Mencabut Mandat Siapa?

Hampir saya tidak bisa membedakan dan salah menuliskan antara dua kata “mandat” dan “madat.” Padahal kata yang pertama menunjukkan keterkaitan terhadap wewenang kekuasaan, sementara kata yang kedua jelas-jelas berkaitan dengan ketergantungan atau sesuatu benda yang memabukkan.

Konon punya kisah ini disebabkan saya membaca Harian Rakyat Merdeka edisi Selasa, 19 Desember 2006 yang lalu. Terpampangnya sebuah berita yang berjudul “Tri Sutrisno Cs Adukan SBY-JK Ke Ketua DPR.” Sejumlah “tokoh” lain pun, seperti Hariman Siregar, Frans Seda, Adnan Buyung Nasution, Fadli Zon, dll, ditulis ikut serta dalam pertemuan tersebut, yang menurut harian ini berencana “mencabut mandat” dari pemrintahan SBY-JK. Hariman, seperti yang dikutip Harian Rakyat Merdeka mengatakan bahwa memang tidak ada aturan mengenai pencabutan mandat, namun situasi yang menurutnya sudah sedemikian parah membuat mereka perlu melakukan diskusi dengan Ketua DPR Agung Laksono.

Pertanyaannya adalah kenapa memakai istilah “mencabut mandat” dan mengapa pertemuan dilakukan dengan DPR dan bukan dengan MPR?

Dahulu mungkin pernah kita mendengar istilah “mandataris MPR” karena pemimpin eskekutif negara ini, presiden, dipilih dan diberikan mandat kekuasaan oleh MPR yang melakukan sidang umum untuk memilih presiden. Sehingga saat reformasi terjadi, taklah heran jika “masukan” keras yang dibuat oleh Harmoko, yang pada saat itu menjadi ketua DPR/MPR, dianggap sebagai sebuah “penarikan mandat,” dan mengiring Soeharto untuk menyerahkan mandat tersebut untuk diteruskan oleh BJ Habibie dan bukan mengembalikannya kepada DPR/MPR yang memilihnya.

Unik memang, tetapi saya tidak ingin membahas hal tersebut.

Namun kini, dengan sebuah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, seharusnya mandat kekuasaan terletak ditangan mereka-mereka yang memilih SBY-JK. Dan mekanisme penarikan mandat akan terjadi pada lima tahun berikutnya, dimana rakyat yang tak percaya lagi terhadap SBY-JK akan “menarik” mandat mereka dengan tidak memberikan dukungan kembali jika mereka berniat untuk tampil sebagai konsestan pada pemilu 2009.

Kalaupun para tokoh ini “memilih” dan berarti “memberikan” mandat mereka kepada SBY-JK pada pemilu 2004, maka pencabutan kembali mandat tersebut seharusnya terjadi pada tahun 2009 nanti.

Serta, yang juga menganehkan dan membuat rancu pemahaman awam terhadap sistem perpolitikan di negara ini adalah, kok melaporkannya kepada Ketua DPR yah? Apa Ketua DPR akan langsung memiliki wewenang pencabutan mandat. Toh secara hierarki politik (bukan lembaga pemerintahan lho……) Agung Laksono berada dibawah Jusuf Kalla sebagai Ketua Partai Golkar. dan mau tak mau keputusan Agung Laksono pun (walaupun ia Ketua DPR) tak akan terlepas dari pertimbangan dan kebijakan partai serta fraksi Golkar di DPR.

Atau seperti banyak yang mengatakan, kadang-kadang kekuasan itu acap memabukkan seperti layaknya madat…….? 

2 responses to “Mencabut Mandat Siapa?

  1. namanya saja sedang madat mas, mohon dimaklumi kalo mabuk🙂

  2. madat ? hmmmm nice opinion…
    1000 orang sebagai wakil dari 200 juta lebih rakyat Indonesia? benar2 lagi madat berat…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s