Bandar Narkoba, Koruptor dan Teroris adalah penghancur peradaban

Dikeluarkannya PP 99 tahun 2012 jelas memperketat pemberian remisi bagi kejahatan extraordinary seperti Kejahatan narkoba, korupsi, terorisme dan ilegal loging. PP tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba, korupsi dan illegal loging.

Kejahatan tsb jelas2 adalah kejahatan extraordinary yg bisa merusak peradaban suatu bangsa.

Oleh karenanya setiap upaya yg dilakukan utk mencabut PP no 9 tsb harus dilawan. Namun yang disayangkan, paska peristiwa Tanjung Gusta, ada upaya beberapa politisi di DPR memfasilitasi 9 narapidana korupsi yang berniat menggugat PP 99 tahun 2012 kepada presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini adalah upaya yang tidak berpihak kepada pemberantasan korupsi.

Dengan adanya PP 99, remisi bagi terpidana korupsi yang biasa didapatkan di hari raya atau hari kemerdekaan hanya dapat diberikan dengan catatan bersedia menjadi justice collaborator dan membayar uang pengganti.

Lahirnya PP 99/2012 harus dinilai sebagai dukungan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dan menjawab desakan publik agar ada upaya pemberian efek jera terhadap koruptor. PP yang salah satu isinya mengatur persyaratan khusus atau pengetatan dalam pemberian remisi kepada terpindana kasus korupsi ini dapat mewakili semangat pemberantasan korupsi yang selama ini digalakan pemerintah.

Apapun alasannya Bandar Narkoba, Koruptor, Teroris dan Pelaku Ilegal Loging tetap harus diperketat utk bisa memperoleh remisi, atau bahkan tidak perlu diberikan…kalau kita masih peduli dan kasihan pada rakyat yg jadi korban kejahatan tsb!

Ingat!! Jutaan anak bangsa mati sia2 sebagai korban bandar narkoba, jutaan anak bangsa miskin karena korupsi,…. teroris telah merusak peradaban dg praktek kekerasannya, dan ilegal loging sdh pasti akan menghancurkan bumi, alam dan lingkungannya.

Masihkah kita beri toleransi pd pelaku2 yg telah merusak peradaban tsb?.

Muhammad Husni Thamrin
Caleg DPR RI No.7 Partai Demokrat, Dapil Nusatenggara Barat

Rahasia Alam

Rahasia alam, like a Da Vinci code for 2014 😀

Marhaban ya Ramadhan 1434 H

Ass.wr.wb., Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, saya dan keluarga mohon dibukakan pintu maaf yg seluas2xnya atas lisan maupun perbuatan saya yg tdk berkenan selama ini, sengaja maupun tdk disengaja , semoga ibadah shaum Ramadhan kita mendapatkan Ridha Allah SWT, selamat menjalankan ibadah shaum Ramadhan.

Muhammad Husni Thamrin
Sekretaris Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri & LSM, DPP Partai Demokrat.
Caleg DPR RI Dapil NTB No. Urut 7

Freedom and Climate Change Workshop in Manado, the North of Indonesia

Green clove and coconut trees which form a contrast to the Bunaken marine blue sea in the distance, welcome the visitor before the plane lands at the Sam Ratulangie airport, Manado, North Sulawesi.

For three days Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit in cooperation with the Jakarta-based Freedom Institute and a local partner, a group of students from Manado, held a workshop on Climate Change with the theme, “Freedom and the Politics of Climate Change,” on 27-29 April 2012 in Manado, North Sulawesi.

Twenty-six university students from North Sulawesi’s city of Manado and nearby towns with diverse backgrounds of activism (campus journalists, youth organization leaders, community workers, church- and mosque activists) participated in the workshop. The venue was the four-star Hotel Santika at the northern coast of the city just across the Bunaken Island, a famous diving site. The hotel was about an hour drive from the city center, quite remote a place for a three-day workshop.

The topic explored during this workshop was on the link between “Freedom and Climate Change Politics”. The general objectives were to get participants to look at the controversial global issue of climate change from the perspective of freedom, to make the students acquainted with mainstream positions on climate change issues and politics, to get them to relate climate change to the local context and problems, and finally to get them to learn for themselves how the principles of freedom should be the underlying perspective when it comes to the protection of the environment. As expert resource person we invited the Head of the Observation and Analysis Department of the Meteorology and Climatology Station in Manado Mr. Wandayantolis to present what the station has gathered as evidence of climate change and its impact in the region.

The workshop built on those aspects of climate change stressed by experts belonging to the mainstream – that carbon dioxide is the main culprit of global warming looking at this aspect both from a scientific and political side, the systematic global efforts to stabilize the earth climate as expressed in international conventions and conferences (we distributed a summary of milestones of global efforts to tackle climate changeover the last decades), the considerable resources poured into the efforts, how freedom of speech and research sometimes are trampled upon in the debate on climate change and how the students should look at these issues if they adopt a liberal view (for example, focusing on how Indonesians can play a role in protecting the environment through using liberal instruments with or without global warming being the main policy concern).

All learning activities and inputs by facilitators (from Freedom Institute and FNF) were conducted through methods encouraging active participation of students.

On the third day before the closing, facilitators wrapped up the workshop by circulating and reading out handouts. One was Bertrand Russell’s (a British philosopher) “Liberal Decalogue” which sets out how Liberals should deal with each other while another handout focused on liberal principles of environmental public policy (property rights, rule of law, believe in human ingenuity, open debate, market economy, etc). Finally, each participant got the chance to choose one of the liberal principles and defend it in a forum by providing brief but effective arguments why his favored principle would be the most effective way to protect the environment. In this contest one group won a book on liberalism written by Ludwig von Mises and another group won a collection of liberal and libertarian essays by Rizal Mallarangeng, the executive Director of Freedom Institute.

Several local media also reported about the workshop as can see from the link:

http://beritamanado.com/agama-pendidikan/95510/95510/

http://jurnalpatrolinews.com/2012/05/01/manusia-harus-bertanggung-jawab-atas-perubahan-iklim/

Workshop Climate Change Jember

Dua hari yang melelahkan, seusai workshop mahasiswa on Liberty and Freedom di Surabaya, 9-10 Desember, acara dilanjutkan dengan workshop Dan seminar ten gang lingungan Dan climate change di Jember.

Seminar tenting lingkungan dan nilai nilai kebebasan diadakan di Universitas Jember pada tanggal 12 Desember 2011. Cukup diminati oleo sekitar 200 mahasiswa yang nadir dalam seminar tersebut.

Siang hari tanggal 12 Desember hingga 13 Desember workshop diadakan di Kalibaru Cottage, yang ternyata sudah masuk dalam wilayah Banyuwangi. Butuh sekitar satu, jam lebih Dari Kota Jember untuk mencapai lokasi cottage.

Dugaan saya salah, saya kira cottage akan terletak di tepi pantai, namun yang ada, cottage masih berada di daerah pegunungan.

Satu hal, ternyata tak mudah membicarakan soal perubahan iklim. Bias sikap nasionalisme, kekhawatiran terhadap asing, bias isu pertanian dan sebagainya adalah beberapa hal yang acap ditanyakan oleo peserta.

Dan KPK Akhirnya Diusir Komisi III DPR RI

Hari ini, 31 Januari 2011, adalah rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan KPK yang telah dijadwalkan sejak lama. Namun menjadi lain karena imbas penangkapan 19 tersangka kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Gultom.

Entah karena solidaritas atau bukan, banyak diantara tersangka tersebut yang dahulunya anggota Komisi III, rapat kerja tersebut diwarnai “penghakiman” pimpinan KPK oleh agggota DPR RI.

Suasana tersebut sudah diperkirakan sejak awal. penangkapan 19 tersangka korupsi tersebut dianggap tebang pilih…(mungkin yang dimau adalah dibabat semua…hehehe.) Nuansa “balas dendam” sudah tercium sebelum rapat dimulai.

Munculnya Bibit & Chandra Hamzah yang kasusnya baru asja dideponering membuat anggota DPR semakin kalap. Mereka mengusir Bibit & Chandra keluar dari ruang rapat.

Saya tidak tahu apakah sikap tersebut memang layak ditunjukan oleh para anggota DPR RI, yang notabene tidal lebih tinggi statusnya dari para pimpinan KPK tersebut, meski mereka memang harus disetujui oleh DPR. Sikap yang konyol saya kira.

Satu hal yang para anggota DPR lupa adalah membiarkan proses hukum untuk berjalan terlebih dahulu. Kebiasaan intervensi seperti ini sering dilakukan DPR. Suatu hal yang memalukan.

Hal lain yang mereka lupa adalah, gaji yang mereka terima setiap bulan adalah buah dari jerih payah keringat rakyat yang dibayar melalui pajak. Seharusnya kepentingan rakyat didahulukan daripada sikap “setia kawan.”

Efek Rev(P)olusi Tunisia

Jumat 14 Januari 2011 menjadi hari bersejarah bagi Rakyat Tunisia. Rejim Presiden Zine Al-Abidine Ben Ali yang memerintah dengan otoriter selama 23 tahun berhasil digulingkan dan harus lari menyingkirkan diri ke luar negeri. Sebuah perubahan yang berawal dari kisah heroik yang dilakukan seorang penjual buah bernama Mohamad Bouazizi

Alumni sebuah perguruan tinggi di Tunisia ini terpaksa menjadi penjaja keliling menjual sayur, buah, atau mainan anak-anak diatas sebuah gerobak. Tak tersedia lapangan kerja yang cukup untuk menampungnya sebagai lulusan perguruan tinggi.

Suatu hari gerobak dorong Bouazizi dirampas oleh aparat dan ia dipermalukan. Perlawanan yang dilakukan olenya adalah dengan nekad mmbakar diri di depan Kantor Pemda kota kelahirannya Sidi Bousaid, di tepi Laut Mediternean, pada 17 Desember 2010 seusai sholat Jum’at

Peristiwa ini dan pesan terakhir yang ditinggalkannya di Facebook memicu demonstrasi besar-besar, yang berujung pada tergulingnya Ben Ali.

Semangat perubahan ini ternyata menjalar ke Mesir, menuntut turunnya Presiden Hosni
Mubarak yang telah memerintah Mesir sejak 1981 dan kini sudah berusia 82 tahun. Gerakan ini sebenarnya banyak dipicu terkait dengan pemilihan umum di Mesir.

Namun yang menarik adalah demonstrasi dan perlawanan rakyat Mesir di respon dengan melakukan pemblokiran akses ke Facebook dan Twitter, karena jejaring sosial ini dianggap menjadi tempat dan sarana para aktivist menggalang kekuatan.
Dengan lima juta penggunanya, Mesir adalah pengguna jejaring sosial terbesar di antara negara-negara Arab.Jejaring sosial adalah alat utama para pengunjuk rasa dalam berkomunikasi dan mengumpulkan massa. Salah satu grup di Facebook yang mendapatkan banyak pengikut adalah “Kami semua Khaled Said”, merujuk nama seorang pengunjuk rasa yang tewas dipukuli polisi keamanan.Grup ini telah mendapatkan 90.000 pengikut yang menyatakan protesnya terhadap pemerintah.

Gejolak pun menjalar ke Yaman. Sekitar 200 wartawan berpawai di Sanaa, Minggu untuk menuntut pembebasan aktivis kebebasan pers Tawakel Karman dan tahanan lain. Alasan penangkapannya tidak jelas. Polisi Yaman menangkap Karman di sebuah jalan utama ketika wanita itu pulang bersama suaminya pada Sabtu malam.

Yang menarik selain menjadi wartawan, Karman, adalah anggota komite pusat partai oposisi Islamis Al-Islah, yang turut berdemonstrasi di Sanaa untuk mendukung pemberontakan rakyat di Tunisia yang akhirnya menjatuhkan Presiden Zine El Abidine Ben Ali.

Ide perubahan dan fenomena keampuhan Facebook, Twitter atau jejaring social media lain berkontribusi terhadap perubahan pun merember ke Indonesia. Twitter beredar mendiskusikan soal Tunisia, Yaman, atau Mesir. Begitu pula di Facebook. Sebuah rencana aksi direncanakan digelar paska Jum’at, 28 Januari 2011. Mungkin meniru apa yang terjadi di Tunisia.

Pertanyaannya adalah, apakah sama basis kondisi sosial, ekonomi dan politik yang mendorong gerakan di Tunisia, Yaman, dan Mesir. Tak diminta untuk mundurpun SBY – Boediono akan mengakhiri masa pemerintahan mereka pada 2014 nanti. Ia tak bias dipilih kembali. Mekanisme pemilihan pemimpin baru yang demokratis, melalui pemilu sedang dipersiapkan.

Apakah sama Indonesia dengan Tunisia, Mesir, dan Yaman?