Pajak dan Warganegara

Bulan Maret lalu mungkin menjadi bulan yang tidak menyenangkan bagi sebagian besar diantara kita. Sunset policy, pengampunan bagi wajib pajak yang baru mendaftar berakhir, sudah harus berakhir dan daftar kekayaan pun harus disetor kepada pemerintah, lewat dinas Pajak pada 31 Maret 2009 lalu.

Pada akhir 2007, jumlah wajib pajak terdaftar baru 5,3 juta orang. Namun, hanya dalam tempo 14 bulan, yakni pada pertengahan Februari 2009, jumlah wajib pajak terdaftar melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 12,1 juta orang. Pendapatan negara pun meningkat. Pada 2007, penerimaan negara dari sektor pajak baru mencapai Rp491 triliun. Setahun kemudian, penerimaan negara dari pajak naik signifikan sebesar 32% menjadi Rp658,7 triliun. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto juga naik, dari 12,4% pada 2007 menjadi 14,1% pada 2008.

Tak heran jika pada editorial suratkabar Media Indonesia, 2 April 2009, fenomena ini disambut sebagai sebuah keberhasilan dan sukses yang menggembirakan dari kinerja birokrasi pemerintah. Antrian masyarakat yang mendaftar dan menyetorkan pembayaran pajak mereka dianggap sebagai bukti “kesadaran” warganegara atas kewajibannya.

Namun boleh jadi “kesadaran” tersebut adalah sebuah keterpaksaan. Kita yang bekerja kok pemerintah yang mengenyam hasilnya? Mungkin itu yang ada dibenak sebagian besar dari kita. Belum lagi kecurigaan kita akan nasib uang tersebut, yang mungkin saja dikorupsi oleh aparat birokrasi. Baru-baru ini saja Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi proyek Pengembangan Basis Data Pajak X (SISMIOP) pada Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Kuangan, ke KPK. Proyek tersebut bernilai Rp 3,1 miliar. Tak rela rasanya.

Namun itulah resiko bernegara. Salah satu kewajiban kita sebagai warganegara adalah membayar pajak. Akan tetapi seharusnya ada sesuatu yang kembali ke warganegara, yang diberikan oleh negara. Bisa berupa pelayanan publik, sarana publik, perbaikan infrastruktur, dsb. Namun kok banyak yang hanya dipakai untuk meningkatkan “popularitas” negara/pemerintah saja. Salah satunya dengan program bagi-bagi kesejahteraan, kepada kelompok masyarakat, yang justru belum tentu membayar pajak. Ini yang mungkin dinamakan sebagai “responsibility.”

Namun ada yang salah sepertinya dengan perpajakan tersebut. Sistem yang kini diterapkan seperti membuat orang semakin takut untuk berproduksi dengan maksimal atau berkreasi, berinovasi memacu pertumbuhan. Pajak yang akan dibayar akan semakin tinggi. Bagi kelompok “pro rakyat” (jika tidak dikatakan kelompok sosial demokrat atau sosialis), pasti akan mengatakan, itulah bagian yang harus dilakukan sebagai contoh dari distribusi kesejahteraan.

Mungkin nampak seperti itu. Padahal dalam waktu yang berkepanjangan, ekonomi tak tumbuh dengan cepat, dan ujung-ujungnya adalah tak terbukanya lapangan kerja, karena tak ada usaha yang berkembang.

Menurut John Stuart Mill perekonimian masyarakat terutama meningkat ketika orang-orang menabung, menanam modal, dan bekerja. Pajak yang tinggi terhadap pekerjaan, tabungan, dan modal akan menghukum “orang-orang yang bekerja lebih keras dan menabung lebih banyak dari tetangganya” (John Stuart Mill dalam Principles of Political Economy). Yang berarti, apakah langkah pemungutan pajak seperti yang diterapkan sekarang sudah menjadi sesuatu yang memberi manfaat. Jangan-jangan seperti yang ditulis oleh Johan Norberg dalam bukunya, Membela Kapitalisme Global, yang diterbitkan oleh Friedrich Naumann Stiftung dan Freedom Institute, hlm 76, bahwa denda adalah pajak ketika anda melakukan sesuatu yang salah, dan pajak adalah denda ketika anda melakukan sesuatu yang benar. Menurutnya, kita bisa saja mengatakan pajak alkohol diberlakukan untuk mengurangi orang menggunakan alkohol, atau pajak tembakau dan rokok agar membuat orang berhenti merokok. Namun apakah pajak usaha, pajak pekerjaan, atau pajak tabungan juga berarti sebagai upaya untuk mengurangi kita menabung, bekerja atau berusaha?

Akan semakin banyak orang yang malas untuk bekerja keras dan berinovasi, perusahaan akan mengurangi produsktifitas, karena tahu bahwa sebagian besar penghasilan mereka akan lari kepada pemerintah. Orang akan lebih banyak tinggal di rumah, bekerja serabutan, untuk menghindari pajak (karena tidak bekerja tetap). Di banyak negata yang menerapkan sistem welfare state kebiasaan ini berlaku umum. Banyak yang lebih memilih menganggur, menandahkan tangan meminta jatah mingguan dari pemerintah/negara bagian (karena tidak bekerja maka mendapat perlindungan negara), tak membayar pajak (sudah tentu), dan aktif berdemonstrasi menolak globalisasi, pasar bebas, dan perdagangan bebas, yang sesunggunnya menjadi sumber darimana mereka mendapatkan santunan tersebut.

Jumlah presentasi pajak penghasilan yang dikenakan oleh pemerintah cukup bervariasi. Total penghasilan bersih selama satu tahun sampi dengan Rp. 50.000.000,- dikenakan pajak sebesar 5%, Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- dikenai pajak 15%. Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- dikenai pajak 25% dan diatas diatas Rp. 500.000.000,- dikenakan pajak 30%.
(Sumber: http://www.pajak.go.id/)

Dengan kata lain semakin besar penghasilan, semakin besar pula setoran yang harus diberikan kepada pemerintah. Padahal penghasilan yang besar dapat berarti dihasilkan dari produktifitas, kreatifitas, dan inovasi seorang warganegara. Apakah dengan itu pilihannya adalah mengurangi kreatifitas dan produktifitas.

Memberikan setoran pajak tersebut, dipinjamkan kepada individu lain, seperti usaha kecil atau mikro, mungkin akan lebih bermanfaat dan dapat membuka lapangan kerja baru.

Namun kita toh tak mau dianggap sebagai warganegara yang tak tau kewajibannya. Mungkin solusi yang acap kali telah dilontarkan adalah memberlakukan pajak yang flat. Negara tetap mendapatkan setoran untuk membiayai kegiatan rutinnya, dan warga tetap punya uang yang dapat ditabung atau diinvestasikan di bidang usaha lain, atau paling tidak dibelanjakan, yang berarti pula mendorong tingkat konsumsi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s