Migrant Workers and the Wealth of Nations

Major cases that had occurred related to Indonesian migrant workers abroad. In fact, a lot has happened to migrants that are sent through Indonesian migrant workers agencies, which are state-appointed official institutions to channel migrant workers to foreign countries. This fact was mentioned by Wahyu Susilo, a migrant workers activist from Migrant Care, in a public discussion on Migrant Workers and the Wealth of Nations, which was held by the Freedom Institute in cooperation with Friedrich Naumann Foundation, on January 13th, 2011.

Furthermore Wahyu Susilo said there were about 18 state institutions involved in the affairs of Indonesian workers overseas, or migrant workers. Recruitment agencies are one of them. He said that the biggest mistake is giving a monopoly to the state to manage the migrant workers affairs, through a recruitment agency or the Supervisory Board for Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI – National Authority for the Placement and Protection Indonesian Overseas Workers). Protection and placement of Indonesian migrant workers mechanism is still bad. One example is when the migrant workers arrive at the airport in Indonesia; they do not have a choice of transportation modes that will be used. Everything has been arranged by the state, which sometimes it is very expensive and burdensome to them.

The issue of protection of migrant workers’ rights and freedom of movement of workers within and across countries has always been a hot issue in the media. At the ASEAN level and beyond, their member countries have started getting ready to open their borders, towards the so-called open-Asian economic community.  Open market in this context is not only for exit-entry of goods and services, but also for humans.

Ari Perdana, an economist observer from CSIS (Centre for Strategic and International Studies), who also became one of the speakers in the public discussion quoted a liberal economist Dani Roderick who stated, if human migration is being liberalised  possible advantages can be achieved 25 times the gains from liberalization of investment.

According to Ari Perdana, migration issues become important because they concern the issue of welfare. Other aspects, such as financial institutions are also important, especially in relation to foreign exchange and income derived from remittances to the village of origin of migrant workers, which in certain areas amount to even four times the local revenue of the regions.

Natural disasters and wars can lead to migration of citizens from one country to another. But the reason for most migration is economic, social and political change in countries of origin. Migration is one way to avoid poverty, which actually has been done for a long time in human history. By migration humans hope to obtain a better life in the destination country or regions.

Wahyu Susilo said that the process of migration of Indonesian citizens to other countries, such as Sabah, in Malaysia for instance, occurs spontaneously and voluntarily since time immemorial. In the modern era, however, state calls this illegal migration, which is therefore not documented and do not receive legal protection. Actually according to their status as Indonesian citizens they should have a protection, wherever they are. There are nearly 2 million migrant workers from Indonesia, whether or not documented by the state, living and working in Malaysia.

Wahyu Susilo emphasizes the importance of the right of citizens to choose the type of migration they want and being not monopolised by the state and institutions that are determined by the state.

Aspects of the welfare and protection of the rights of migrant workers has also been the focus of attention in an international conference by the Economic Freedom Network Asia, which was held by the Friedrich Naumann Foundation and Freedom Institute, in Indonesia in October last year. Not only should for the protection of migrant workers outside and inside the country be assured, but also the freedom of movement of should workers be enlarging to be used to build the prosperity of the nation.

Artikel dimuat pula di situs:  www.fnfasia.org

Lebih Cepat, Apakah lebih Baik?

Semua orang ingin lebih cepat. Mungkin lebih baik, mungkin pula bisa menjadi buruk. Walaupun dipastikan tak ada yang ingin menjadi buruk. Semuanya ingin menjadi lebih baik.

Namun tak jarang lebih cepat bisa berakibat buruk. Pepatah Jawa mengatakan „alon alon asal kelakon“ atau orang tua yang selalu mengingatkan kita untuk hari-hari dan tidak terburu-buru. Mengerjakan ujian tanpa teliti dan terburu-buru mengakibatkan kita cepat selesai namun keliru mengartikan pertanyaan. Dalam mengunyah makanan pun dokter mengajurkan untuk mengambil tempo agar enzim yang ada didalam mulut kita berkerja secara efektif. Terburu-buru, grasa-grusu adalah sifat yang dianggap tidak sopan. Baca lebih lanjut

Workshop Bloging di Wonosobo

Hari ini workshop bloging untuk staff pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dimulai. Acara yang diikuti oleh sekitar 40 orang peserta ini direncanakan akan berlangsung selama dua hari, hingga 13 Mei 2009.

Gagasan untuk mengadakan pelatihan bloging ini telah tercetus sejak tahun 2006 saat Friedrich Naumann Stiftung mengawali kerjasama dengan pemerintah kabupaten Wonosobo, yang saat itu lebih difokuskan pada program pelatihan kepala desa se Wonosobo.

Dirasa ada kebutuhan pula untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan tambahan bagai para staff yang ada di kabupaten, untuk menguasai cara mengelola dan menulis di blog. Tujuan yang tercetus adalah menambah promosi dan membuat publik tahu berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.

Hari ini, paling tidak dengan dimulainya pelatihan, bertambah pula corong informasi mengenai Wonosobo dengan 40 blog baru. Beka Ulung Hapsara, yang selama ini selalu menemani saya berkunjung ke Wonosobo, untuk pertama kalinya memiliki sebuah blog.

Kegilaan Pemilu dan Kegilaan Koalisi

Paska pemilihan umum 2009 kita banyak berbicara tentang potensi besar mantan caleg yang mungkin akan terkena stress atau bahkan rawan terkena penyakit kejiwaan. Tensi politik yang tinggi, mimpi yang sudah megawang dan uang yang telah banyak ditebarkan, diduga menjadi beberapa penyebab yang akan menggerogoti jiwa mantan-mantan caleg yang lemah.

Tak ada data yang jelas. Rumah sakit yang konon sudah menyediakan barak khusus bagi mereka pun tak memberikan data statistik yang akurat. Beberapa berita hanya mewartakan ada diantara mereka yang mandi kembang di tepi sumur maupun sumur, menghilangkan ancaman gangguan kejiwaan.

Kini sebaliknya, kita dipusingkan selama dua minggu terakhir dengan berbagai berita soal koalisi capres dan cawapres, yang mungkin bisa membuat kita gila.

Tak kunjung usai, tak kunjung putus, dan tak “kawin-kawin.” Berita tentang koalisi selalu menjadi headline dan breaking news.

Yang lebih gila ada kocokan komposisi yang mereka olah. Tiba-tiba JK merasa lebih pantas menjadi calon presiden daripada harus bersanding lagi dengan SBY sebagai wapres. Ia pun kemudian memilih Wiranto sebagai pasangan. Aneh……karena Wiranto adalah capres yang ditelikungnya pada pemilihan 2004. Golkar pun mengklaim sebagai partai yang pro dengan perubahan dan termasuk pro pada pasar. Terutama JK yang seorang saudagar tentunya amat dekat dengan dunia usaha, yang oleh Wiranto disebut sebagai kapitalis dan pro-Barat. Kok bisa berpasangan.

Megawati pun masih mengocok pasangan. Mencari yang pas. Ia tentunya tak mau hanya menjadi cawapres dari Prabowo. Lain soal jika ia mengajukan Puan sebagai wakil presiden dari PDIP untuk berpasangan dengan Prabowo sebagai Capres. Namun apakah ia mau, dan apakah kader-kader lama PDIP akan menerima pasangan tersebut. Puan yang baru “berkibar” akhir-akhir ini saja.

SBY pun tampaknya “ragu” untuk memilih pasangan yang pas. Berbagai nama bermunculan, mulai dari Hidayat Nur Wahid, Hatta Radjasa, Boediono, Sri Mulyani, Akbar Tadjung, dll. Mungkin SBY sudah memiliki nama, tapi mungkin pula ia masih bingung memilih. Hanya saja “kenekatan” Amien Rais memajukan nama Hatta Radja justru mendorong keretakan kubu PAN. Beberapa kader PAN di parlemen dan DPP yang semula mencap kubu SBY sebagai kubu pro pasar kapitalis barat yang akan berhadapan dengan kubu nasionalis kerakyatan, dimana PAN dianggap lebih pas berada, tentunya kecewa dengan merapatnya Amien ke kubu SBY.

Namun itulah politik, kata sebagian orang.

AKan tetapi politik memiliki etika. Politik memiliki konsistensi visi misi dan ideologi yang harus dijunjung, dan menjadi “jualan” partai kepada konstituen mereka. Akan menjadi lucu dan “gila” jika tiba-tiba, karena berbicara tentang berapa kursi kekuasaan yang akan diperoleh, kemudian menghianati apa yang telah disepakati dan diucapkan, serta menjadi sejarah dari perjalanan partai politik tersebut.

Kita mungkin bisa bertambah gila, segila beberapa partai yang lolos verifikasi, tetapi tidak mencantumkan satupun caleg dalam list pemilihan umum kemarin.

Uang subsidi pemilu sudah mereka dapat.

Kini menjadi gila pula dengan format koalisi, yang menhalalkan partai yang tak lolos threshold untuk bergabung dalam koalisi. Toh mereka tak akan memperoleh kursi di parlemen.

Ah…jangan-jangan, seperti orang Medan mengatakan “Uang yang mengatur dunia ini.”

Sekali Lagi Tentang Pajak

Tolong simak isi artikel yang mengutip pernyataan Dirjen Pajak Darmin Nasution ini.

http://bisnis.vivanews.com/news/read/52167-_ri_jangan_jadi_negara_surga_bebas_pajak_

Terus terang saya tidak paham dengan logika yang ada di kepala Bapak Darmin. Jika memilhat dari kacamata investasi, jelas investor akan lebih memilih negara yang memberi kemudahan pajak. Sudah terbukti, Hong Kong, Makau, atau China, yang justru adalah negara-negara yang disebutkan oleh beliau sebagai negara yang memberikan tax heaven. Dengan adanya investasi tersebut terbukti pertumbuah ekonomi mereka “cukup” baik. Artikel tersebut pun mengutip dua negara lain yang memberi tax rendah, sekitar 15 persen, seperti Korea Utara dan Jepang. Lagi-lagi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik.

Lucunya Bapak Darmin mengatakan keberadaan negara-negara tersebut justru merugikan Indonesia….heeeeeeh…

Ya jelas dong. Kita rugi karena jarang ada investor yang mau datang dengan pajak tinggi. Piye to…?

Jika tidak ingin dirugikan, ya turunkan pajaknya…

Memang susah jika logika yang ada dikepala Bapak Darmin, sebagai pejabat negara, adalah tentang bagaimana mendapat PEMASUKAN YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI NEGARA.

Lantas bukankah tugas dan fungsi negara adalah melayani warganya. Jika investasi banyak bermasukan. Industri atau usaha baru dibuka, lapangan pekerjaan tersedia, bukankah itu menjadi salah satu bukti pelayanan yang diberikan oleh negara.

Jika negara menargetkan pemasukan besar dari pajak, akan dipakai untuk apa pemasukan yang besar tersebut?

Bukankah disaat mengahadapi krisis seperti sekarang ini, kita harus pandai-pandai menjaga investor yang ada di negara Indonesia. Lebih dari itu, bukankah pajak yang tinggi akan menjadi beban bagi masyarakat. Mereka akan terkena beban pajak pendapatan, pajak kekayaan, dan ongkos produksi (pajak pertambahan nilai, pajak invetasi, dsbb) dari produsen terhadap barang-barang yang kita beli (menjadi lebih mahal).

Tak taulah…mungkin temans memiliki masukan yang lebih baik?

Tidak Memilih Tidak Sama Dengan Golput

Ada satu artikel pendek menarik dari blog Cafe Salemba, tentang pemilu dan golput. Silahkan membaca dengan mengklik tautan berikut.

http://cafesalemba.blogspot.com/2009/04/non-voting-does-not-equal-golput.html

Menginginkan Pemilu Ulang? Apakah Realistis?

Wacana untuk mengulang pemilihan umum dilontarkan beberapa tokoh partai yang perolehan suaranya tak bisa menyentuh 1 persen atau batas minimal parliamentary threshold. Banyaklah alasan yang dijaikan sebab. Aspirasi sekian ratus ribu pemilih yang masih mencontreng partai mereka hingga ketidak becusan KPU mengurusi daftar pemilih tetap.

Menurut tokoh partai-partai ini, keteledoran tersebut disengaja untuk mengembosi partai mereka. Salah satu tokoh Partai Bulan Bintang (apa Bintang Bulan yah? PBB lah…), mengatakan bahwa sekitar 250 orang calon pemilih tak terdaftar di daeah Sape, Kabupaten Bima, Nusatenggara Barat. Kabupaten Bima (dan juga Nusatenggara Barat) memang menjadi basis kuat PBB. Namun apakah seluruh calon pemilih tersebut memang akan memilih PBB?

Dari beberapa keluh kesah teman yang menjadi Golput karena terpaksa, alias tak terdaftar, sang Ketua RT sendiri bahkan ikut tak terdaftar, banyak terjadi di daerah-daerah yang didomisili mayoritas keturunan Tionghoa/Cina). Iseng saya bertanya, kalau mereka bisa mencontreng pada tgl 9 April lalu partai mana yang akan dipilih? Umumnya mereka menjawab Demokrat.

Mungkin agak bias oleh hasil sementara yang diumumkan di televisi-televisi, namun bisa jadi pula benar. Ini berarti tak selamanya suara yang tak terdaftar tersebut adalah suara-suara yang akan masuk partai-partai di luar Demokrat atau Golkar, jika mengasumsikan dua partai ini adalah partai pemerintah yang sengaja mengatur KPU. Lagi pula perolehan Golkar pun (sebagai partai pemerintah – JK sebagai Wakil Presiden), cukup berjarak jauh dari Demokrat. Baca lebih lanjut