16 Bayi Yang Masih Senang Menetek

Banyak ekonom yang konon “pro rakyat” acap mencibir jika mendengar kata “privatisasi.” Itu cara Barat, katanya. Konon pula dianggap sebagai buah pemikiran Washington Consensus atau “resep” International Monetary Fund (IMF).

Mereka menutup mata terhadap keberhasilan reformasi yang telah dilakukan di negara-negara lain, seperti China, New Zealand, Malaysia, Thailand, negara-negara Afrika, dan lain sebagainya, yang tanpa malu-malu menjalankan pembaruan ekonomi di negaranya dengan “resep” yang mungkin mirip dengan “resep” IMF, tanpa harus takut dan malu untuk dikatakan mencontoh IMF.

Para ekonomi “pro rakyat” ini pun acap kali berceloteh tentang perlunya peningkatan pelayanan umum, pembukaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur. Namun tak memberikan jalan keluar. Beban pembiyaan tetap terletak pada anggaran pemerintah. Tatkala pemerintah tak tahu lagi darimana mendapatkan anggaran tambahan bagi pembiayaan negara yang membengkak, para “pembela rakyat” ini pun berteriak, “stop hutang, stop bantuan IMF, stop neo-liberalisme.”

Lantas jika menyimak kabar yang terlansir di Harian Rakyat Merdeka, 2 Oktober 2006, “16 Perusahaan Plat Merah Rame-Rame Minta Modal: Direksi BUMN Jangan Manja,” baru-baru ini, masihkan mereka bersikukuh tak merelakan “bayi-bayi besar” ini lepas dari tetek “negara” (ingat, kadang negara kan identik dengan Ibu Pertiwi), dan mengurangi beban berat negara. Umumnya alasan yang dipakai adalah permintaan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Ekonom UI Ichsanuddin Noorsy masih dengan lembut menyatakan bahwa ini adalah bukti kinerja buruk yang dimiliki oleh para BUMN ini. Apalagi menurutnya, umumnya BUMN ini memonopoli sektor yang dikelolanya. Sudah barang tentu bantahan datang dari Sekretaris Menteri Negara BUMN, Said Didu, yang mengatakan bahwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan kinerja, melainkan ada BUMN yang ingin mengembangkan usaha sehingga memerlukan modal tambahan.

Problem pun muncul. Kenapa harus meminta kepada negara? Kenapa tidak kepada perbankan, seperti yang diusulkan Noorsy atau lazimnya yang terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta, go publik dan mendapatkan fresh money dari pasar saham. Saya menduga para BUMN ini hanya ingin enaknya saja, tak mau susah-susah dan tinggal menadahkan tangan kepada pemerintah. Jika alasan Said Didu dipakai, pengembangan usaha, kok yang meminta adalah BUMN yang konon sedang dalam kesusahan, seperti PT. Merpati Nusantara dan PT. Garuda Indonesia. Logika sehat saja mengatakan, memikirkan pembayaran hutang saja susah, kok sekarang memikirkan pengembangan usaha. Adalah kesalahan besar jika pemerintah tetap menyertakan modalnya pada perusahaan yang tidak sehat.

Hal yang lain adalah keanehan meminta pemerintah menyertakan modal, yang berarti memposisikan pemerintah (negara) sebagai pengusaha. Akan berbahaya akibatnya, terlebih pada sektor-sektor yang masih dimonopoli. Karena jelas tak ada pengusaha yang mau rugi. Uang yang ditatam jelas harus kembali dan jika bisa dengan keuntungan tentunya.

Kalau usul saya sih sederhana, privatisasi saja. Biarkan mereka memperoleh tambahan dana dari proses tersebut. Biakan ke-16 BUMN yang kekurangan dana untuk pengembangan ini memperolehnya melalui mekanisme yang sehata. Jika benar dikatakan bahwa bukan kesalahan manajemen yang terjadi, melainkan mengembangkan usaha, maka pasti ada investor yang ingin menanamkan modalnya. Terutama di sektor-sektor yang tak memiliki kompetitor.

Dengan jalan ini negara terlepas dari beban yang memberatkan dan perusahaan-perusahaan tersebut berkembang menjadi “dewasa.” Tak perlu meminta diteteki lagi. Bayangkan besaran Rp 1,845 trilliun yang diminta oleh ke – 16 BUMN ini dari APBN – P 2006, yang dapat dipakai untuk keperluan lain, infrastruktur dan membangun sekolah misalnya.

Ke – 16 BUMN tersebut adalah:

(1) PT. Kertas Kraft Aceh, (2) PT. Kerta Api Indonesia, (3) PT. Shang Hyang Seri, (4) PT. Merpati Nusantara Airlines, (5) PT. Garuda Indonesia, (6) PT. Kertas Los, (7) PT. Kliring Berjangka Indonesia, (8) PT. Perikanan Nusantara, (9) PT. Pupuk Iskandar Muda, (10) PT. Dirgantara Indonesia, (11) PT. Perum PPD, (12) PT. Semen Kupang, (13) Perum Sarana Pengembangan Usaha, (14) Pertani, (15) Boma Bisma Indra, (16) PT. Industri Kereta Api.

2 responses to “16 Bayi Yang Masih Senang Menetek

  1. usul pak, eksekutif BUMN jgn direkrut dari birokrat yg terbiasa menyeimbangkan ‘sisi kiri sisi kanan’, tapi ambil dari praktisi yang udah terlatih bikin profit, yang mencemooh mah emang bisanya segitu, gak usah dipikirin.
    Majulah BUMN Indonesia, jangan mau jadi beban negara, Maluuu….
    *semangat bgt nih, abis gemes masa udah minim kompetitor masih gak bisa survive*

  2. yup bener, selama ini kan BUMN gak da kompetitor, survive dunk! bisanya cuma pamer kerugian aja..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s