Birokrasi yang Selalu Menjadi Beban

Anggaran revisi APBN 2007 mengindikasikan pembengkakan anggaran bagi pegawai negeri sipil (PNS), yang banyak disebabkan oleh kenaikan gaji PNS 2007 sebesar 15 Persen.

Anggaran Belanja Pegawai yang terdiri atas unsur gaji dan tunjangan, honorarium, dan kontribusi sosial dalam Rancangan APBN 2007 meningkat Rp 18,577 triliun menjadi Rp 98,473 triliun atau 23,25 persen dari  APBN 2006, sebesar Rp 79,896 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil atau PNS, anggota TNI dan Polri, serta pensiunan sebesar 15 persen mulai 1 Januari 2007. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Hafiz Zawawi mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Minggu (15/10). Peningkatan anggaran belanja pegawai tersebut, ujar Hafiz, dilakukan untuk menyesuaikan dengan kenaikan laju inflasi tahun 2007. “Dengan penyesuaian itu kami berharap akan terjadi peningkatan kesejahteraan pegawai dan pensiunan,” katanya. Dalam dokumen hasil pembicaraan tiga Panitia Kerja yang terdiri atas perwakilan pemerintah dan DPR menunjukkan, akibat kenaikan gaji, anggaran gaji dan tunjangan pegawai meningkat 24,95 persen dari Rp 43,66 triliun di APBN 2006 menjadi Rp 54,56 triliun.

Bagi saya, jumlah kenaikan sekitar Rp 18,5 trilliun tersebut tidaklah sedikit dan rasanya menjadi sayang jika dihabiskan oleh sebuah mesin birokrasi, yang masih patut dipertanyakan performancenya. Kebijakan seperti ini tidak akan pernah menyelesaikan persoalan, dan anggaran rutin pun akan lebih banyak tersedot bagi pengeluaran pegawai. Logika yang berlaku, bahwa setiap pegawai negeri sipil (PNS), ABRI, Polisi,  serta pensiunan, mengalami kenaikan gaji rutin setiap tahun, mau tidak mau akan memaksa pemerintah selalu meningkatkan alokasi anggaran bagi pos pengeluaran ini. Contoh yang terjadi di pusat ini juga terjadi di tingkat propinsi dan kabupaten. Banyak dari propinsi dan kabupaten menghabiskan alokasi anggarannya setiap tahun, sekitar 60 – 70 persen bagi pengeluaran rutin administrasi pemerintahan (birokrasi), bukan pengeluaran pembangunan.

Jika memakai logika manajemen usaha atau New Public Management (NPM), yang berbasiskan kinerja dengan orientasi hasil, apakah hasil yang diperoleh kinerja administrasi pemerintah atau birokrasi yang ada selama ini, telah memadai cost (biaya) yang telah dikeluarkan?

Taruhlah bukan manajemen pemerintahan itu sendiri yang melakukan usaha, tetapi ia mempermudah iklim invetasi dan membuka peluang bagi pengembangan usaha. Namun beberapa hasil survey atau data yang ada didalam Badan Koordinasi Penanaman Modal misalnya, berapa banyak investasi yang telah berhasil digolkan oleh kinerja birokrasi yang ada selama ini?

Kemudahan invetasi atau berbisnis masih jauh dari harapan. Padahal dengan adanya invetasi dan peluang usaha baru inilah pertumbuhan ekonomi dapat diraih, lapangan kerja tersedia, dan pengurangan angka kemiskinan.

Kembali pada prinsip yang terkandung dalam kebijakan pemerintah diatas. Birokrasi pemerintah tampaknya tak pernah didorong untuk berkompetisi menghasilkan kinerja yang lebih baik. Ada ungkapan yang selama ini muncul dikalangan pegawai negeri sipil, “untuk apa kerja ngoyo, toh gaji bulanan tetap didapat, ada gaji ke – 13 dan THR. Diusia lanjut tetap memperoleh tunjangan.”

Ada banyak cara yang lebih bijak untuk menghabiskan anggaran sebesar Rp 18,5 trilliun tersebut:

  1. Membuka pabrik-pabrik baru dan mencipatakan lapangan kerja.
  2. Membangun infrastruktur yang memudahkan dan menarik minat investor menanamkan modalnya, seperti jaringan jalan, listrik, telephone, dll.
  3. Memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak dan memperkenalkan voucer sistem (bea siswa) bagi murid-murid yang berprestasi.

Lantas akan dikemanakan sekian ratus ribu atau jutaan PNS tersebut?

Tentukan pos-pos, institusi, departemen, atau lembaga yang memang masih dianggap perlu berada dalam penanganan pemerintah, seperti pertahanana, kepolisian, luar negeri, dalam negeri, dan beberapa lainnya. Sementara beberapa dinas yang tak terlalu vital dan pelayanannya dapat ditangani oleh swasta, ya dilakukan debirokratisasi atau efisiensi.

Terdengar kejam memang, namun paling tidak mungkin ini solusi “kesederhanaan” dan “pengetatan ikat pinggang” bagi sebuah negara yang ingin membangun perekonomiannya dan tak tergantung terlalu banyak pada utang. Bisa saja kekurangan anggaran yang selama ini terjadi pada pos pembangunan dan harus ditutup dengan utang, terjadi karena anggaran penerimaan pemerintah telah habis tersedot pada anggaran administrasi. Oleh karenanya bagi yang tak ingin pemerintah Indonesia selalu berutang, pengurangan beban birokrasi mungkin menjadi “penolong kecil” dan salah satu solusi menghadapinya.

4 responses to “Birokrasi yang Selalu Menjadi Beban

  1. jadi inget waktu Gus Dur mengadakan pengetatan birokrasi salah satunya dengan me-likuidasi depsos dan deppen, presiden aja keteter…tapi perjuangan beliau harus dilanjutkan
    btw, hari gini masih ‘berat’ aja pak postingannya… selamat lebaran,mohon maaf lahir batin🙂

  2. jadi inget dulu pas gus dur me-likuidasi depsos sama deppen…presiden aja keteter..tapi perjuangan beliau harus dilanjutkan,
    btw, hari gini postingannya masih ‘berat’ aja pak🙂
    selamat berlebaran…minal aidin wal faidzin

  3. Bisa saja Mas Passya ini, sekedar mengingatkan sebelum asyik masyuk dengan euforia “mudik.”

    Selamat berlebaran juga Mas, minal aidzin wal faidzin…

  4. artikelnya bagus, saya setuju mengenai kerja ngoyo yang tidak perlu itu. Itu sudah sifat manusia, yang salah bukan pegawai negerinya tapi sistemnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s