Category Archives: Ekonomi Pasar

Migrant Workers and the Wealth of Nations

Major cases that had occurred related to Indonesian migrant workers abroad. In fact, a lot has happened to migrants that are sent through Indonesian migrant workers agencies, which are state-appointed official institutions to channel migrant workers to foreign countries. This fact was mentioned by Wahyu Susilo, a migrant workers activist from Migrant Care, in a public discussion on Migrant Workers and the Wealth of Nations, which was held by the Freedom Institute in cooperation with Friedrich Naumann Foundation, on January 13th, 2011.

Furthermore Wahyu Susilo said there were about 18 state institutions involved in the affairs of Indonesian workers overseas, or migrant workers. Recruitment agencies are one of them. He said that the biggest mistake is giving a monopoly to the state to manage the migrant workers affairs, through a recruitment agency or the Supervisory Board for Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI – National Authority for the Placement and Protection Indonesian Overseas Workers). Protection and placement of Indonesian migrant workers mechanism is still bad. One example is when the migrant workers arrive at the airport in Indonesia; they do not have a choice of transportation modes that will be used. Everything has been arranged by the state, which sometimes it is very expensive and burdensome to them.

The issue of protection of migrant workers’ rights and freedom of movement of workers within and across countries has always been a hot issue in the media. At the ASEAN level and beyond, their member countries have started getting ready to open their borders, towards the so-called open-Asian economic community.  Open market in this context is not only for exit-entry of goods and services, but also for humans.

Ari Perdana, an economist observer from CSIS (Centre for Strategic and International Studies), who also became one of the speakers in the public discussion quoted a liberal economist Dani Roderick who stated, if human migration is being liberalised  possible advantages can be achieved 25 times the gains from liberalization of investment.

According to Ari Perdana, migration issues become important because they concern the issue of welfare. Other aspects, such as financial institutions are also important, especially in relation to foreign exchange and income derived from remittances to the village of origin of migrant workers, which in certain areas amount to even four times the local revenue of the regions.

Natural disasters and wars can lead to migration of citizens from one country to another. But the reason for most migration is economic, social and political change in countries of origin. Migration is one way to avoid poverty, which actually has been done for a long time in human history. By migration humans hope to obtain a better life in the destination country or regions.

Wahyu Susilo said that the process of migration of Indonesian citizens to other countries, such as Sabah, in Malaysia for instance, occurs spontaneously and voluntarily since time immemorial. In the modern era, however, state calls this illegal migration, which is therefore not documented and do not receive legal protection. Actually according to their status as Indonesian citizens they should have a protection, wherever they are. There are nearly 2 million migrant workers from Indonesia, whether or not documented by the state, living and working in Malaysia.

Wahyu Susilo emphasizes the importance of the right of citizens to choose the type of migration they want and being not monopolised by the state and institutions that are determined by the state.

Aspects of the welfare and protection of the rights of migrant workers has also been the focus of attention in an international conference by the Economic Freedom Network Asia, which was held by the Friedrich Naumann Foundation and Freedom Institute, in Indonesia in October last year. Not only should for the protection of migrant workers outside and inside the country be assured, but also the freedom of movement of should workers be enlarging to be used to build the prosperity of the nation.

Artikel dimuat pula di situs:  www.fnfasia.org

Lebih Cepat, Apakah lebih Baik?

Semua orang ingin lebih cepat. Mungkin lebih baik, mungkin pula bisa menjadi buruk. Walaupun dipastikan tak ada yang ingin menjadi buruk. Semuanya ingin menjadi lebih baik.

Namun tak jarang lebih cepat bisa berakibat buruk. Pepatah Jawa mengatakan „alon alon asal kelakon“ atau orang tua yang selalu mengingatkan kita untuk hari-hari dan tidak terburu-buru. Mengerjakan ujian tanpa teliti dan terburu-buru mengakibatkan kita cepat selesai namun keliru mengartikan pertanyaan. Dalam mengunyah makanan pun dokter mengajurkan untuk mengambil tempo agar enzim yang ada didalam mulut kita berkerja secara efektif. Terburu-buru, grasa-grusu adalah sifat yang dianggap tidak sopan. Baca lebih lanjut

Sekali Lagi Tentang Pajak

Tolong simak isi artikel yang mengutip pernyataan Dirjen Pajak Darmin Nasution ini.

http://bisnis.vivanews.com/news/read/52167-_ri_jangan_jadi_negara_surga_bebas_pajak_

Terus terang saya tidak paham dengan logika yang ada di kepala Bapak Darmin. Jika memilhat dari kacamata investasi, jelas investor akan lebih memilih negara yang memberi kemudahan pajak. Sudah terbukti, Hong Kong, Makau, atau China, yang justru adalah negara-negara yang disebutkan oleh beliau sebagai negara yang memberikan tax heaven. Dengan adanya investasi tersebut terbukti pertumbuah ekonomi mereka “cukup” baik. Artikel tersebut pun mengutip dua negara lain yang memberi tax rendah, sekitar 15 persen, seperti Korea Utara dan Jepang. Lagi-lagi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik.

Lucunya Bapak Darmin mengatakan keberadaan negara-negara tersebut justru merugikan Indonesia….heeeeeeh…

Ya jelas dong. Kita rugi karena jarang ada investor yang mau datang dengan pajak tinggi. Piye to…?

Jika tidak ingin dirugikan, ya turunkan pajaknya…

Memang susah jika logika yang ada dikepala Bapak Darmin, sebagai pejabat negara, adalah tentang bagaimana mendapat PEMASUKAN YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI NEGARA.

Lantas bukankah tugas dan fungsi negara adalah melayani warganya. Jika investasi banyak bermasukan. Industri atau usaha baru dibuka, lapangan pekerjaan tersedia, bukankah itu menjadi salah satu bukti pelayanan yang diberikan oleh negara.

Jika negara menargetkan pemasukan besar dari pajak, akan dipakai untuk apa pemasukan yang besar tersebut?

Bukankah disaat mengahadapi krisis seperti sekarang ini, kita harus pandai-pandai menjaga investor yang ada di negara Indonesia. Lebih dari itu, bukankah pajak yang tinggi akan menjadi beban bagi masyarakat. Mereka akan terkena beban pajak pendapatan, pajak kekayaan, dan ongkos produksi (pajak pertambahan nilai, pajak invetasi, dsbb) dari produsen terhadap barang-barang yang kita beli (menjadi lebih mahal).

Tak taulah…mungkin temans memiliki masukan yang lebih baik?

Pajak dan Warganegara

Bulan Maret lalu mungkin menjadi bulan yang tidak menyenangkan bagi sebagian besar diantara kita. Sunset policy, pengampunan bagi wajib pajak yang baru mendaftar berakhir, sudah harus berakhir dan daftar kekayaan pun harus disetor kepada pemerintah, lewat dinas Pajak pada 31 Maret 2009 lalu.

Pada akhir 2007, jumlah wajib pajak terdaftar baru 5,3 juta orang. Namun, hanya dalam tempo 14 bulan, yakni pada pertengahan Februari 2009, jumlah wajib pajak terdaftar melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 12,1 juta orang. Pendapatan negara pun meningkat. Pada 2007, penerimaan negara dari sektor pajak baru mencapai Rp491 triliun. Setahun kemudian, penerimaan negara dari pajak naik signifikan sebesar 32% menjadi Rp658,7 triliun. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto juga naik, dari 12,4% pada 2007 menjadi 14,1% pada 2008. Baca lebih lanjut

Syahrir Ternyata Seorang Liberal

Sedang melihat situs baru mengenai pemilu 2009, http://www.politikana.com,  eh…ketemu sebuah kalimat yang berbunyi begini:

“Jangan bicara tentang kebebasan dan kemerdekaan bila hatimu sendiri tidak bebas dan tidak pula merdeka. Kemerdekaan dan kebebasan individu itu merupakan hak asasi manusia. Bisakah engkau menghargai kebebasan dan kemerdekaan manusia lain, sedang hati nuranimu sendiri terbelenggu?”

Kalimat ini menurut penulisnya dikutip dari salah satu surat yang ditulis Syahrir ketika berada dalam pengasingan di Pulau Banda pada 1936-1942.

Buat saya cukup mengejutkan, eh…tokoh yang semula diusung sebagai seorang sosialis, ternyata sangat dan seorang LIBERAL.

Bisa melihat tulisan tersebut ditautan ini:

http://politikana.com/baca/2009/03/13/dari-syahrir-untuk-kita.html

Kebebasan Ekonomi

Kebebasan setiap individu dalam mengambil keputusan, yang berkaitan dengan harga yang ada didalam pasar, serta dikombinasikan dengan pengakuan terhadap hak kepemilikan pribadi adalah elemen-elemen kunci dari sistem yang dikenal dengan nama “pasar bebas.”

 

Demokrasi dan ekonomi pasar juga berkaitan erat dengan bagaimana memajukan nilai-nilai kebebasan dan tanggungjawab individu. Ide yang terandung didalam gagasan ini sangatlah sederhana: tidak ada tatanan ekonomi yang sedemikian manusiawi, bersifat ekonomis, dinamis, fleksibel, dan terbukti mampu menghadapi krisis dimana individu memiliki kebebasan memilih apa yang harus diproduksinya, kapan, dimana, dan bagaimana, serta kemudian memutuskan secara bebas bagaimana barang yang ia produksi didistribusikan. Tokoh pemikir liberal Jerman, Walter Eucken, menyebutnya ‘ekonomi pasar’ atau ‘tatanan kompetitif.’ Baca lebih lanjut

Ludwig Erhard

Ludwig Erhard adalah kanselir Jerman pada tahun 1963 – 1966 yang acapkali dihubungkan dengan upaya pemulihan perekonomian Jerman Barat setelah perang dunia.

 

Ia dilahirkan pada 4 Februari1897, di Fürth, sebuah kota di bagian Selatan Bavaria, Jerman. Ia meninggal pada 5 Mei 1977, di Bonn, Jerman.

 

Erhard sempat terjun berperang dalam perang dunia I, pulang dengan membawa luka yang cukup parah, yang  membuatnya memutuskan untuk meneruskan kuliahnya di bidang ekonomi dan sosiologi, yang ditekuninya hingga meraih doctor pada tahun 1925. Dari tahun 1928 hingga tahun 1942 ia bekerja pada sebuah lembaga yang melakukan survey pasar di Nuremberg, dimana ia kemudian membangun sebuah institusi yang danai oleh industri swasta.

 

Secara intelektual ia memikirkan tentang berbagai konsekuensi yang harus dihadapi oleh Jerman setelah kekalahan perang dunia II. Sejak tahun 1945 ia banyak dipengaruhi oleh Amerika, bekerja sebagai Menteri Ekonomi di Bavaria, dan kemudian di Frankfurt, terutama dalam melakukan reformasi mata uang.

  Baca lebih lanjut