Batavia Akan Tetapkan Pajak Jalan!!

Masih ingat dengan sejarah Perang Diponegoro (1825-1830)? Konon salah satu penyebabnya adalah persoalan pajak. Selain pajak kepala, dimana setiap orang yang melewati sebuah sebuah pintu gerbang harus membayar bea per kepala, pajak jalan pun menjadi hal yang memberatkan dan mengundang tentangan dari kawula Hindia Belanda pada saat itu.

Namun di jaman modern ini, (konon karena sudah merdeka), praktek-praktek yang pernah ditentang pada masa Hindia Belanda ini ingin diulang kembali, tentunya dengan latarbelakang proposal berbeda.

Membayar bea tol sebelum atau sesudah kita menggunakan ruas jalan tol, umpamanya menggunakan tol Jakarta – Merak, tol Jakarta – Bandung, dan yang lainnya, mungkin masih dapat diterima oleh akal sehat kita, karena ruas jalan tersebut telah ditenderkan pembangunannya kepada swasta (kontroversial atau tidak), ditambah dengan kecepatan dan kelancaran yang kita nikmati (kadang juga macet), dan modal yang telah diinvestasikan oleh pihak swasta tersebut harus kembali, dengan keuntungan tentunya. Walaupun di Jerman misalnya, dengan Oto Bahn-nya, warga dapat menikmati dengan gratis jalan bebas hambatan, sebagai kompensasi pajak yang telah mereka bayar.

Namun membaca berita pada Tempo Interaktif hari ini, 23 November 2006, mau tidak mau membuat kepala saya tergeleng pusing, tak percaya, dan bertambah bingung. Konon cerita, berdasarkan judul yang serupa, “Jakarta Akan Terapkan Komersialisasi Jalan.” Semula saya mengira cerita ini berkaitan dengan tol dalam kota yang ada sepanjang by pass, S. Parman, Gatot Subroto, atau TB. Simatupang dan tol lingkar lain yang sedang “disiapkan” pembangunannya, atau ruas jalan umum yang telah “diperuntukkan” bagi bus way. Ternyata bukan. cerita ini berkaitan dengan ruas jalan lain yang ada di Ibu Kota Jakarta.

“Dinas Perhubungan mendukung penerapan komersialisasi jalan atau road pricing pada kawasan tertentu di Jakarta. “Saat ini kami memang sedang mengarahkan ke sana,” ujar Nurachman, Kepala Dinas Perhubungan, kemarin. Menurut dia, Dinas Perhubungan sudah melakukan kajian mengenai penerapan komersialisasi jalan. “Kalau memungkinkan pada 2007 bisa diuji coba,” ujarnya.”

Demikianlah kutipan tulisan yang ada di situs berita online tersebut. Tersirat, dan ini menjadi “lucu,” agaknya kebijakan ini diambil semata akibat kegagalan Dinas Perhubungan dan Pemerintah DKI Jakarta gagal mengatasi persoalan kemacetan. Simak kutipan berikut dari tulisan yang sama:

“Awalnya, di kawasan tertib lalu lintas terdapat berbagai pilihan sistem yang bisa diterapkan, seperti three in one dan komersialisasi jalan. Pelaksanaan three in one kurang efektif. “Banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi petugas kami dan kepolisian,” katanya. Padahal, saat evaluasi awal, program three in one dapat mengurangi kendaraan pribadi hingga 30 persen.”

Entah ilham yang berasal dari mimpi mana yang dipakai sebagai pembenaran kebijakan ini. Namun yang jelas hanya mencerminkan kebingungan, ketidakpahaman, dan cara ‘instant” setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah. Mungkin ujung-unjungnya pun akan sama, seperti halnya kebijakan three in one, walaupun konon pada evaluasi awal yang telah mereka lakukan sepertinya akan berhasil dengan sukses.

Ada beberapa faktor yang patut diingat:

(1). Jalan raya seperti Jl. M.H. Thamrin, Jl. Sudirman, Jl. Gatot Subroto, Jl. Rasuna Said, dan sejenisnya, adalah jalan umum, yang dibangun guna memberikan layanan akses jalan kepada warga yang telah membayar pajak. Ia bukanlah jalan yang dibangun oleh swasta sehingga perlu untuk dibayar.

(2). Memaksakan pembayaran bagi mobil yang akan melalui jalan yang selama ini telah menetapkan kebijakan “three in one” sementara telah pula memberikan alternatif lain yaitu jalur bus way, sama dengan membuat warga tak memiliki pilihan lain. Lebih konyol lagi jika ini hanya semata untuk membuat warga terpaksa memilih naik bus way. Keuntungan yang dipaksakan.

(3). Terkesan hanya ingin mencari jalan pintas yang cepat bagi solusi persoalan lalu lintas di Jakarta.

(4). Masih ada alternatif kebijakan lain, yang terkadang tak harus berkaitan langsung dengan jalan raya, kendaraan, atau lalu lintas. Menyediakan perumahan kelas menengah di perkotaan misalnya, yang dengan pusat-pusat perkantoran. Sehingga para pekerja yang ingin ke kantor hanya perlu berjalan kaki dan tak harus menggunakan kendaraan. Mungkin dengan mengubah kebijakan pembangunan apartemen mewah di tengah kota, dengan mengharuskannya membangun pula apartemen menengah yang dapat dijangkau oleh kelas menengah di tengah kota (bukan rumah susun).

Mungkin ini bisa menjadi masukan sebelum benar-benar diterapkan tahun 2007 nanti.

3 responses to “Batavia Akan Tetapkan Pajak Jalan!!

  1. untuk meningkatkan PAD bisa sampai brutal gitu ya pak…ck…ck…ck…

  2. Ada dua Mas, bisa untuk meningkatkan PAD atau karena salah membuat kebijakan. Salah merencanakan kebijakan bisa juga membuat “brutal” Mas, misalnya di Jalan Rasuna Said, dibawah ada bus way diatas ada monoreel…… bukankah itu brutal namanya?😉

  3. Atau mungkin juga kebijakan detik detik terakhir sebelum sang penguasa jakarta turun tahta haha….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s