Category Archives: Liberal

Lebih Cepat, Apakah lebih Baik?

Semua orang ingin lebih cepat. Mungkin lebih baik, mungkin pula bisa menjadi buruk. Walaupun dipastikan tak ada yang ingin menjadi buruk. Semuanya ingin menjadi lebih baik.

Namun tak jarang lebih cepat bisa berakibat buruk. Pepatah Jawa mengatakan „alon alon asal kelakon“ atau orang tua yang selalu mengingatkan kita untuk hari-hari dan tidak terburu-buru. Mengerjakan ujian tanpa teliti dan terburu-buru mengakibatkan kita cepat selesai namun keliru mengartikan pertanyaan. Dalam mengunyah makanan pun dokter mengajurkan untuk mengambil tempo agar enzim yang ada didalam mulut kita berkerja secara efektif. Terburu-buru, grasa-grusu adalah sifat yang dianggap tidak sopan. Baca lebih lanjut

Sekali Lagi Tentang Pajak

Tolong simak isi artikel yang mengutip pernyataan Dirjen Pajak Darmin Nasution ini.

http://bisnis.vivanews.com/news/read/52167-_ri_jangan_jadi_negara_surga_bebas_pajak_

Terus terang saya tidak paham dengan logika yang ada di kepala Bapak Darmin. Jika memilhat dari kacamata investasi, jelas investor akan lebih memilih negara yang memberi kemudahan pajak. Sudah terbukti, Hong Kong, Makau, atau China, yang justru adalah negara-negara yang disebutkan oleh beliau sebagai negara yang memberikan tax heaven. Dengan adanya investasi tersebut terbukti pertumbuah ekonomi mereka “cukup” baik. Artikel tersebut pun mengutip dua negara lain yang memberi tax rendah, sekitar 15 persen, seperti Korea Utara dan Jepang. Lagi-lagi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik.

Lucunya Bapak Darmin mengatakan keberadaan negara-negara tersebut justru merugikan Indonesia….heeeeeeh…

Ya jelas dong. Kita rugi karena jarang ada investor yang mau datang dengan pajak tinggi. Piye to…?

Jika tidak ingin dirugikan, ya turunkan pajaknya…

Memang susah jika logika yang ada dikepala Bapak Darmin, sebagai pejabat negara, adalah tentang bagaimana mendapat PEMASUKAN YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI NEGARA.

Lantas bukankah tugas dan fungsi negara adalah melayani warganya. Jika investasi banyak bermasukan. Industri atau usaha baru dibuka, lapangan pekerjaan tersedia, bukankah itu menjadi salah satu bukti pelayanan yang diberikan oleh negara.

Jika negara menargetkan pemasukan besar dari pajak, akan dipakai untuk apa pemasukan yang besar tersebut?

Bukankah disaat mengahadapi krisis seperti sekarang ini, kita harus pandai-pandai menjaga investor yang ada di negara Indonesia. Lebih dari itu, bukankah pajak yang tinggi akan menjadi beban bagi masyarakat. Mereka akan terkena beban pajak pendapatan, pajak kekayaan, dan ongkos produksi (pajak pertambahan nilai, pajak invetasi, dsbb) dari produsen terhadap barang-barang yang kita beli (menjadi lebih mahal).

Tak taulah…mungkin temans memiliki masukan yang lebih baik?

Tidak Memilih Tidak Sama Dengan Golput

Ada satu artikel pendek menarik dari blog Cafe Salemba, tentang pemilu dan golput. Silahkan membaca dengan mengklik tautan berikut.

http://cafesalemba.blogspot.com/2009/04/non-voting-does-not-equal-golput.html

Menginginkan Pemilu Ulang? Apakah Realistis?

Wacana untuk mengulang pemilihan umum dilontarkan beberapa tokoh partai yang perolehan suaranya tak bisa menyentuh 1 persen atau batas minimal parliamentary threshold. Banyaklah alasan yang dijaikan sebab. Aspirasi sekian ratus ribu pemilih yang masih mencontreng partai mereka hingga ketidak becusan KPU mengurusi daftar pemilih tetap.

Menurut tokoh partai-partai ini, keteledoran tersebut disengaja untuk mengembosi partai mereka. Salah satu tokoh Partai Bulan Bintang (apa Bintang Bulan yah? PBB lah…), mengatakan bahwa sekitar 250 orang calon pemilih tak terdaftar di daeah Sape, Kabupaten Bima, Nusatenggara Barat. Kabupaten Bima (dan juga Nusatenggara Barat) memang menjadi basis kuat PBB. Namun apakah seluruh calon pemilih tersebut memang akan memilih PBB?

Dari beberapa keluh kesah teman yang menjadi Golput karena terpaksa, alias tak terdaftar, sang Ketua RT sendiri bahkan ikut tak terdaftar, banyak terjadi di daerah-daerah yang didomisili mayoritas keturunan Tionghoa/Cina). Iseng saya bertanya, kalau mereka bisa mencontreng pada tgl 9 April lalu partai mana yang akan dipilih? Umumnya mereka menjawab Demokrat.

Mungkin agak bias oleh hasil sementara yang diumumkan di televisi-televisi, namun bisa jadi pula benar. Ini berarti tak selamanya suara yang tak terdaftar tersebut adalah suara-suara yang akan masuk partai-partai di luar Demokrat atau Golkar, jika mengasumsikan dua partai ini adalah partai pemerintah yang sengaja mengatur KPU. Lagi pula perolehan Golkar pun (sebagai partai pemerintah – JK sebagai Wakil Presiden), cukup berjarak jauh dari Demokrat. Baca lebih lanjut

Yang Tersisa Dari Pemilu 9 April

Membaca hasil sementara pemilihan umum legislatif yang baru dilakukan 9 April lalu mungkin membuat beberapa orang kecewa. Namun mungkin pula ada yang senang dengan hasil tersebut.

Partai Demokrat secara mengejutkan menyodok dengan perolehan lebih dari 20% (hasil sementara KPU atau beberapa quick count). Yang menyedihkan justru apa yang diperoleh Golkar dan PDI-P. Perolehan PDI-P hanya berkisar 15%, turun dibanding pemilu 2004, sebesar 18,5%. Begitu pula perolehan suara Golkar. Di TPS dekat dengan kediaman saya saja, TPS No. 16 Bogor, Jawa Barat, Golkar hanya memperoleh suara 2 dari sekitar 252 suara yang sah mencontreng pada pemilu 9 April. Baca lebih lanjut

Pajak dan Warganegara

Bulan Maret lalu mungkin menjadi bulan yang tidak menyenangkan bagi sebagian besar diantara kita. Sunset policy, pengampunan bagi wajib pajak yang baru mendaftar berakhir, sudah harus berakhir dan daftar kekayaan pun harus disetor kepada pemerintah, lewat dinas Pajak pada 31 Maret 2009 lalu.

Pada akhir 2007, jumlah wajib pajak terdaftar baru 5,3 juta orang. Namun, hanya dalam tempo 14 bulan, yakni pada pertengahan Februari 2009, jumlah wajib pajak terdaftar melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 12,1 juta orang. Pendapatan negara pun meningkat. Pada 2007, penerimaan negara dari sektor pajak baru mencapai Rp491 triliun. Setahun kemudian, penerimaan negara dari pajak naik signifikan sebesar 32% menjadi Rp658,7 triliun. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto juga naik, dari 12,4% pada 2007 menjadi 14,1% pada 2008. Baca lebih lanjut

Syahrir Ternyata Seorang Liberal

Sedang melihat situs baru mengenai pemilu 2009, http://www.politikana.com,  eh…ketemu sebuah kalimat yang berbunyi begini:

“Jangan bicara tentang kebebasan dan kemerdekaan bila hatimu sendiri tidak bebas dan tidak pula merdeka. Kemerdekaan dan kebebasan individu itu merupakan hak asasi manusia. Bisakah engkau menghargai kebebasan dan kemerdekaan manusia lain, sedang hati nuranimu sendiri terbelenggu?”

Kalimat ini menurut penulisnya dikutip dari salah satu surat yang ditulis Syahrir ketika berada dalam pengasingan di Pulau Banda pada 1936-1942.

Buat saya cukup mengejutkan, eh…tokoh yang semula diusung sebagai seorang sosialis, ternyata sangat dan seorang LIBERAL.

Bisa melihat tulisan tersebut ditautan ini:

http://politikana.com/baca/2009/03/13/dari-syahrir-untuk-kita.html