? Mudah-mudahan Bupati Tangerang dan jajaran DPRD ini ikut memahami kekhawatiran terhadap rusak dan hilangnya sumber daya lingkungan pantai yang akan menyengsarakan rakyat kecilnya meskipun menyenangkan segelintir orang yang berkuasa dan kelompok yang berkepentingan.

    Pertimbangan ekosistem lingkungan harus dilakukan betul-betul secara berhati-hati. Tidak harus dipaksakan membangun daratan kering seluas-luasnya. Penyediaan konservasi lahan hutan bakau dan hutan pantai (termasuk menanam pepohonan akar dalam di permukiman) justru harus menjadi prioritas perlindungan lingkungan pantai, rehabilitasi kerusakan ekosistem yang dipangsa maupun terkena dampaknya harus dirancang dan dilaksanakan sejak dini. Pemkab Tangerang harus menyiapkan program antisipasi perubahan layanan sosial termasuk menyiapkan pengaturan calon daratan tersebut agar tidak menjadi pemicu konflik horizontal (siaga 1 pantura) dan sosial di masyarakat.

    Terlepas dari prematurnya pengesahan perda mengenai penyelenggaraan reklamasi dan kawasan pengembangan perkotaan baru (KPPB) dalam rapat paripurna kamis 8/6/06 kita berharap segera dapat memeroleh kesungguhan perencanaan komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder dan pelaksanaan obyektif suatu studi dan kajian hingga implikasi lingkungan, yang benar-benar dapat diandalkan untuk mendasari suatu keputusan penting bagi implementasi pembangunan Kabupaten Tangerang yang integral dalam bingkai kesejahteraan masyarakat. Wallahu alam bisawab ***

  4. Sebagai seorang konservasionis dalam hal pembangunan Kabupaten Tangerang, saya lebih condong memilih langkah moderat. Membangun dengan tidak mengorbankan ekosistem lingkungan serta selalu berusaha meraih keuntungan ekonomis dari suatu upaya pembangunan justru melalui dukungan perbaikan maupun potensi lingkungan. Lantas, bagaimana halnya dengan Pantura ini? Mudah-mudahan Bupati Tangerang dan jajaran DPRD ini ikut memahami kekhawatiran terhadap rusak dan hilangnya sumber daya lingkungan pantai yang akan menyengsarakan rakyat kecilnya meskipun menyenangkan segelintir orang yang berkuasa dan kelompok yang berkepentingan.

    ==================

    gak ada komentar mas..!!! pusing

  5. menurut saya, “orang-orang” banten tidak kebagian mendapatkan jatah yang ada di kabupaten tangerang… simple kan??

  6. kejujuran langkah awal menuju keberhasilan dunia dan akherat
    pemerintah jujur, masyarakat jujur, lsm, jujur, komunike jujur = Tangerang Baldatun toyibatun warobun gofur

  7. Kita harus selalu berdo’a agar Kab.Tangerang mempunyai para birokrat dan masyarakat yang jujur, insya Allah rahmat dan barokah Allah berikan. Saya yakin Allah pasti akan menindak tegas para birokrat dan masyarakat yang tidak jujur dengan pekerjaannya atau posisinya di Kab. Tangerang. Itu Pasti ………

  8. Oleh : Orang yg ingin saudaranya masuk sorga
    Tanjung Burung Teluknaga

    Rijki sudah diatur oleh Allah, ga usah seradak – seruduk untuk mencarinya , yang penting biar sedikit barokah dunia dan akherat, karena tujuan kita hidup tak lain untuk ibadah. Kerja keras membangun diri sendiri, keluarga bangsa dan negara dijalan Allah adalah ibadah. Harta, tahta adalah amat Allah.

  9. menurut saya perlu ada tinjak lanjut yang tegas bukan hanya

    rubik-rubik saja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s