Category Archives: Hukum

Migrant Workers and the Wealth of Nations

Major cases that had occurred related to Indonesian migrant workers abroad. In fact, a lot has happened to migrants that are sent through Indonesian migrant workers agencies, which are state-appointed official institutions to channel migrant workers to foreign countries. This fact was mentioned by Wahyu Susilo, a migrant workers activist from Migrant Care, in a public discussion on Migrant Workers and the Wealth of Nations, which was held by the Freedom Institute in cooperation with Friedrich Naumann Foundation, on January 13th, 2011.

Furthermore Wahyu Susilo said there were about 18 state institutions involved in the affairs of Indonesian workers overseas, or migrant workers. Recruitment agencies are one of them. He said that the biggest mistake is giving a monopoly to the state to manage the migrant workers affairs, through a recruitment agency or the Supervisory Board for Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI – National Authority for the Placement and Protection Indonesian Overseas Workers). Protection and placement of Indonesian migrant workers mechanism is still bad. One example is when the migrant workers arrive at the airport in Indonesia; they do not have a choice of transportation modes that will be used. Everything has been arranged by the state, which sometimes it is very expensive and burdensome to them.

The issue of protection of migrant workers’ rights and freedom of movement of workers within and across countries has always been a hot issue in the media. At the ASEAN level and beyond, their member countries have started getting ready to open their borders, towards the so-called open-Asian economic community.  Open market in this context is not only for exit-entry of goods and services, but also for humans.

Ari Perdana, an economist observer from CSIS (Centre for Strategic and International Studies), who also became one of the speakers in the public discussion quoted a liberal economist Dani Roderick who stated, if human migration is being liberalised  possible advantages can be achieved 25 times the gains from liberalization of investment.

According to Ari Perdana, migration issues become important because they concern the issue of welfare. Other aspects, such as financial institutions are also important, especially in relation to foreign exchange and income derived from remittances to the village of origin of migrant workers, which in certain areas amount to even four times the local revenue of the regions.

Natural disasters and wars can lead to migration of citizens from one country to another. But the reason for most migration is economic, social and political change in countries of origin. Migration is one way to avoid poverty, which actually has been done for a long time in human history. By migration humans hope to obtain a better life in the destination country or regions.

Wahyu Susilo said that the process of migration of Indonesian citizens to other countries, such as Sabah, in Malaysia for instance, occurs spontaneously and voluntarily since time immemorial. In the modern era, however, state calls this illegal migration, which is therefore not documented and do not receive legal protection. Actually according to their status as Indonesian citizens they should have a protection, wherever they are. There are nearly 2 million migrant workers from Indonesia, whether or not documented by the state, living and working in Malaysia.

Wahyu Susilo emphasizes the importance of the right of citizens to choose the type of migration they want and being not monopolised by the state and institutions that are determined by the state.

Aspects of the welfare and protection of the rights of migrant workers has also been the focus of attention in an international conference by the Economic Freedom Network Asia, which was held by the Friedrich Naumann Foundation and Freedom Institute, in Indonesia in October last year. Not only should for the protection of migrant workers outside and inside the country be assured, but also the freedom of movement of should workers be enlarging to be used to build the prosperity of the nation.

Artikel dimuat pula di situs:  www.fnfasia.org

Menginginkan Pemilu Ulang? Apakah Realistis?

Wacana untuk mengulang pemilihan umum dilontarkan beberapa tokoh partai yang perolehan suaranya tak bisa menyentuh 1 persen atau batas minimal parliamentary threshold. Banyaklah alasan yang dijaikan sebab. Aspirasi sekian ratus ribu pemilih yang masih mencontreng partai mereka hingga ketidak becusan KPU mengurusi daftar pemilih tetap.

Menurut tokoh partai-partai ini, keteledoran tersebut disengaja untuk mengembosi partai mereka. Salah satu tokoh Partai Bulan Bintang (apa Bintang Bulan yah? PBB lah…), mengatakan bahwa sekitar 250 orang calon pemilih tak terdaftar di daeah Sape, Kabupaten Bima, Nusatenggara Barat. Kabupaten Bima (dan juga Nusatenggara Barat) memang menjadi basis kuat PBB. Namun apakah seluruh calon pemilih tersebut memang akan memilih PBB?

Dari beberapa keluh kesah teman yang menjadi Golput karena terpaksa, alias tak terdaftar, sang Ketua RT sendiri bahkan ikut tak terdaftar, banyak terjadi di daerah-daerah yang didomisili mayoritas keturunan Tionghoa/Cina). Iseng saya bertanya, kalau mereka bisa mencontreng pada tgl 9 April lalu partai mana yang akan dipilih? Umumnya mereka menjawab Demokrat.

Mungkin agak bias oleh hasil sementara yang diumumkan di televisi-televisi, namun bisa jadi pula benar. Ini berarti tak selamanya suara yang tak terdaftar tersebut adalah suara-suara yang akan masuk partai-partai di luar Demokrat atau Golkar, jika mengasumsikan dua partai ini adalah partai pemerintah yang sengaja mengatur KPU. Lagi pula perolehan Golkar pun (sebagai partai pemerintah – JK sebagai Wakil Presiden), cukup berjarak jauh dari Demokrat. Baca lebih lanjut

Kebebasan Ekonomi

Kebebasan setiap individu dalam mengambil keputusan, yang berkaitan dengan harga yang ada didalam pasar, serta dikombinasikan dengan pengakuan terhadap hak kepemilikan pribadi adalah elemen-elemen kunci dari sistem yang dikenal dengan nama “pasar bebas.”

 

Demokrasi dan ekonomi pasar juga berkaitan erat dengan bagaimana memajukan nilai-nilai kebebasan dan tanggungjawab individu. Ide yang terandung didalam gagasan ini sangatlah sederhana: tidak ada tatanan ekonomi yang sedemikian manusiawi, bersifat ekonomis, dinamis, fleksibel, dan terbukti mampu menghadapi krisis dimana individu memiliki kebebasan memilih apa yang harus diproduksinya, kapan, dimana, dan bagaimana, serta kemudian memutuskan secara bebas bagaimana barang yang ia produksi didistribusikan. Tokoh pemikir liberal Jerman, Walter Eucken, menyebutnya ‘ekonomi pasar’ atau ‘tatanan kompetitif.’ Baca lebih lanjut

Asian Beach Games dan RUU Pornografi

Asian Beach Games 2008, yang kini tengah berlangsung di Bali, cukup membuka mata kita, bahwa kita adalah masyarakat kepulauan, memiliki potensi laut yang luar biasa, termasuk olah raga kelautan. Tak kurang Menteri Pemuda dan Olah Raga ikut membenarkannya. Sudah lazim bagi kita, perlu ada gebrakan yang heboh, baru kita menyadarinya.

Taklah salah jika pesta olah raga yang baru pertama kali diadakan ini, konon akan menyaingi Winter Olimpic, diadakan di Bali. Masyarakat Bali adalah yang paling banyak menentang wacana RUU Pornografi, yang batal disahkan 28 oktober ini. Mereka menganggap RUU tersebut banyak bertentangan dengan budaya yang selama ini mereka miliki. Dalam pembukaan acara ABG 2008, lagi-lagi suguhan budaya Bali yang mendapat applaus luar biasa dari penonton yang hadir. Baca lebih lanjut

Korupsi dan Bulan Puasa

Komisi Pemberantasan Korupsi kian bersinar, demikian kata orang. Satu per satu kasus korupsi di negeri ini di kupas, walaupun mungkin belum tuntas. Satu dua tersangka sudah masuk kerangkeng, beberapa yang terindikasikan sebagai tersangka masih bebas berkeliaran, ribuan lainnya muali ketar-ketir menunggu giliran.

Mudah-mudahan tak hanya sesaat dan menjelang pemilihan umum 2009 saja. Banyak yang menduga berbagai pengungkap kasus-kasus korupsi yang kini tengah digarap KPK, hanyalah upaya mengangkap pamor Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja, dan memukul saingan politiknya.

Kasus anggota DPR dari PDI-P Agus Tjondro kini merembet pada anggota-anggota DPR lain yang diduga menerima sekitar 400 lembar cek. KPK masih ditunggu untuk tetap bersemangat melanjuti kasus tersebut, tak lantas menjadi loyo karena bulan puasa. KPK seharusnya menjadikan bulan Ramadhan ini sebagai bulan pengungkapan kasus. Bulan yang penuh berkah dan rahmat ini seharusnya dipakai KPK untuk menanyai orang-orang yang diduga menerima suap atau korupsi, mumpung mereka tidak boleh bohong. Jika bohong batal kan puasanya.

KPK seharusnya menjadikan bulan ini sebagai momentum, karena banyak tersangka kasus korupsi yang acap menjadikan moral sebagai tameng terhadap kasus-kasus mereka. Berpura-pura menjadi alim, memlihara jenggot, dan memakai baju koko. Sekalian saja ditanyakan di bulan suci ini. Jika mereka berbohong, tak hanya KPK atau negara yang mereka tipu tetapi juga Allah.  Jika perlu gelar persidangan hingga waktu Sahur..  🙂

KPU Tetapkan 34 Parpol Peserta Pemilu 2009

Kabar yang sudah banyak dinanti oleh mereka yang telah menggelontorkan uang mendirikan partai-partai baru, “begadang” semalam suntuk mempersiapkan administrasi yang akan diuji kelayakannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbayar sudah. Senin kemarin KPU telah meloloskan 18 partai politik baru untuk mengikuti pemilihan umum 2009 yang akan datang. Ditambah dengan partai-partai politik lama genaplah jumlah mereka menjadi 34 parpol.

Ke-18 parpol baru tersebut adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (lolos di 25 provinsi), Partai Hanura (32), Partai Demokrasi Perjuangan (27), Partai Peduli Rakyat Nasional (33), Partai Indonesia Sejahtera (23), Partai Gerakan Indonesia Raya (31), Partai Pemuda Indonesia (25), Partai Matahari Bangsa (25), Partai Barisan Nasional (24), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (25), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (25), Partai Republik Nusantara (23), Partai Kedaulatan (23), Partai Patriot (23), Partai Karya Perjuangan (22), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (23), Partai Perjuangan Indonesia Baru (23), dan Partai Persatuan Daerah (22). Baca lebih lanjut

Trotoar Kok Dipakai Parkir?

Upaya Pemda DKI Jakarta menertibkan parkir-parkir liar mungkin patut diacungkan jempol. Pengerekan, pemasangan rantai besi dan denda yang dikenakan kepada para pengemudi yang memarkirkan mobilnya “secara liar” merupakan pelajaran yang seharusnya tak mengenal kompromi.

Bukan rahasia lagi kalau banyak lahan parkir liar yang menjadi “jatah” hasil kongkalingkong aparat birokrasi dan preman. Paling tidak dengan adanya “gerakan’ baru (tapi niatnya sudah lama) ini, ada sekian milliar pendapatan asli daerah yang terselamatkan. Baca lebih lanjut