Category Archives: Kemiskinan

Migrant Workers and the Wealth of Nations

Major cases that had occurred related to Indonesian migrant workers abroad. In fact, a lot has happened to migrants that are sent through Indonesian migrant workers agencies, which are state-appointed official institutions to channel migrant workers to foreign countries. This fact was mentioned by Wahyu Susilo, a migrant workers activist from Migrant Care, in a public discussion on Migrant Workers and the Wealth of Nations, which was held by the Freedom Institute in cooperation with Friedrich Naumann Foundation, on January 13th, 2011.

Furthermore Wahyu Susilo said there were about 18 state institutions involved in the affairs of Indonesian workers overseas, or migrant workers. Recruitment agencies are one of them. He said that the biggest mistake is giving a monopoly to the state to manage the migrant workers affairs, through a recruitment agency or the Supervisory Board for Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI – National Authority for the Placement and Protection Indonesian Overseas Workers). Protection and placement of Indonesian migrant workers mechanism is still bad. One example is when the migrant workers arrive at the airport in Indonesia; they do not have a choice of transportation modes that will be used. Everything has been arranged by the state, which sometimes it is very expensive and burdensome to them.

The issue of protection of migrant workers’ rights and freedom of movement of workers within and across countries has always been a hot issue in the media. At the ASEAN level and beyond, their member countries have started getting ready to open their borders, towards the so-called open-Asian economic community.  Open market in this context is not only for exit-entry of goods and services, but also for humans.

Ari Perdana, an economist observer from CSIS (Centre for Strategic and International Studies), who also became one of the speakers in the public discussion quoted a liberal economist Dani Roderick who stated, if human migration is being liberalised  possible advantages can be achieved 25 times the gains from liberalization of investment.

According to Ari Perdana, migration issues become important because they concern the issue of welfare. Other aspects, such as financial institutions are also important, especially in relation to foreign exchange and income derived from remittances to the village of origin of migrant workers, which in certain areas amount to even four times the local revenue of the regions.

Natural disasters and wars can lead to migration of citizens from one country to another. But the reason for most migration is economic, social and political change in countries of origin. Migration is one way to avoid poverty, which actually has been done for a long time in human history. By migration humans hope to obtain a better life in the destination country or regions.

Wahyu Susilo said that the process of migration of Indonesian citizens to other countries, such as Sabah, in Malaysia for instance, occurs spontaneously and voluntarily since time immemorial. In the modern era, however, state calls this illegal migration, which is therefore not documented and do not receive legal protection. Actually according to their status as Indonesian citizens they should have a protection, wherever they are. There are nearly 2 million migrant workers from Indonesia, whether or not documented by the state, living and working in Malaysia.

Wahyu Susilo emphasizes the importance of the right of citizens to choose the type of migration they want and being not monopolised by the state and institutions that are determined by the state.

Aspects of the welfare and protection of the rights of migrant workers has also been the focus of attention in an international conference by the Economic Freedom Network Asia, which was held by the Friedrich Naumann Foundation and Freedom Institute, in Indonesia in October last year. Not only should for the protection of migrant workers outside and inside the country be assured, but also the freedom of movement of should workers be enlarging to be used to build the prosperity of the nation.

Artikel dimuat pula di situs:  www.fnfasia.org

Iklan

Lebih Cepat, Apakah lebih Baik?

Semua orang ingin lebih cepat. Mungkin lebih baik, mungkin pula bisa menjadi buruk. Walaupun dipastikan tak ada yang ingin menjadi buruk. Semuanya ingin menjadi lebih baik.

Namun tak jarang lebih cepat bisa berakibat buruk. Pepatah Jawa mengatakan „alon alon asal kelakon“ atau orang tua yang selalu mengingatkan kita untuk hari-hari dan tidak terburu-buru. Mengerjakan ujian tanpa teliti dan terburu-buru mengakibatkan kita cepat selesai namun keliru mengartikan pertanyaan. Dalam mengunyah makanan pun dokter mengajurkan untuk mengambil tempo agar enzim yang ada didalam mulut kita berkerja secara efektif. Terburu-buru, grasa-grusu adalah sifat yang dianggap tidak sopan. Baca lebih lanjut

Pajak dan Warganegara

Bulan Maret lalu mungkin menjadi bulan yang tidak menyenangkan bagi sebagian besar diantara kita. Sunset policy, pengampunan bagi wajib pajak yang baru mendaftar berakhir, sudah harus berakhir dan daftar kekayaan pun harus disetor kepada pemerintah, lewat dinas Pajak pada 31 Maret 2009 lalu.

Pada akhir 2007, jumlah wajib pajak terdaftar baru 5,3 juta orang. Namun, hanya dalam tempo 14 bulan, yakni pada pertengahan Februari 2009, jumlah wajib pajak terdaftar melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 12,1 juta orang. Pendapatan negara pun meningkat. Pada 2007, penerimaan negara dari sektor pajak baru mencapai Rp491 triliun. Setahun kemudian, penerimaan negara dari pajak naik signifikan sebesar 32% menjadi Rp658,7 triliun. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto juga naik, dari 12,4% pada 2007 menjadi 14,1% pada 2008. Baca lebih lanjut

Hikmah Kenaikan BBM bagi PDI-P

Ditengah maraknya protes kenaikan harga BBM, Megawati Sukarnoputri ternyata menangguk keuntungan menambah popularitas. Popularitas Susilo Bambang Yudhoyono sendiri anjlok. Hal ini terungkap dari hasil survei terbaru yang dikeluarkan oleh lembaga survey Indo Barometer.

Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 1.200 responden yang tersebar di 33 propinsi untuk pertama kalinya popularitas SBY kalah dari tokoh lain. Ia menduduki peringkat kedua dibawah Mega, capres dari PDI-P.  Survei Indo Barometer ini berlangsung setelah pemerintah menaikkan harga BBM pada awal Mei lalu. Angka perolehan Mega mencapai 30,4%, sedangkan SBY merosot ke angka 20,7%.

Namun pemilihan umum dan pemilihan presiden masih cukup lama, masih tersisa sekitar 10 – 12 bulan. Kenaikan harga BBM memang memberikan pengaruh besar terhadap popularitas pemerintah. Tak hanya SBY. Sementara Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, jika capres dibatasi pada 10 nama dan dilaksanakan saat ini dengan perolehan seperti itu, Mega praktis naik jadi Presiden RI.

Sebagian isi tulisan ini dikutip dari situs  http://www.inilah.com/

“Kesenjangan Pendapatan di Dunia: Mengapa?”

(Kedai Kebebasan – Jakarta) Freedom Institute, bekerjasama dengan Friedrich Naumann Stiftung dan komunitas blogosphere Café Salemba kembali akan mengadakan sebuah diskusi ekonomi, yang kali mengambil tema kesenjangan pendapatan.

 

Sebagaimana yang telah menjadi diskusi serius, kita memang hidup di dunia yang tidak merata. Menurut Branko Milanovic (1999), 25% penduduk terkaya di dunia menikmati 75% pendapatan dunia. Dalam konteks antarnegara, rata-rata pendapatan per kapita 20 persen negara terkaya mencapai 25 kali pendapatan per kapita 20 persen negara termiskin di tahun 2000.

 

Namun sebuah potret yang diambil pada satu waktu tentu tidak bisa bicara banyak. Ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan: 1) bagaimana kecenderungan kesenjangan pendapatan dari waktu ke waktu? 2) mengapa terjadi kesenjangan? 3) apakah kesenjangan pendapatan adalah sesuatu yang tidak terelakkan? 4) apakah kita harus fokus pada menghilangkan kesenjangan, atau pada peningkatan kesejahteraan penduduk di bagian terbawah distribusi pendapatan?

 

Beberarapa pertanyaan diataslah yang coba untuk dibahasa dalam diskusi yang akan diadakan di:

 

Tempat                         :  Freedom Institute, Jalan Irian No. 8, Menteng, Jakarta

 

Hari/Tanggal/Jam         :   Kamis 19 Juni 2008, 18.00 – 21.00

 

Pembicara                    :  1. Ari A. Perdana (FE UI)              

                                      2. Teguh Yudo Wicaksono (CSIS)

 

Moderator                    :  Hamid Basyaib (Freedom Institute)

 

Bagi anda yang berminat untuk hadir dalam diskusi tersebut dapat menghubungi Freedom Institute, dengan kontak:  Tata atau Imie pada nomor telp. 021 3190 9226.

 

Partai TKI dan PRT

Tulisan ini sebenarnya muncul dari plang reklame nama sebuah cafe, yang menawarkan ice cream, dan saya anggap lucu, House Mate. Entah ingin memplesetkan sebutan “house made” atau memang memaksudkan “teman serumah,” (kita berbagai memakai satu rumah dengan orang lain), seperti kita sering memakai istilah “room mate”  untuk teman satu kamar kita. 

Pembicaraan kemudian terpeleset menjadi “house maid,” yang kalau dibaca mungkin terdengar mirip-mirip dengan ketika kita membaca “hause mate,” (dengan Inggris kampung tentunya…  🙂 ).

Lantas saya berfikir yang lain. Mendekati pemilihan umum 2009 nanti kok belum ada yang memikirkan mengenai partai untuk “house maid” yah…(entah TKI, TKW, atau PRT). Mungkin saya yang salah dan sudah ada partai yang sedikit menyentuh persoalan TKI, tapi mungkin tak ada salahnya menggagas membentuk sebuah partai yang memang memperjuangkan nasib TKI dan PRT. Kita sebut saja Partai TKI-PRT (cukup panjang juga yah…) Baca lebih lanjut

Lomba Video Amatir

new-fnf-logo.jpg 

Kompetisi Video Amatir 2008

Friedrich Naumann Stiftung – Indonesia 

Latar Belakang:

Perjuangan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan adalah potret yang sehari-hari kita jumpai. Pedagang-pedagang kecil yang menghuni lahan-lahan kosong diberbagai pelosok kota adalah wajah perjuangan untuk mencapai tingkat kemakmuran dan kehidupan yang lebih baik. Kampung-kampung kumuh yang banyak bertebaran diperkotaan adalah wajah perjuangan ekonomi yang lain.  

Namun acapkali mereka harus tersingkir dari lahan usaha yang mereka huni sekian lama. Puluhan tahun menghuni lahan pemukiman atau usaha tak menjadi jaminan memperoleh hak kepemilikan atau pengakuan yang legal atas lahan tersebut, walaupun selama waktu tersebut mereka membayar pajak dan iuran atas lahan yang mereka pakai.  Kepastian hukum tak mereka dapatkan. Bayangkan jika status legal kepemilikan atas lahan hunian atau usaha tersebut didapat, mereka dapat memakainya untuk memperoleh kredit usaha dari perbankan, misalnya. Paling tidak ada sebuah kepastian terhadap usaha yang mereka jalankan.  

Friedrich Naumann Stiftung Indonesia, dengan latarbelakang ini, mencoba membuat kompetisi pembuatan video amatir yang berdurasi pendek, yang merekam berbagai persoalan, terkait dengan hak kepemilikan (property right – secara fisik) dan kebebasan ekonomi ini.   Baca lebih lanjut