Monthly Archives: Januari 2011

Dan KPK Akhirnya Diusir Komisi III DPR RI

Hari ini, 31 Januari 2011, adalah rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan KPK yang telah dijadwalkan sejak lama. Namun menjadi lain karena imbas penangkapan 19 tersangka kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Gultom.

Entah karena solidaritas atau bukan, banyak diantara tersangka tersebut yang dahulunya anggota Komisi III, rapat kerja tersebut diwarnai “penghakiman” pimpinan KPK oleh agggota DPR RI.

Suasana tersebut sudah diperkirakan sejak awal. penangkapan 19 tersangka korupsi tersebut dianggap tebang pilih…(mungkin yang dimau adalah dibabat semua…hehehe.) Nuansa “balas dendam” sudah tercium sebelum rapat dimulai.

Munculnya Bibit & Chandra Hamzah yang kasusnya baru asja dideponering membuat anggota DPR semakin kalap. Mereka mengusir Bibit & Chandra keluar dari ruang rapat.

Saya tidak tahu apakah sikap tersebut memang layak ditunjukan oleh para anggota DPR RI, yang notabene tidal lebih tinggi statusnya dari para pimpinan KPK tersebut, meski mereka memang harus disetujui oleh DPR. Sikap yang konyol saya kira.

Satu hal yang para anggota DPR lupa adalah membiarkan proses hukum untuk berjalan terlebih dahulu. Kebiasaan intervensi seperti ini sering dilakukan DPR. Suatu hal yang memalukan.

Hal lain yang mereka lupa adalah, gaji yang mereka terima setiap bulan adalah buah dari jerih payah keringat rakyat yang dibayar melalui pajak. Seharusnya kepentingan rakyat didahulukan daripada sikap “setia kawan.”

Efek Rev(P)olusi Tunisia

Jumat 14 Januari 2011 menjadi hari bersejarah bagi Rakyat Tunisia. Rejim Presiden Zine Al-Abidine Ben Ali yang memerintah dengan otoriter selama 23 tahun berhasil digulingkan dan harus lari menyingkirkan diri ke luar negeri. Sebuah perubahan yang berawal dari kisah heroik yang dilakukan seorang penjual buah bernama Mohamad Bouazizi

Alumni sebuah perguruan tinggi di Tunisia ini terpaksa menjadi penjaja keliling menjual sayur, buah, atau mainan anak-anak diatas sebuah gerobak. Tak tersedia lapangan kerja yang cukup untuk menampungnya sebagai lulusan perguruan tinggi.

Suatu hari gerobak dorong Bouazizi dirampas oleh aparat dan ia dipermalukan. Perlawanan yang dilakukan olenya adalah dengan nekad mmbakar diri di depan Kantor Pemda kota kelahirannya Sidi Bousaid, di tepi Laut Mediternean, pada 17 Desember 2010 seusai sholat Jum’at

Peristiwa ini dan pesan terakhir yang ditinggalkannya di Facebook memicu demonstrasi besar-besar, yang berujung pada tergulingnya Ben Ali.

Semangat perubahan ini ternyata menjalar ke Mesir, menuntut turunnya Presiden Hosni
Mubarak yang telah memerintah Mesir sejak 1981 dan kini sudah berusia 82 tahun. Gerakan ini sebenarnya banyak dipicu terkait dengan pemilihan umum di Mesir.

Namun yang menarik adalah demonstrasi dan perlawanan rakyat Mesir di respon dengan melakukan pemblokiran akses ke Facebook dan Twitter, karena jejaring sosial ini dianggap menjadi tempat dan sarana para aktivist menggalang kekuatan.
Dengan lima juta penggunanya, Mesir adalah pengguna jejaring sosial terbesar di antara negara-negara Arab.Jejaring sosial adalah alat utama para pengunjuk rasa dalam berkomunikasi dan mengumpulkan massa. Salah satu grup di Facebook yang mendapatkan banyak pengikut adalah “Kami semua Khaled Said”, merujuk nama seorang pengunjuk rasa yang tewas dipukuli polisi keamanan.Grup ini telah mendapatkan 90.000 pengikut yang menyatakan protesnya terhadap pemerintah.

Gejolak pun menjalar ke Yaman. Sekitar 200 wartawan berpawai di Sanaa, Minggu untuk menuntut pembebasan aktivis kebebasan pers Tawakel Karman dan tahanan lain. Alasan penangkapannya tidak jelas. Polisi Yaman menangkap Karman di sebuah jalan utama ketika wanita itu pulang bersama suaminya pada Sabtu malam.

Yang menarik selain menjadi wartawan, Karman, adalah anggota komite pusat partai oposisi Islamis Al-Islah, yang turut berdemonstrasi di Sanaa untuk mendukung pemberontakan rakyat di Tunisia yang akhirnya menjatuhkan Presiden Zine El Abidine Ben Ali.

Ide perubahan dan fenomena keampuhan Facebook, Twitter atau jejaring social media lain berkontribusi terhadap perubahan pun merember ke Indonesia. Twitter beredar mendiskusikan soal Tunisia, Yaman, atau Mesir. Begitu pula di Facebook. Sebuah rencana aksi direncanakan digelar paska Jum’at, 28 Januari 2011. Mungkin meniru apa yang terjadi di Tunisia.

Pertanyaannya adalah, apakah sama basis kondisi sosial, ekonomi dan politik yang mendorong gerakan di Tunisia, Yaman, dan Mesir. Tak diminta untuk mundurpun SBY – Boediono akan mengakhiri masa pemerintahan mereka pada 2014 nanti. Ia tak bias dipilih kembali. Mekanisme pemilihan pemimpin baru yang demokratis, melalui pemilu sedang dipersiapkan.

Apakah sama Indonesia dengan Tunisia, Mesir, dan Yaman?

Migrant Workers and the Wealth of Nations

Major cases that had occurred related to Indonesian migrant workers abroad. In fact, a lot has happened to migrants that are sent through Indonesian migrant workers agencies, which are state-appointed official institutions to channel migrant workers to foreign countries. This fact was mentioned by Wahyu Susilo, a migrant workers activist from Migrant Care, in a public discussion on Migrant Workers and the Wealth of Nations, which was held by the Freedom Institute in cooperation with Friedrich Naumann Foundation, on January 13th, 2011.

Furthermore Wahyu Susilo said there were about 18 state institutions involved in the affairs of Indonesian workers overseas, or migrant workers. Recruitment agencies are one of them. He said that the biggest mistake is giving a monopoly to the state to manage the migrant workers affairs, through a recruitment agency or the Supervisory Board for Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI – National Authority for the Placement and Protection Indonesian Overseas Workers). Protection and placement of Indonesian migrant workers mechanism is still bad. One example is when the migrant workers arrive at the airport in Indonesia; they do not have a choice of transportation modes that will be used. Everything has been arranged by the state, which sometimes it is very expensive and burdensome to them.

The issue of protection of migrant workers’ rights and freedom of movement of workers within and across countries has always been a hot issue in the media. At the ASEAN level and beyond, their member countries have started getting ready to open their borders, towards the so-called open-Asian economic community.  Open market in this context is not only for exit-entry of goods and services, but also for humans.

Ari Perdana, an economist observer from CSIS (Centre for Strategic and International Studies), who also became one of the speakers in the public discussion quoted a liberal economist Dani Roderick who stated, if human migration is being liberalised  possible advantages can be achieved 25 times the gains from liberalization of investment.

According to Ari Perdana, migration issues become important because they concern the issue of welfare. Other aspects, such as financial institutions are also important, especially in relation to foreign exchange and income derived from remittances to the village of origin of migrant workers, which in certain areas amount to even four times the local revenue of the regions.

Natural disasters and wars can lead to migration of citizens from one country to another. But the reason for most migration is economic, social and political change in countries of origin. Migration is one way to avoid poverty, which actually has been done for a long time in human history. By migration humans hope to obtain a better life in the destination country or regions.

Wahyu Susilo said that the process of migration of Indonesian citizens to other countries, such as Sabah, in Malaysia for instance, occurs spontaneously and voluntarily since time immemorial. In the modern era, however, state calls this illegal migration, which is therefore not documented and do not receive legal protection. Actually according to their status as Indonesian citizens they should have a protection, wherever they are. There are nearly 2 million migrant workers from Indonesia, whether or not documented by the state, living and working in Malaysia.

Wahyu Susilo emphasizes the importance of the right of citizens to choose the type of migration they want and being not monopolised by the state and institutions that are determined by the state.

Aspects of the welfare and protection of the rights of migrant workers has also been the focus of attention in an international conference by the Economic Freedom Network Asia, which was held by the Friedrich Naumann Foundation and Freedom Institute, in Indonesia in October last year. Not only should for the protection of migrant workers outside and inside the country be assured, but also the freedom of movement of should workers be enlarging to be used to build the prosperity of the nation.

Artikel dimuat pula di situs:  www.fnfasia.org