Mengapa Kita Takut Terhadap Ekonomi Pasar?

Saya kembali mengingat-ingat rekaman video diskusi kampus yang diadakan oleh Freedom Institute pada bulan lalu, Desember 2006, di kampus Universitas Paramadina, Jakarta. Diskusi tersebut menampilkan debat antara Rizal Mallarangeng dari Freedom Institute dan Fajrul Rahman, mengenai liberalisme di Indonesia.

Dalam diskusi tersebut Fajrul Rahman mengatakan, setelah membaca buku “Membela Kebebasan” mengatakan bahwa semua nilai-nilai liberal yang terdapat dalam buku tersebut dapat ia terima kecuali dalam hal ekonomi, seperti globalisasi dan ekonomi pasar serta privatisasi yang dijelaskan oleh Ari Perdana (CSIS) maupun Chatib Basri (LPEM-FEUI). Ia dapat menerima nilai-nilai liberal yang terkandung dalam persoalan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berorganisasi, hak individu, hubungan negara dengan masyarakat, dominasi negara yang harus dikurangi, demokrasi, pemilihan umum, desentralisasi, otonomi daerah, dan sebagainya, kecuali dalam hal ekonomi pasar, globalisasi, perdagangan, dan kompetisi.

Namun posisi ini bukanlah hak esklusif yang dimiliki Fajrul Rahman semata. Jika kita amati, bahkan dari sisi ideologi yang jelas berseberangan, dalam hal perjuangan demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan, maupun tata pemerintahan yang baik, kebebasan pers, dan berkurangnya intervensi negara/pemerintah terhadap masyarakat, posisi yang dimiliki oleh paham liberal bahkan menjadi jargon yang disuarakan oleh kelompok kiri maupun sosial demokrat atau yang mengecam neo-liberal.

Jelas berbeda tatkala berbicara mengenai ekonomi pasar, globalisasi, persaingan, perdagangan bebas, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi.

Saya mencurigai posisi atau sikap tersebut semata muncul karena kondisi proteksionis yang selama ini dijalankan oleh negara, namun ikut pula dinikmati oleh mereka yang mengaku kiri, anti negara, anti perdagangan bebas, anti neo-liberal. Mereka justru ikut menikmati dan selalu berupaya mempertahankan proteksi dan subsidi negara, dan membuat harga menjadi murah, terhadap beberapa komoditi seperti bahan bakar minyak (BBM) misalnya. Sebagai konsumen tentunya kita selalu mengharapkan harga komoditi yang kita butuhkan dengan harga murah. Tetapi tentunya bukan dengan subsidi dan proteksi yang diberikan oleh negara, namun melainkan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat.

Para tokoh yang konon anti terhadap ekonomi pasar ini jangan-jangan justru merasa nikmat dan terlena didalam sistem ekonomi, yang justru didominasi oleh negara, yang justru acapkali mereka kritik.

Posisi ini merefleksikan sikap yang anti kompetisi atau persaingan. Menerima nilai-nilai kesetaraan individu, hak asasi manusia, hak berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, dan lain-lainnya tak harus menerima nilai persaingan atau kompetisi. Karena ia menjadi hak dasar setiap individu dan warganegara. Namun menerima ekonomi pasar tampaknya menjadi lain. Mau tidak mau mereka juga harus menerima nilai-nilai persaingan yang menjadi soko guru ekonomi pasar. Proteksi yang selama ini dinikmati sama sekali tidak membutuhkan persaingan.

Yang lebih mencengangkan adalah kritik yang dilontarkan terhadap ekonomi pasar maupun liberalisasi ekonomi tanpa memberikan sebuah alternatif yang non liberal solution. Menjadikan republik Rakyat China, Rusia, maupun Vietnam sebagai contoh tak lagi dapat dilakukan, karena toh mereka telah membuka selebar mungkin negara mereka terhadap sistem ekonomi pasar. China dan Vietnam bahkan telah menjadi anggota World Trade Organization (WTO).

Mungkin muncul seorang hero baru dari Amerika Latin, Hugo Chavez. Namun apakah ia tak lebih dari seorang populis semata dan tetap membuka negeri bagi ekonomi pasar, investasi Amerika Serikat, dan liberalisasi?

Saya teringat dengan ucapan Chatib Basri yang mengatakan bahwa di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang acap dicap sebagai sarang Mafia Berkeley sekalipun toh masih jarang dijumpai ekonom atau pengajar yang pro terhadap ekonomi pasar. Cenderung mereka mengambil langkah populer mengkritik berbagai kebijakan pemerintah dan memberikan cap neo-liberal, tanpa sebuah alternatif yang jelas. Atau paling-paling muncul dengan retorika populer “ekonomi kerakyatan” yang ujung-ujungnya adalah proteksi dan intervensi negara, institusi yang sebenarnya mereka kritik.

12 responses to “Mengapa Kita Takut Terhadap Ekonomi Pasar?

  1. Jujur, saya amat tidak pandai mengenai masalah perekonomian. Namun ada beberapa hal yang janggal (menurut saya) dalam upaya membuka pasar seluas-luasnya.

    Pertama, yaitu daya saing. Sekuat apakah pasar tradisional akan bertanding dengan pasar non-tradisional? Ok, sekarang ada argumen, ‘Bukankah sekarang sudah banyak mal-mal serta hypermarket-hypermarket dimana-mana… namun pasar tradisional tetap ada?” Namun hal itu sampai kapan? di beberapa negara di Eropa Barat, pasar tradisional bahkan tetap dilindungi oleh undang-undang parlemen.

    Kedua, saya amat tidak mengerti jargon ‘Ekonomi Kerakyatan Pancasila’, yang saya tahu, kalau beras Indonesia mahal, maka Pemerintah RI kalang kabut cari beras thailand (*bahkan sampai dituker dengan pesawat*). Apakah hal ini termasuk intervensi pemerintah?
    Kalau memang daya saing harus dibuka selebar-lebarnya… Bagaimana cara Petani Indonesia saingan dengan petani Thailand untuk kuantitas harga dan kualitas beras? Atau yang lebih lugas lagi… Bagaimana caranya perut Indonesia, saingan dengan perut bangsa lain?

    Hehe. Maaf mas, kalau pertanyaan saya bodoh. Maklum, saya orang awam. Hehehe

  2. Mas Arief, saya juga awam mas, cuma sok-sok-an saja.

    * Di Eropa memang keberadaan pasar tradisional tetap dijamin oleh undang-undang, namun dengan regulasi yang jelas. Misalnya jarak antara pasar tradisonal dengan yang besar-besar atau jam buka pasar tersebut. Misalnya pada hari minggu yang boleh buka hanya pasar tradisonal, yang besar tutup, dsb-dsb.

    **Saya juga nggak ngerti mas, kok pesawat yang terbangnya letoy bisa dituker beras….😉 Ini mah bisa-bisanya pemerintah. Biar dibilang pesawatnya laku (seharga beras).

    ***Itulah kuncinya, mau tidak petani kita bersaing meningkatkan produksi dan mutu berasnya. Pemerintah bisa saja melakukan intervensi, dengan mengeluarkan regulasi mengenai pupuk atau mendorong balai penelitian menghasilkan jenis padi unggul yang cocok dengan Indonesia. Bukan pada mekanisme distribusi dan penjualan produknya.

    Maaf mas, kepanjangan….🙂

  3. Kang Thamrin, betul bahwa pengritik pasar bebas tidak (belum) memberikan solusinya apa kecuali kritik. Tetapi bahwa dibelakang teori pasar bebas itu ada korporasi2 mega raksasa yang mengambil keuntungan hampir tak terbatas itu terang benderang. Persaingan bebas tentu mengandaikan kesetaraan kemampuan. Dalam perundingan-perundingan WTO kelihatan sekali bahwa negara-negara makmur juga bersikap tidak adil. Misalnya soal proteksi luar biasa yang mereka lakukan terhadap produk pertanian mereka. Padahal itu salah satu kekuatan komoditi dunia ketiga. Mungkinkah model pasar sosialis-kapitalis jerman menjadi solusi? Atau mikro financenya Muhammad Yunus?

  4. ** Kang Adhi, apa yang dikenal dengan istilah Social Market Economy (Soziale Marktwirtschaft), seperti yang diterapkan oleh Jerman sebelum disalah artikan oleh kelompok sosial demokrat berasal dari konsep liberal yang dikemukakan oleh kelompok Freiburg, dengan tokoh terkenalnya Ludwig Erhard, Menteri Perekonomian Jerman pertama setelah Perang Dunia Kedua. Anda bisa baca artikel mengenai ini yang saya buat pada http://www.kedai-kebebasan.org (http://www.kedai-kebebasan.org/opini/article.php?id=104)

    Apa yang dikerjakan oleh M. Yunus adalah tak lepas dari paradigma yang ditawarkan oleh liberalisme bagi penghapusan kemiskinan, yaitu akses kaum miskin terhadap modal (capital). Hal yang sama juga ditawarkan Hernando de Soto melalui hak kepemilikan. M. Yunus adalah salah satu anggota Dewan Penasehat Atlas Foundation, sebuah lembaga think tank liberal di Amerika Serikat.

    Saya tidak mengabaikan banyak kecurangan yang dilakukan oleh negara-negara besar anggota WTO, bahkan oleh EU sekalipun. Lembaga-lembaga ini oleh kelompok liberal pun dikritik, telah menjadi sebuah institusi baru yang proteksionis dan menyalahi prinsip ekonomi pasar yang terbuka, seperti yang dicita-citakan saat membentuk EU.

  5. ikut baca sahaja, saya tak faham..🙂

  6. sekedar ikut-ikutan…

    salam kenal,
    Yang sedikit saya pahami, globalisasi yang merupakan saudara kandung liberalisasi (entah siap duluan yang lahir..), merupakan ‘jargon’ yang sengaja diciptakan oleh negara-negara mapan untuk melanggengkan status quo mereka sebagai negara adidaya+adikuasa, terutama dibidang ekonomi perdagangan.
    Memang. Globalisasi tak melulu salah. kita bisa akses blog ini juga dampak karena globalisasi. Namun, nggak lucu juga kalo’ dalih globalisasi yang kemudian menganak pinak menjadi liberalisasi segala bidang termasuk ekonomi, ditelan mentah-mentah tanpa melakukan kontekstualisasi pada kondisi lokal indonesia. Freetrade menjadi fair ketika tidak ada praktek pendominasian atas negara lain, pengerukan atas sumber daya negara lain. Kadang saya bingung, jangan-jangan cuman euforia saja aja indonesia ikut gabung dalam kancah perdagangan bebas, tanpa melihat potensi lokal yang dimilikinya. Bukan bermaksud inferior, karena toh sebenarnya Indonesia adalah negara besar yang selalu merasa kecil dibawah ketiak para penguasa pasar. Dan lagi, kenapa sih kita selalu mengagung-agungkan ‘logika persaingan’ yang intepretasinya adalah ‘yang kuat yang menang’, kenapa tidak memakai ‘logika saling melengkapi’ ataupun logika kombinasi saja, yang saya rasa sama-sama akan merangsang pada produktifitas yang lebih baik?
    Yang jelas, saya hanya sedih saja melihat tetangga depan rumah saya yang sehari-hari menjual sayur di pasar tradisional belakangan tampak menurun penghasilannya, karena orang-orang lebih memilih berbelanja di Carrefour, yang murah ada ac-nya dan tidak. becek. Dan pemerintah diam saja.inilah persaingan bebas..

    Mungkin saya salah, jadi mohon koreksinya.maaf…malah jadi curhat panjang lebar:)

    sita-jogja

  7. kita bisa saja menerinama perdagangan bebas, karena jika kita tidak mengikuti maka sampai kapanpun negara kita tetap saja akan seperti ini. perdagangan bebas adalah sebuah sistem yang mau atau tidak jika sebuah negara akan maju harus mengikutinya. karena ini behubungan dengan negara2 dunia maka permaslahanya bagi kita(indonesia) apakah kita sudah siap dengan semua konsekuensi yang akan di dapatkan. tidak semua perdagangan bebas itu ada sesuatu yang baik tetapi banyak pula yang berbebenturan dengan budaya timur yang kita miliki.

  8. mohon maaf mas, numpang belajar nih. mungkin bukan liberalisasi ataupun globalisasi relasi ekonomi yang menjadi masalah, tapi realitas penguasaan ekonomi dunia oleh tripartid, bank dunia, wto dan perusahaan transnasional. jika betul relasi ekonomi global ini ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dunia dengan porsi distribusi yang tidak berat pada pertimbangan kepemilikan, maka arus besar globalisasi tidak akan mendapat perlawanan justru dari masyarakat anti globalisasi eropa. selain itu hingga kini tidak ada bantahan bahwa wacana globalisasi merupakan upaya menutupi fakta gagalnya konsep pembangunan dalam mengantar masyarakat dunia ketiga keluar dari kemiskinan. malah konsep pembangunan yang digagas pasca perang dunia ke II justru hanya meninggalkan jejak kemiskinan yang meluas pada rusaknya sumber daya alam. globalisasi kemudian adalah cover baru dari perampokan kekayaan alam dunia ketiga.

  9. saya tidak setuju akan adanya pasar bebas karena memberatkan warga negara indonesia

  10. mas saya neeh jujur awam banget sama yang namanya teori2 kayak apalah namanya itu. Tapi satu hal yang saya tahu sejak jamannya Megawati menjadi presiden manajemen pasar untuk minyak bumi kita dibuka, hal itu terlihat dalam UU no 22 thn 2001 namun telah dicabut kembali oleh MK. Untuk ekonomi pasar saya sendiri masih ragu apakah kita siap untuk itu. karena yang jadi pertanyaan saya adalah ketika jaman Orba ekonomi kita terpusat (sory klo salah), namun ketika gerbang reformasi terbuka maka ada banyak orang dengan kepintarannya masing-masing menggunakan teori ini untuk mengeruk kekayaan dirinya sendiri. Yang menjadi perhatian saya adalah masyarakat kita pada saat ini. apakah kita bisa mengendalikan para spekulan yang ada di negeri ini hal ini yang seharusnya kita pertanyakan untuk ini semua karena semua kaum pemodal (capitalis) tidak akan mau berpaling dari apa yang dinamakan “keuntungan”.
    Satu contoh adalah Jepang, negara ini mempunyai sistem manajemen campuran, dimana ada manajemen terpusat dan manajemen pasar. ada suatu pembagian yang jelas antara mana yang dapat diberikan kepada pasar dan mana yang dikontrol oleh pemerintah. tidak semua diberikan kepada kaum kapitalis melalui manajemen pasar.
    Akh !! sori klo komentarnya acak kadut tapi apapun namanya sebenarnya semua perubahan harus dapat dirasakan oleh rakyat atau grass root. Klo memang bagus dan dapat dirasakan oleh rakyat tidak mungkin kita berkomentar atau mengkritik pemerintah.
    Tapi kalau pemerintah salah juga jangan tidak mau mendengarkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
    Sekali lagi sori klo komentarnya ngaco trus terkesan amburadul.

  11. Tabea Thamrin,

    tabea adalah kata santun yang biasa ditutur orang Minahasa, untuk membuka pembicaraan. Terima kasih untuk link-nya ke situs Kedai Kebebasan. Saya telah membaca tulisan tersebut.

    Ada beberapa hal yang kurang akurat. Pertama, Andreas Mueller-Armack, seperti tertera di tulisan itu, adalah anak Mueller-Armack. Peletak teori Soziale Marktwirtschaft (dengan “s” besar), yang saya singkat Epasos di Harian Kompas, adalah Alfred Mueller-Armack alias sang bapak.

    Itu pertama. Kedua, menempatkan Ludwig Erhard, kanselir Jerman tahun 1963-1966, hasil koalisi partai CDU dan beberapa kelompok kecil partai konservatif dan liberal, sebagai “pusat” teori Epasos, seperti terkesan dalam tulisan Thamrin, menurut saya mengandung masalah.

    CDU, Partai Uni Kristen Demokrat Jerman, sedikit-banyak dipengaruhi “sosialisme Kristen”. Ini dapat dilihat dalam apa yang disebut Ahlener Program, milik CDU. Pengaruh tersebut, mestilah ditempatkan dalam konteks politik Jerman secara menyeluruh, dalam mana tradisi dan gagasan sosialistis berkembang luas dan melembaga dalam masyarakat Jerman. Ada yang berspekulasi, ini salah satu alasan mengapa Epasos menggunakan kata “sosial”.

    Dalam politik Jerman, Partai CDU berada di sebelah kanan SPD (partai sosial demokrat Jerman). CDU berada lebih kanan lagi dari PDS (partai sosialis Jerman). Tetapi, CDU berada di sebelah kiri FDP (partai liberal Jerman). Partai yang disebut terakhir, sering disebut “kanan jauh”, bukan karena konservatisme politik tapi karena menganjurkan keutamaan fundementalisme pasar, atau apa yang sering disebut secara serampang sebagai “neo-liberalisme”.

    Yayasan milik FDP adalah tempat di mana Thamrin bekerja sekarang. Friedrich Naumann Stiftung nama yayasan itu. Yayasan yang juga mendukung kegiatan Freedom Institute, Jakarta, lembaga lain yang menganjurkan keutamaan mekanisme pasar dalam bidang ekonomi dan politik.

    Saya menyinggung komposisi parpol Jerman di atas dengan maksud menunjukkan, mudah-mudahan, bagaimana ide Epasos berevolusi, termasuk interpretasinya. Alfred Mueller-Armack sendiri adalah anggota CDU. Ia menjadi bekerja dengan Ludwig Erhard, ketika Erhard menjadi menteri ekonomi dan kemudian kanselir Jerman hasil koalisi. Dalam koalisi itu, partai kecil yang tergabung adalah FDP.

    Thamrin yang baik,

    barangkali adalah hal yang baik, dalam hemat saya, apabila Epasos dipahami menurut gagasan Alfred Mueller-Armack sendiri. Dus, tidak dipahami sebagai gagasan sintesa antara dia dengan Ludwig Erhard, misalnya yang tertulis dalam Manifest 72, karya mereka berdua. Gagasan dia merupakan gabungan ide-ide Walter Eucken dan Friedrich von Hayek tentang pentingnya kompetisi, serta pengaruh gagasan “sosialisme kristen” (christliche Soziallehre), seperti saya singgung diatas, semisal kemaslahatan bersama dan perlunya solidaritas dalam bermasyarakat. Gagasan Soziallehre adalah hal yang lumrah ditemukan dalam semua denominasi Kristen di Jerman. Financial Times edisi Jerman, 23/02/2007, menyebut konsep Epasos itu lahir dari Klosterzelle, dari bilik biara.

    Epasos tampaknya bukan milik kaum kiri, bukan pula milik kaum liberal seperti FDP. Menarik memang, bahwa dalam praktek, kedua kelompok ini berebut menggunakan nama Epasos. Partai liberal FDP kini bersiasat dengan meluncurkan Neue Soziale Marktwirtschaft, edisi anyar Epasos. Sementara, SPD, kaum sosial demokrat itu, setelah ditekan anggota serikat buruh, kembali bicara tentang sosialisme demokratis. Di kolong langit, gagasan memang berevolusi.

    Sekarang soal memenangkan kesadaran orang banyak. Meyakinkan keunggulan liberalisme di depan kaum miskin, memang bukan hal gampang. Tanpa upah minimum dan kebebasan pemilik pabrik untuk memecat buruh, bayar biaya sekolah dan layanan rumah sakit sendiri tanpa bantuan negara, misalnya, adalah gagasan yang sulit diterima kaum papa. Kaum liberal tulen, termasuk FDP, sepertinya harus taktis dalam diksi. Dalam pilihan kata atau slogan. Di sini, tak bisa tidak, mereka harus ikut-ikutan tampil “populis”. Termasuk menggunakan kata “sosial” dalam usulan kebijakannya.

    Kepada teman-teman FDP saya, boleh juga kepada Thamrin, saya sering mengajukan pertanyaan sepele berikut.

    Bila keutamaan liberalisme seperti yang diyakini FDP atau Friedrich Neumann Stiftung membawa kemaslahatan bersama, mengapa di Jerman, FDP hanya dipilih sekitar 10 persen pemilih, sepanjang sejarah partai mereka?

    Kok, faedah “liberalisasi”, “privatisasi”, atau manfaat “pemenuhan kepentingan diri sendiri ( self interest)”, tidak bisa mereka lihat sih?

    Bodohkah para pemilih?

    Tidak rasionalkah mereka, seperti dianggap para “ekonom”?

    Pertanyaan-pertanyaan ini adalah politis. Cuma amatiran membaca politik, saya tidak akan berusaha menjawab ini dari perspektif itu. Saya membaca behavioral economics dan ekonomi eksperimental. Menghindari ketimpangan, adalah sentimen moral ekonomi yang secara robust telah teruji dalam bidang ilmu yang saya sebut itu. Sudah tentu, ada beberapa catatan dan syarat kelembagaan terkait robustness tersebut. Meski demikian, tetap terdapat satu kecenderungan umum. Yakni, dalam banyak masyarakat, egalitarianisme mendapat tempat yang penting. Dan tidak bisa diabaikan.

    Boleh jadi, inilah salah satu sebabnya, mengapa fundamentalisme pasar yang memberikan penekanan pada self-regarding, pada Aku, dan bukan other-regarding, atau pada Yang Lain Selain Aku, kurang punya cukup resonansi dalam masyarakat, sebagaimana ditunjukkan kecilnya perolehan suara FDP itu.

    Selanjutnya tentang pasar. Menyoal pasar membuat kita masuk pada diskusi yang kompleks. Demikian pula ketika kita menyoal peran negara. Terdapat konteks dan syarat-syarat kelembagaan spesifik yang mesti ditelisik lanjut dalam dua bentuk mekanisme pembagian sumberdaya tersebut. Termasuk usulan di antara dua mekanisme itu.

    Di satu hal, pasar dapat berperan menyejahterahkan. Membawa manfaat. Seperti menghindari pemusatan kekuasaan dan pemburuan rente. Atau menyediakan harga dengan surplus konsumen/produsen yang lebih besar, dibanding tanpa pasar. Dengan pasar, kita berkesempatan mendapatkan harga barang atau jasaya yang (relatif) lebih murah dengan kualitas yang sepadan, atau lebih baik.

    Di lain hal, pasar bisa pula menghancurkan. Misalnya, solusi cabut subsidi pendidikan dan kesehatan dalam rangka disiplin fiskal untuk stabilisasi ekonomi makro seturut mekanisme pasar (seperti di anjurkan IMF). Menghancurkan, terutama untuk negara dengan warga yang demikian bergantung pada jasa sektor publik dan tak dilengkapi jejaring pengaman sosial, seperti negeri kita. Tentu, mencabut subsidi BLBI bagi para sub-klien IMF, terkait contoh ini, adalah hal baik berkait perlunya pendekatan pasar. Bukan begitu?

    Salah satu bidang dimana pendekatan pasar berdampak paling menghancurkan adalah lingkungan hidup, misalnya tentang eksternalitas. Contoh lainnya adalah aspek entropi yang lekat dengan konsumsi penghancur ekologi, dan tidak bisa ditangani mekanisme pasar.

    Salam,
    S. Mumbunan
    http://nomordelapan.blogspot.com

  12. Justinus Prastowo

    Bung Thamrin,
    Saya rasa tidak semua pengritik neoliberalisme tidak memberi alternatif, mungkin itu yang kita dengar dan baca saja. Hemat saya banyak kritik dari internal kapitalisme dan globalisasi kapitalistik juga, misalnya Stiglitz dlm dua bukunya Globalization and Its Discontents serta Making Globalization Work. Atau Paul Collier yg baru saja menulis Bottom Million (2007), Han Joo-Chang (Bad Samaritans,2007), Amy Chua (Harvard, 2003). Martin Wolf, editor Financial Times, pembela gigih kapitalisme sendiri mengakui jujur bahwa kapitalisme perlu dikritik. Dari sisi pemikir kiri saya menemukan banyak pemikir yang kritis tapi memberi alternatif. Misalnya David Harvey (dlm buku Space of Hope, Brief History of Neoliberalism, terakhir Space of Global Capitalism) atau Andrew Glyn (buku terakhir Capitalism Unleashed,2006). Bahkan Friedrich List (1841) sudah mengritik kebijakan liberalisasi, juga Karl Polanyi (1944). Sekedar informasi untuk rekan2 saja. Substansi bisa didiskusikan lain waktu.
    salam,

    Pras

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s