Sekali Lagi Tentang Beras

Membaca kolom analisa ekonomi yang dibuat Bung Faisal Basri pagi kemarin, 18 Desember 2006,  di harian Kompas mengenai “Manajemen Perberasan” semakin membuat saya tak memahami berbagai analisa para pakar ekonomi mengenai beras.

Memang impor beras bukan satu-satunya solusi terhadap persoalan beras di Indonesia. tetapi mengembalikan wewenang kontrol dan penyelesaian masalah perberasan kembali kepada negara juga bukan merupakan solusi yang terbaik menurut saya. Terlebih pula, persoalan distribusi dan pengadaan beras ini sarat dengan nuansa politik. Selama Orde Baru mekanisme distribusi beras serta beberapa sumber bahan pokok lainnya berada ditangan pemerintah dan dibawah wewenang yang dikontrol oleh kroni Soeharto, seperti Bulog misalnya. Isu beras menjadi “jaring pengaman” sosial dan politik rezim Soeharto. Seolah ingin mengatakan bahwa tak apa menerapkan politik yang represif asal urusan perut rakyat terpenuhi.

Kini mengembalikan tanggungjawab dan wewenang sepenuhnya ketangan pemerintah, menurut saya, sama saja dengan mengulang sejarah lama. Terlebih pula  bung Faisal dan beberapa pengamat ekonomi lainnya telah mengatakan bahwa pemerintah gagal dalam persoalan beras ini. Lantas kenapa dikembalikan menjadi wewenang negara kembali?

Bukankah sebaiknya pemerintah menjadi regulator pengontrol saja. Mengawasi dan melakukan perbaikan distribusi beras dan pupuk, serta mengembalikan mekanisme permintaan dan penawaran serta turun naiknya harga kepada mekanisme pasar. Meskipun seolah UUD 1945 mengisyaratkan bahwa persoalan kebutuhan pokok rakyat menjadi tanggungjawab negara, namun menurut saya bukan berarti menafsirkannya dengan harfiah dan menjadikan negara sebagai “pemain” dalam pasar.

3 responses to “Sekali Lagi Tentang Beras

  1. Hari ini, disini sudah 5500/liter:-/

    Beberapa tetangga mengaku sudah tidak mampu lagi membeli beras.

  2. Bung Thamrin. Memangnya kalau kita menerapkan kebijakan impor beras, siapa lagi yang mengimpor kalau bukan pemerintah juga?

    Apakah menurut Anda persoalan impor beras tidak bernuansa politis?

    Baca juga kompas: http://www.kompas.com/ver1/Ekonomi/0701/02/052239.htm

  3. Mas, yang kini ada seperti yang anda tanyakan, persoalan beras selalu menjadi persoalan politis atau dikaitkan dengan soal politik. Justru campur tangan pemerintah yang berlebihanlah yang membuat harga beras menjadi amburadul. Jika anda baca baik-baik artikel di link yang anda buat tersebut, jelas dikatakan bahwa Bulog lah yang mengatur kapan harga beras menjadi murah dan kapan menjadi mahal, jika kurang dipasaran akan dilepaslah stok beras yang ada di gudang Bulog yang telah dibeli sebelumnya dari petani. Anda bayangkan jika si kepala Bulog memiliki kepentingan politik, ia berkuasa penuh atas kebutuhan hidup orang banyak. Dan tak adil rasanya karena keuntungan dari kenaikan harga beras bukan dinikmati oleh petani tetapi oleh Bulog dan sejumlah pengusaha penyalur beras yang menjadi rekanannya.
    Inilah kenapa saya menganjurkan/menyarankan untuk melepas mekanisme tersebut kepada pasar. Biarlah siapa saja dapat menjadi penyalur beras, dari luar maupun petani lokal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s