Tag Archives: Uneg-uneg

Jalan Rusak…

Kalau mau kurus jangan bingung cari-cari jamu atau obat mujarab yang bisa menurunkan berat badan, atau kalau ingin berpartisipasi ikut program pengurangan kepadatan penduduk, datang saja ke Jakarta. Dijamin kurus dan mungkin pula ko’it, karena asik bergoyang di jalan rusak.

Geol kiri-kanan, bikin perut tegang dan membentuk pinggang menjadi padat. Kadang kita juga bisa belajar salto, lompat dari sepeda motor, yang acap pula membuat kita meluncur ke kolong bis yang ikut bergoyang, tergerus…. (Aih……pemerintah tak usah susah payah bikin program Keluarga Berencana, biarkan saja jalan bopeng, berlubang, dijamin satu hari ada satu orang yang kena celaka). Baca lebih lanjut

Lomba Video Amatir

new-fnf-logo.jpg 

Kompetisi Video Amatir 2008

Friedrich Naumann Stiftung – Indonesia 

Latar Belakang:

Perjuangan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan adalah potret yang sehari-hari kita jumpai. Pedagang-pedagang kecil yang menghuni lahan-lahan kosong diberbagai pelosok kota adalah wajah perjuangan untuk mencapai tingkat kemakmuran dan kehidupan yang lebih baik. Kampung-kampung kumuh yang banyak bertebaran diperkotaan adalah wajah perjuangan ekonomi yang lain.  

Namun acapkali mereka harus tersingkir dari lahan usaha yang mereka huni sekian lama. Puluhan tahun menghuni lahan pemukiman atau usaha tak menjadi jaminan memperoleh hak kepemilikan atau pengakuan yang legal atas lahan tersebut, walaupun selama waktu tersebut mereka membayar pajak dan iuran atas lahan yang mereka pakai.  Kepastian hukum tak mereka dapatkan. Bayangkan jika status legal kepemilikan atas lahan hunian atau usaha tersebut didapat, mereka dapat memakainya untuk memperoleh kredit usaha dari perbankan, misalnya. Paling tidak ada sebuah kepastian terhadap usaha yang mereka jalankan.  

Friedrich Naumann Stiftung Indonesia, dengan latarbelakang ini, mencoba membuat kompetisi pembuatan video amatir yang berdurasi pendek, yang merekam berbagai persoalan, terkait dengan hak kepemilikan (property right – secara fisik) dan kebebasan ekonomi ini.   Baca lebih lanjut

Merokok Lebih Sehat Dari Fasisme!

smoking.jpgSurvey Forum Warga Jakarta dan Indonesian Tobacco Control Alliance, yang dilakukan sejak Agustus hingga September 2007 menunjukkan lebih dari 50 persen mal dan pusat perbelanjaan di Jakarta telah melanggar peraturan Kawasan Dilarang Merokok. 59 persen pelaku pelanggaran mengetahui bahwa mal dan pusat perbelanjaan merupakan kawasan dilarang merokok. Namun mereka tetap merokok 🙂 karena 55 persen dari mereka tahu bahkan tidak ada aparat yang akan melarang mereka.

Lantas Koordinator FAKTA (Forum Warga Kota) Jakarta, Azas Tigor Nainggolan (Kompas 14 Februari 2008) mengatakan, bahwa hal tersebut menunjukkan ketidakseriusan dalam menerapkan Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Sebagai perokok, walaupun bukan perokok berat, hanya bisa mengucapkan “Alhamdullillah” masih ada orang yang membangkang terhadap peraturan yang tidak “fair” tersebut. Baca lebih lanjut

Jakarta Banjir Lagi…..

Jakarta banjir….sudah menjadi cerita lama. Cerita usang yang selalu berulang setiap tahun. Toh tak ada yang berubah. Tak ada perluasan ruang resapan air yang berarti. Tak ada perbaikan kali banjir kanal yang sudah ada. Tak ada larangan pembangunan perumahan di muara sungai-sungai yang akan mengalir ke Teluk Jakarta.

Kerugian bisnis tercatat sekian milliar rupiah setiap tahun. Belum pula kerugian harta benda milik penduduk yang rusak terkena banjir, rumah kotor yang harus dibersihkan, bahkan nyawa yang harus melayang. Semuanya sia-sia, dan selalu berulang setiap tahun. Hanya menjadi wacana. Tak ada perbaikan. Tak ada pula tuntutan warga, yang dirugikan setiap tahun, kepada pemerintah yang seharusnya memberikan layanan yang baik. Baca lebih lanjut

Ayah Adalah Kepala Keluarga…

book.jpgAyah adalah kepala keluarga, yang dapat pula diartikan laki-laki lah yang menjadi kepala keluarga.

“Ajaran sesat” ini saya simak saat dua hari lalu, anak perempuan saya yang duduk di kelas dua sekolah dasar (SD), membacakan kutipan salah satu mata pelajarannya (saya lupa nama mata pelajaran tersebut, tetapi pastinya yang berkaitan dengan soal moral dan budi pekerti). Baca lebih lanjut

Kenapa Pak Harto?

Hari Senin kemarin, 28 Januari 2008, mungkin para pedagang bambu dan bendera merah putih tak “memanen” rezeki seperti yang terjadi Agustus 2007 lalu saat merayakan Hari Kemerdekaan. Meskipun Presiden SBY mengumumkan hari berkabung nasional, hanya sedikit warga yang mencari dan memberi bendera baru. Indikasinya hanya sedikit yang memasang bendera setengah tiang. Di komplek perumahan saya saja hanya ada dua atau tiga bendera yang terpasng setengah tiang. Itupun satu milik pengurus Rukun Tetangga dan satunya lagi di rumah opa-opa yang mungkin masih mengalami kejayaan masa Soeharto. Baca lebih lanjut

Sekali Lagi Tentang Ekonomi Pasar Sosial

Ekonomi Pasar Sosial, tiga kata ini belakangan menjadi konsep yang digadang-gadang sebagai alternatif. Tak sedikit yang membahasnya, mengulas dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Indonesia. Tak sedikit pula yang terjebak dan salah memahaminya.

Saya teringat pada sebuah diskusi panel yang saya hadiri tanggal 3 Desember, di gedung CSIS, Jl. Tanah Abang II, Jakarta Pusat, yang sebenarnya membahas persoalan persaingan (kompetisi), UU no. 5 tahun 1999, KPPU, dan kasus Temasek yang baru-baru ini mencuat. Namun karena persoalan persaingan usaha, kompetisi, monopoli, peran negara, atau ekonomi pasar adalah prinsip-prinsip yang dibahas pula didalam ekonomi pasar sosial, maka mau tidak mau bersinggunganlah pembahasan salah satu pembicara dengan konsep ini.

Adalah Faisal Basri, ekonom yang juga pernah menjadi anggota komisioner KPPU, dalam paparannya mengatakan bahwa persoalan kompetisi di Indonesia justru banyak mendapat hambatan dari perilaku badan usaha milik negara (BUMN), yang banyak melakukan monopoli dalam praktek usahanya. Umumnya mereka tak menghendaki persaingan/kompetisi. Oleh karenanya Faisal mengajukan privatisasi sebagai salah satu solusinya dan mengkedepankan kompetisi yang fair dikalangan pelaku usaha. Privatisasi BUMN tersebut tak harus berarti pemodal asing, oleh lokal pun tak mengapa, karena disisi yang lain Faisal mengkritik pula penguasaan modal asing atas beberapa sektor usaha yang ada di Indonesia. Baca lebih lanjut